tag:blogger.com,1999:blog-66656109029957583682024-03-05T19:26:35.625-08:00ozzychastello"SIAPA MENGENAL DIRINYA DIA PASTI MENGENAL TUHAN NYA"ozzyhttp://www.blogger.com/profile/05255376610395800446noreply@blogger.comBlogger12125tag:blogger.com,1999:blog-6665610902995758368.post-84596903581450102182012-11-29T07:35:00.001-08:002012-11-29T07:35:57.639-08:005 Langkah Menjadi Pribadi Yang Bermanfaat - Motivasi Islami<a href="http://www.motivasi-islami.com/5-langkah-menjadi-pribadi-yang-bermanfaat/#.ULd_jdrWzCU.blogger">5 Langkah Menjadi Pribadi Yang Bermanfaat - Motivasi Islami</a>ozzyhttp://www.blogger.com/profile/05255376610395800446noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6665610902995758368.post-57899920514144709392012-05-21T22:48:00.001-07:002012-05-21T22:48:32.511-07:00SIWAK<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<u style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;"><span style="font-size: x-large;">SIWAK</span></u></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<span style="font-family: Verdana,sans-serif; font-size: large;">Siwak( Salvadora persica )</span><br />
<div align="justify">
Penggunaan kayu siwak (<em>Salvadora persica</em>) telah dikenal
semenjak berabad-abad lalu, terutama oleh bangsa Arab kuno yang hingga
sekarang masih digunakan sebagai alat kebersihan mulut. Faktor sosial
dan agama menjadi pendorong utama penggunaan kayu siwak (<em>Salvadora persica</em>)
terutama bagi masyarakat muslim. Suatu studi komparatif periodontal
treatment yang dilakukan terhadap pengguna siwak dengan non pengguna
siwak menunjukkan bahwa tingkat masyarakat pengguna siwak memiliki level
periodontal treatment yang lebih rendah dibandingkan masyarakat non
pengguna siwak (Al-Lafi dan Ababneh, 1995).<br />
Penelitian tentang analisa kandungan batang kayu siwak kering (<em>Salvadora persica</em>)
dengan ekstraksi menggunakan etanol 80% kemudian dilanjutkan dengan
ether lalu diteliti kandungannya melalui prosedur kimia ECP (Exhaustive
Chemical Procedure) menunjukkan bahwa siwak mengandung zat-zat kimia
seperti : trimetilamin, alkaloid yang diduga sebagai salvadorin,
klorida, sejumlah besar fluorida dan silika, sulfur, vitamin C, serta
sejumlah kecil tannin, saponin, flavenoid dan sterol. (El-Mostehy, et.
al., 1995). Ekstrak siwak juga menunjukkan adanya properti antimikrobial
terutama antibakterial yang sangat efektif dalam membunuh dan
menghambat beberapa pertumbuhan bakteri dan antifungal (al-Lafi dan
Ababneh, 1995; Darout et. al., 2000).<br />
Darout dkk. (2000) melaporkan bahwa komponen kimiawi ekstrak kayu siwak
sangat ampuh dalam menghilangkan plak dan mereduksi virulensi bakteri
periodontopathogenic. Kandungan anionik alami dalam siwak dipercaya
sebagai antimikrobial efektif di dalam menghambat dan membunuh
mikrobial. Seperti Nitrat dilaporkan mempengaruhi transpor aktif porline
pada Eschericia coli dan terbukti ampuh pula di dalam menghambat
fosforilasi oksidatif dan pengambilan oksigen <em>Pseudomonas aureginosa </em>dan <em>Staphylococcus aureus</em>. Hipotiosianat menunjukkan bereaksi dengan grup sulfihidril dalam enzim bakteri yang dapat menyebabkan kematian bakteri.<br />
Zat antimikrobial merupakan zat yang mengganggu pertumbuhan dan
metabolisme mikroorganisme (Boyd and Marr, 1980). Al-Lafi dkk (1995)
telah menguji aktivitas antibakterial dari kayu siwak untuk menghambat
beberapa bakteri mulut yang aerob dan anaerob. Menurut hasil penelitian
Gazi dkk. (1987), ekstrak kasar kayu siwak yang dijadikan cairan kumur
dan dikaji sifat-sifat antiplaknya beserta efeknya terhadap bakteri
penyusun plak menyebabkan penurunan drastis bakteri gram negatif batang.
Almas (2003) meneliti efektifitas ekstrak siwak 50% dibandingkan dengan
CHX (Chlorhexidine Gluconate) 0,2% pada dentin manusia secara SEM
(Scanning Electrony Microscopy) menunjukkan bahwa ekstrak siwak 50%
memiliki hasil yang sama dengan CHX 0,2% di dalam perlindungan dentin,
namun ekstrak siwak 50% lebih dapat menghilangkan smear layer pada
dentin dibandingkan CHX 0,2%.<br />
<em>Streptococcus mutans</em> merupakan bakteri patogen pada mulut yang
merupakan agen utama penyebab timbulnya plak, gingivitis dan caries gigi
(Lee et al., 1992). Bakteri ini diujikan untuk melihat efektifitas
ekstrak serbuk kayu siwak terhadap bakteri patogen mulut. Sedangkan <em>Staphylococcus aureus</em>
merupakan bakteri penyebab intoksitasi dan terjadinya berbagai macam
infeksi seperti pada jerawat, bisul, pneumonia dan lainnya (Supardi dan
Sukamto, 1999). Penulis sengaja menggunakan bakteri Staphylococcus
aureus untuk melihat kemampuan ekstrak serbuk kayu siwak terhadap
bakteri patogen pada kulit dan luka ini.<br />
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan uji
antibakterial ekstrak serbuk kayu siwak (Salvadora persica) yang
diekstrak dengan menggunakan metode Fluida Super Critis. Hasil ekstrak
dengan metode Fluida Super Critis ini dipercaya memiliki kemurnian yang
lebih dibandingkan dengan metode konvensional yang selama ini sering
digunakan. Hasil ekstraksi tersebut diuji dengan metode difusi lempeng
agar dengan mengukur diameter zona terang (Clear zone) yang mana hasil
pengukuran merupakan respon penghambatan pertumbuhan yang akan
diklasifikasikan menurut Ahn dkk. (1994). </div>
<div align="justify">
<strong>1.2. Permasalahan</strong></div>
<strong><br />
<div align="justify">
</div>
</strong>Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh ekstrak serbuk kayu siwak (<em>Salvadora persica</em>) terhadap pertumbuhan bakteri<em> Streptococcus mutans</em> dan <em>Staphylococcus aureus </em>dan besar daya hambat ekstrak serbuk kayu siwak (<em>Salvadora persica</em>) terhadap bakteri <em>S. mutans</em> dan <em>S. aureus</em>.<br />
<div align="justify">
<strong>1.3. Tujuan</strong></div>
<strong></strong><br />
<div align="justify">
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsentrasi daya hambat
ekstrak serbuk kayu siwak (S. persica) yang terhadap pertumbuhan bakteri
Streptococcus mutans dan Staphylococcus aureus.
</div>
<div align="justify">
<strong>1.4. Manfaat</strong></div>
<div align="justify">
<strong></strong><br />
Ekstrak serbuk kayu siwak (<em>Salvadora persica</em>) mengandung
bahan-bahan kimiawi yang dapat menekan aktivitas mikrobial dan
menghambat pertumbuhannya. Penelitian daya hambat ekstrak serbuk kayu
siwak (<em>Salvadora persica</em>) terhadap pertumbuhan bakteri <em>Streptococcus mutans</em>
yang patogen terhadap mulut, dapat menunjukkan kemampuan ekstrak serbuk
kayu siwak sebagai salah satu alternatif zat antibakterial yang dapat
dikembangkan sebagai komoditas <span class="hilite">oral</span> cleaner device (alat pembersih mulut) yang higinis dan efektif dalam mencegah periodontal disease.<br />
Penelitian terhadap <em>Staphylococcus aureus</em> yang merupakan
patogen pada saluran pernapasan, kulit dan luka dapat pula menunjukkan
bahwa ekstrak serbuk kayu siwak bukan hanya efektif sebagai komponen
antibakterial mulut, namun juga efektif sebagai antibakterial yang
memiliki spektrum lebih luas.</div>
<div align="justify">
</div>
<div align="justify">
</div>
<div align="center">
<strong><span style="font-size: 180%;">BAB II<br />
TINJAUAN PUSTAKA</span></strong></div>
<span style="font-size: 130%;"><strong></strong><br />
<div align="justify">
</div>
</span><strong>2.1. Siwak (<em>Salvadora persica</em>)</strong><strong><br />
<div align="justify">
2.1.1. Sejarah Penggunaan Siwak</div>
</strong><strong></strong><br />
<div align="justify">
Penggunaan alat-alat kebersihan mulut telah dimulai
semenjak berabad-abad lalu. Manusia terdahulu menggunakan alat-alat
kebersihan yang bermacam-macam seiring dengan perkembangan sosial,
teknologi dan budaya. Beraneka ragam peralatan sederhana dipergunakan
untuk membersihkan mulut mereka dari sisa-sisa makanan, mulai dari tusuk
gigi, batang kayu, ranting pohon, kain, bulu burung, tulang hewan
hingga duri landak. Diantara peralatan tradisional yang mereka gunakan
dalam membersihkan mulut dan gigi adalah kayu siwak atau chewing stick.
Kayu ini walaupun tradisional, merupakan langkah pertama
transisi/peralihan kepada sikat gigi modern dan merupakan alat pembersih
mulut terbaik hingga saat ini. (El-Mostehy, 1998).<br />
Miswak (Chewing Stick) telah digunakan oleh orang Babilonia semenjak
7000 tahun yang lalu, yang mana kemudian digunakan pula di zaman
kerajaan Yunani dan Romawi, oleh orang-orang Yahudi, Mesir dan
masyarakat kerajaan Islam. Siwak memiliki nama-nama lain di setiap
komunitas, seperti misalnya di Timur Tengah disebut dengan miswak, siwak
atau arak, di Tanzania disebut miswak, dan di Pakistan dan India
disebut dengan datan atau miswak. Penggunaan chewing stick (kayu kunyah)
berasal dari tanaman yang berbeda-beda pada setiap negeri. Di Timur
Tengah, sumber utama yang sering digunakan adalah pohon Arak (<em>Salvadora persica</em>), di Afrika Barat yang digunakan adalah pohon limun (<em>Citrus aurantifolia</em>) dan pohon jeruk (<em>Citrus sinesis</em>). Akar tanaman Senna (<em>Cassiva vinea</em>) digunakan oleh orang Amerika berkulit hitam, Laburnum Afrika (<em>Cassia sieberianba</em>) digunakan di Sierre Leone serta Neem (<em>Azadirachta indica</em>) digunakan secara meluas di benua India. (Almas, 2003).<br />
Meskipun siwak sebelumnya telah digunakan dalam berbagai macam kultur
dan budaya di seluruh dunia, namun pengaruh penyebaran agama Islam dan
penerapannya untuk membersihkan gigi yang paling berpengaruh. Istilah
siwak sendiri pada kenyatannya telah umum dipakai selama masa kenabian
Nabi Muhammad yang memulai misinya sekitar 543 M. Nabi Muhammad
Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda bahwa siwak adalah penerapan
terhadap pembersihan gigi dan dicintai Allah. Beliau menambahkan, “Bila
kamu membersihkan mulutmu berarti kamu menghormati Allah, dan saya
diperintahkan Allah untuk bersiwak karena Allah telah mewahyukan kepada
saya.” Kepercayaan Nabi memandang kesehatan mulut yang baik amatlah
besar, sehingga beliau senantiasa menganjurkan pada salah seorang
isterinya untuk selalu menyiapkan siwak untuknya hingga akhir hayatnya.
(Khoory, 1989)<br />
Siwak terus digunakan hampir di seluruh bagian Timur Tengah, Pakistan,
Nepal, India, Afrika dan Malaysia, khususnya di daerah pedalaman.
Sebagian besar mereka menggunakannya karena faktor religi, budaya dan
sosial. Ummat Islam di Timur Tengah dan sekitarnya menggunakan siwak
minimal 5 kali sehari disamping juga mereka menggunakan sikat gigi
biasa. Erwin-Lewis menyatakan bahwa pengguna siwak memiliki relatifitas
yang rendah dijangkiti kerusakan dan penyakit gigi meskipun mereka
mengkonsumsi bahan makanan yang kaya akan karbohidrat. (Khoory, 1989)</div>
<div align="justify">
<strong>2.1.2 Klasifikasi Tanaman Siwak (<em>Salvadora persica</em>)</strong></div>
<strong></strong><br />
<div align="justify">
Klasifikasi tanaman <em>Salvadora persica</em> menurut Tjitrosoepomo (1998) adalah sebagai berikut :<br />
Divisio : Embryophyta<br />
Sub Divisio : Spermatophyta<br />
Class : Dicotyledons<br />
Sub Class : Eudicotiledons<br />
Ordo : Brassicales<br />
Family : Salvadoraceae<br />
Genus : Salvadora<br />
Spesies : <em>Salvadora persica</em> </div>
<div align="justify">
</div>
<div align="center">
<br /></div>
<div align="center">
<span style="font-size: 85%;"><em><br /></em></span></div>
<span style="font-size: 85%;"><br />
</span><br />
<div align="justify">
</div>
<br />
<strong>2.1.3 Morfologi dan Habitat Tanaman Siwak (<em>Salvadora persica</em>)</strong><strong></strong><br />
<br />
<br />
<div align="justify">
Siwak atau Miswak, merupakan bagian dari batang, akar atau ranting
tumbuhan Salvadora persica yang kebanyakan tumbuh di daerah Timur
Tengah, Asia dan Afrika. Siwak berbentuk batang yang diambil dari akar
dan ranting tanaman arak (<em>Salvadora persica</em>) yang berdiameter
mulai dari 0,1 cm sampai 5 cm. Pohon arak adalah pohon yang kecil
seperti belukar dengan batang yang bercabang-cabang, berdiameter lebih
dari 1 kaki sebagaimana pada gambar 2.1. Jika kulitnya dikelupas
berwarna agak keputihan dan memiliki banyak juntaian serat. Akarnya
berwarna cokelat dan bagian dalamnya berwarna putih. Aromanya seperti
seledri dan rasanya agak pedas. (Al-Khateeb, 1991).<br />
Siwak berfungsi mengikis dan membersihkan bagian dalam mulut. Kata siwak
sendiri berasal dari bahasa arab ‘yudlik’ yang artinya adalah memijat
(massage). Siwak lebih dari sekedar sikat gigi biasa, karena selain
memiliki serat batang yang elastis dan tidak merusak gigi walaupun di
bawah tekanan yang keras, siwak juga memiliki kandungan alami
antimikrobial dan antidecay system. Batang siwak yang berdiameter kecil,
memiliki kemampuan fleksibilitas yang tinggi untuk menekuk ke daerah
mulut secara tepat dan dapat mengikis plak pada gigi. Bentuk batang
siwak dapat dilihat pada gambar 2.2. Siwak juga aman dan sehat bagi
perkembangan gusi. (El-Mostehy et al., 1991).</div>
<div align="center">
</div>
<div align="center">
<span style="font-size: 85%;"><br /></span></div>
<div align="justify">
<span style="font-size: 85%;"></span></div>
<div align="justify">
<strong>2.1.4. Kandungan Kimia Batang Kayu Siwak</strong></div>
<div align="justify">
<strong> </strong> </div>
<div align="justify">
Al-Lafi dan Ababneh (1995) melakukan penelitian terhadap kayu siwak dan
melaporkan bahwa siwak mengandung mineral-mineral alami yang dapat
membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri, mengikis plaque, mencegah
gigi berlubang serta memelihara gusi. Siwak memiliki kandungan kimiawi
yang bermanfaat, meliputi :<br />
- Antibacterial Acids, seperti astringents, abrasive dan detergent yang
berfungsi untuk membunuh bakteri, mencegah infeksi, menghentikan
pendarahan pada gusi. Penggunaan kayu siwak yang segar pertama kali,
akan terasa agak pedas dan sedikit membakar, karena terdapat kandungan
serupa mustard yang merupakan substansi antibacterial acid tersebut.<br />
- Kandungan kimiawi seperti Klorida, Pottasium, Sodium Bicarbonate,
Fluorida, Silika, Sulfur, Vitamin C, Trimetilamin, Salvadorin, Tannin
dan beberapa mineral lainnya yang berfungsi untuk membersihkan gigi,
memutihkan dan menyehatkan gigi dan gusi. Bahan-bahan ini sering
diekstrak sebagai bahan penyusun pasta gigi.<br />
- Minyak aroma alami yang memiliki rasa dan bau yang segar, yang dapat menyegarkan mulut dan menghilangkan bau tidak sedap.<br />
- Enzim yang mencegah pembentukan plak yang merupakan penyebab radang gusi dan penyebab utama tanggalnya gigi secara prematur.<br />
- Anti Decay Agent (Zat anti pembusukan) dan Antigermal System, yang
bertindak seperti Penicilin menurunkan jumlah bakteri di mulut dan
mencegah terjadinya proses pembusukan. Siwak juga turut merangsang
produksi saliva, dimana saliva sendiri merupakan organik mulut yang
melindungi dan membersihkan mulut.<br />
Secara Kimiawi, kulit batang kayu siwak yang kering bila diekstrak
dengan alkohol 80% dan kemudian diekstrak dengan ether, lalu diteliti
secara terperinci kandungannya melalui ECP (Exhaustive Procedure
Chemicle), maka akan ditemukan zat-zat kimia sebagai berikut :
Trimetilamin, chloride, resin, sejumlah besar fluoride dan silica,
sulfur dan vitamin C (El-Mostehy et al., 1981).<br />
Menurut laporan Lewis (1982), penelitian kimiawi terhadap tanaman ini
telah dilakukan semenjak abad ke-19, dan ditemukan sejumlah besar
klorida, fluor, trimetilamin dan resin. Kemudian dari hasil penelitian
Farooqi dan Srivastava (1990) ditemukan silika, sulfur dan vitamin C.
Kandungan kimia tersebut sangat bermanfaat bagi kesehatan gigi dan mulut
dimana trimetilamin dan vitamin C membantu penyembuhan dan perbaikan
jaringan gusi. Klorida bermanfaat untuk menghilangkan noda pada gigi,
sedangkan silika dapat bereaksi sebagai penggosok. Kemudian keberadaan
sulfur dikenal dengan rasa hangat dan baunya yang khas, adapun fluorida
berguna bagi kesehatan gigi sebagai pencegah terjadinya karies dengan
memperkuat lapisan email dan mengurangi larutnya terhadap asam yang
dihasilkan oleh bakteri.<br />
Khoory (1989) menjelaskan bahwa siwak kaya dengan fluorida dan silika,
fluorida mengerahkan proses antikariogenik dengan cara sebagai berikut :<br />
1) Perubahan hydroxypatite menjadi fluorapatite yang lebih tahan terhadap acid dissolution.<br />
2) Bercampurnya acidogenic organisme di dalam plak gigi sehingga mengurangi pH dari plak gigi.<br />
3) Membantu memulihkan kembali gigi yang baru rusak.<br />
4) Membentuk efek penghambat terhadap pertumbuhan bakteri pada plak gigi.<br />
Adapun silika berfungsi membantu membersihkan gigi karena silika bekerja
sebagai bahan penggosok yang dapat menghilangkan noda. (Khoory, 1989)</div>
<div align="justify">
</div>
<div align="justify">
<strong>2.1.5. Kandungan Antimikrobial Siwak Terhadap Periodontal Treatment</strong></div>
<strong><br />
</strong><br />
<div align="justify">
<strong>
</strong></div>
<strong>
</strong>El-Mostehy dkk (1995) melaporkan bahwa tanaman siwak mengandung
zat-zat antibakterial. Darout et al. (2000) Melaporkan bahwa
antimikrobial dan efek pembersih pada miswak telah ditunjukkan oleh
variasi kandungan kimiawi yang dapat terdeteksi pada ekstraknya. Efek
ini dipercaya berhubungan dengan tingginya kandungan Sodium Klorida dan
Pottasium Klorida seperti salvadourea dan salvadorine, saponin, tannin,
vitamin C, silika dan resin, juga cyanogenic glycoside dan
benzylsothio-cyanate. Hal ini dilaporkan bahwa komponen anionik alami
terdapat pada spesies tanaman ini yang mengandung agen antimikrobial
yang melawan beberapa bakteri. Nitrat (NO3-) dilaporkan mempengaruhi
transportasi aktif porline pada Escherichia coli seperti juga pada
aldosa dari <em>E. coli</em> dan <em>Streptococcus faecalis</em>. Nitrat
juga mempengaruhi transport aktif oksidasi fosforilasi dan pengambilan
oksigen oleh Pseudomonas aeruginosa dan Stapyhylococcus aureus sehingga
terhambat.<br />
Komponen anionik antibakterial lainnya terdapat pada beberapa spesies
tanaman adalah sulfat (SO42-), klorida (Cl-) dan tiosianat (SCN-).
Tiosianat (SCN-) bertindak sebagai substrat untuk laktoperoksidase untuk
membangkitkan hipotiosianit (OSCN-) dengan keberadaan hidrogen
peroksida. OSCN- telah ditunjukkan bereaksi dengan kelompok sulfahidril
di dalam enzim bakteri yang berubah menjadi penyebab kematian bakteri.
(Darout et al., 2000)<br />
Menurut hasil penelitian Gazi et al. (1987) ekstrak kasar batang kayu
siwak pada pasta gigi yang dijadikan cairan kumur, dikaji sifat-sifat
antiplaknya dan efeknya terhadap komposisi bakteri yang menyusun plak
dan menyebabkan penurunan bakteri gram negatif batang.<br />
Almas (2002) meneliti perbandingan pengaruh antara ekstrak siwak dengan
Chlorhexidine Gluconate (CHX) yang sering digunakan sebagai cairan kumur
dan zat anti plak pada dentin manusia dengan SEM (Scanning Electron
Microscopy). Almas melaporkan bahwa 50% ekstrak siwak dan CHX 0,2%
memiliki efek yang sama pada dentin manusia, namun ekstrak siwak lebih
banyak menghilangkan lapisan noda-noda (Smear layer) pada dentin.<br />
Sebuah penelitian tentang Periodontal Treatment (Perawatan gigi secara
berkala) dengan mengambil sampel terhadap 480 orang dewasa berusia 35-65
tahun di kota Makkah dan Jeddah oleh para peneliti dari King Abdul Aziz
University Jeddah, menunjukkan bahwa Periodontal Treatment untuk
masyarakat Makkah dan Jeddah adalah lebih rendah daripada treatment yang
harus diberikan kepada masyarakat di negara lain, hal ini
mengindikasikan rendahnya kebutuhan masyarakat Makkah dan Jeddah
terhadap Periodontal Treatment. (Al-Khateeb, 1991).<br />
Penelitian lain dengan menjadikan serbuk (powder) siwak sebagai bahan
tambahan pada pasta gigi dibandingkan dengan penggunaan pasta gigi tanpa
campuran serbuk siwak menunjukkan bahwa prosentase hasil terbaik bagi
kesehatan gigi secara sempurna adalah dengan menggunakan pasta gigi
dengan butiran-butiran serbuk siwak, karena butiran-butiran serbuk siwak
tersebut mampu menjangkau sela-sela gigi secara sempurna dan
mengeluarkan sisa-sisa makanan yang masih bersarang pada sela-sela gigi.
Hal ini yang mendorong perusahaan-perusahaan pasta gigi di dunia
menyertakan serbuk siwak ke dalam produk pasta gigi mereka. WHO (World
Health Organization) turut menjadikan siwak sebagai salah satu komoditas
kesehatan yang perlu dipelihara dan dibudidayakan. (Al-Khateeb, 1991)<br />
.<br />
<br />
<div align="justify">
<strong>2.2. Tinjauan Umum terhadap Zat Antibakterial</strong></div>
<strong></strong><br />
<div align="justify">
Pertumbuhan mikroorganisme dapat dikendalikan melalui proses fisik dan
kimia. Pengendalian dapat berupa pembasmian dan penghambatan populasi
mikroorganisme. Menurut Pelczar dan Chan (1998), zat antimikrobial
adalah zat yang dapat mengganggu pertumbuhan dan metabolisme melalui
mekanisme penghambatan pertumbuhan mikroorganisme. Zat antimikrobial
terdiri dari antijamur dan antibakterial. Zat antibakterial adalah zat
yang mengganggu pertumbuhan dan metabolisme melalui penghambatan
pertumbuhan bakteri. (Boyd and Marr, 1980; Pelczar, 1988).<br />
Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih zat antimikrobial kimiawi adalah :<br />
1. Jenis zat dan mikroorganisme<br />
Zat antimikrobial yang akan digunakan harus sesuai dengan jenis mikroorganismenya karena memiliki kerentanan yang berbeda-beda.<br />
2. Konsentrasi dan intensitas zat antimikrobial<br />
Semakin tinggi konsentrasi zat antimikrobial yang digunakan, maka
semakin tinggi pula daya kemampuannya dalam mengendalikan
mikroorganisme.<br />
3. Jumlah organisme<br />
Semakin banyak mikroorganisme yang dihambat atau dibunuh, maka semakin lama waktu yang diperlukan untuk mengendalikannya.<br />
4. Suhu<br />
Suhu yang optimal dapat menaikkan efektivitas zat antimikrobial<br />
5. Bahan organik<br />
Bahan organik asing dapat menurunkan efektivitas zat antimikrobial
dengan cara menginaktifkan bahan tersebut atau melindungi
mikroorganisme. Hal tersebut karena penggabungan zat dan bahan organik
asing membentuk zat antimikrobial yang berupa endapan sehingga zat
antimikrobial tidak lagi mengikat mikroorganisme. Akumulasi bahan
organik terjadi pada permukaan sel mikroorganisme sehingga menjadi
pelindung yang mengganggu kontak antara zat antimikrobial dengan
mikroorganisme. (Pelczar, 1998).<br />
Sejak 1935, sejumlah besar agen obat kimia telah dikembangkan. Senyawa
kimia tersebut pada umumnya dibuat secara sintesis di laboratorium,
sedangkan yang lain dibuat dari hasil sampingan kegiatan metabolisme
bakteri atau fungi. Agen obat kimia diberi nama umum Antibiotika. (Volk
and Wheeler, 1993). Antibiotika adalah bahan-bahan bersumber hayati yang
pada kadar rendah sudah menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Jadi,
antibiotika merupakan salah satu jenis antibakterial. (Schlegel, 1994).<br />
Kriteria agen obat kimia yang digunakan sebagai kemoterapi adalah sebagai berikut :<br />
1. Toksisitas obat terhadap sel inang harus rendah sementara memusnahkan
atau menghambat agen penyakit. Dengan kata lain, obat itu harus
menunjukkan toksisitas selektif bagi agen penyakit.<br />
2. Inang harus tidak menjadi alergi (sangat peka) terhadap obat.<br />
3. Organisme tidak boleh dengan mudah menjadi resisten terhadap obat yang digunakan.<br />
4. Obat itu harus mencapai tempat infeksi. (Schlegel, 1994).</div>
<div align="justify">
</div>
<div align="justify">
<strong>2.3. Tinjauan Umum Bakteri Streptococcus mutans</strong></div>
<div align="justify">
<strong> </strong></div>
<div align="justify">
Klasifikasi <em>S. mutans</em> menurut Bergey dalam Capuccino (1998) adalah :<br />
Kingdom : Monera<br />
Divisio : Firmicutes<br />
Class : Bacilli<br />
Order : Lactobacilalles<br />
Family : Streptococcaceae<br />
Genus : Streptococcus<br />
Species : <em>Streptococcus mutans</em><br />
<em>Streptococcus mutans</em> adalah salah satu jenis dari bakteri yang
mendapat perhatian khusus, karena kemampuannya dalam proses pembentukan
plak dan karies gigi (Joklik et al., 1980; Nolte, 1982). Bakteri ini
pertama kali diisolasi dari plak gigi oleh Clark pada tahun 1924 yang
memiliki kecenderungan berbentuk coccus dengan formasi rantai panjang
apabila ditanam pada medium yang diperkaya seperti pada Brain Heart
Infusion (BHI) Broth sebagaimana pada gambar 2.3, sedangkan bila ditanam
di media agar memperlihatkan rantai pendek dengan bentuk sel tidak
beraturan (Michalek dan Mc Ghee, 1982).</div>
<div align="center">
<span style="font-size: 85%;"><em><br /></em> </span></div>
<div align="justify">
Michalek dan Mc Ghee (1982) serta Nolte (1982) menyatakan bahwa
media selektif untuk pertumbuhan Streptococcus mutans adalah agar Mitis
Salivarius, yang menghambat kebanyakan bakteri mulut lainnya kecuali
Streptococcus. Penghambatan pertumbuhan bakteri mulut lainnya pada agar
Milis Salivarius disebabkan karena kadar biru trypan. Di samping itu,
media ini juga mengandung kristal violet, telurit dan sukrosa berkadar
tinggi.<br />
Streptococcus mutans yang tumbuh pada agar Mitis Salivarius
memperlihatkan bentuk koloni halus berdiameter 0,5 - 1,5 mm, cembung,
berwarna biru tua dan pada pinggiran koloni kasar serta berair membentuk
genangan di sekitarnya. Seperti bakteri streptococcus lainnya, bakteri
ini juga bersifat gram positif, selnya berbentuk bulat atau lonjong
dengan diameter 1 mm dan tersusun dalam bentuk rantai. (Michalek dan Mc
Ghee, 1982).<br />
Streptococcus mutans tumbuh dalam suasana fakultatif anaerob (Lehner,
1992; Michalek dan Mc Ghee, 1982). Menurut Nolte (1982) dalam keadaan
anaerob, bakteri ini memerlukan 5% CO2 dan 95% nitrogen serta memerlukan
amonia sebagai sumber nitronen agar dapat bertahan hidup dalam lapisan
plak yang tebal.<br />
Streptococcus mutans menghasilkan dua enzim, yaitu glikosiltransferase
dan fruktosiltransferase. Enzim-enzim ini bersifat spesifik untuk
subtsrat sukrosa yang digunakan untuk sintesa glukan dan fruktan. Pada
metabolisme karbohidrat, enzim glikosiltransferase menggunakan sukrosa
untuk mensintesa molekul glukosa dengan berat molekul tinggi yang
terdiri dari ikatan glukosa alfa (1-6) dan alfa (1-3) (Michalek dan Mc
Ghee, 1982). Ikatan glukosa alfa (1-3) bersifat sangat pekat seperti
lumpur, lengket dan tidak larut dalam air. Kelarutan ikatan glukosa alfa
(1-3) dalam air sangat berpengaruh terhadap pembentukan koloni
Streptococcus mutans pada permukaan gigi. Ikatan glukosa alfa (1-3)
berfungsi pada perlekatan dan peningkatan koloni bakteri ini dalam
kaitannya dengan pembentukan plak dan terjadinya karies gigi. (Roeslan
dan Melanie, 1988).<br />
</div>
<div align="justify">
<strong>2.4. Tinjauan Umum Bakteri <em>Staphylococcus aureus</em></strong></div>
<strong></strong><br />
<div align="justify">
Klasifikasi S. aureus menurut Bergey dalam Capuccino (1998) adalah :<br />
Kingdom : Monera<br />
Divisio : Firmicutes<br />
Class : Bacilli<br />
Order : Bacillales<br />
Family : Staphylococcaceae<br />
Genus : Staphilococcus<br />
Species : <em>Staphilococcus aureus</em><br />
<em>Staphylococcus aureus</em> merupakan bakteri Gram Positif, tidak
bergerak, tidak berspora dan mampu membentuk kapsul. (Boyd, 1980),
berbentuk kokus dan tersusun seperti buah anggur (Todar, 2002)
sebagaimana terlihat pada gambar 2.4. Ukuran Staphylococcus berbeda-beda
tergantung pada media pertumbuhannya. Apabila ditumbuhkan pada media
agar, Staphylococcus memiliki diameter 0,5-1,0 mm dengan koloni berwarna
kuning. Dinding selnya mengandung asam teikoat, yaitu sekitar 40% dari
berat kering dinding selnya. Asam teikoat adalah beberapa kelompok
antigen dari Staphylococcus. Asam teikoat mengandung aglutinogen dan
N-asetilglukosamin. (Boyd, 1980).</div>
<div align="center">
<br />
<span style="font-size: 85%;"><br /></span></div>
<div align="justify">
<em>Staphylococcus aureus</em> adalah bakteri aerob dan anaerob,
fakultatif yang mampu menfermentasikan manitol dan menghasilkan enzim
koagulase, hyalurodinase, fosfatase, protease dan lipase. Staphylococcus
aureus mengandung lysostaphin yang dapat menyebabkan lisisnya sel darah
merah. Toksin yang dibentuk oleh <em>Staphylococcus aureus</em> adalah
haemolysin alfa, beta, gamma delta dan apsilon. Toksin lain ialah
leukosidin, enterotoksin dan eksfoliatin. Enterotosin dan eksoenzim
dapat menyebabkan keracunan makanan terutama yang mempengaruhi saluran
pencernaan. Leukosidin menyerang leukosit sehingga daya tahan tubuh akan
menurun. Eksofoliatin merupakan toksin yang menyerang kulit dengan
tanda-tanda kulit terkena luka bakar. (Boyd, 1980; Schlegel, 1994).<br />
Suhu optimum untuk pertumbuhan <em>Staphylococcus aureus</em> adalah 35o
– 37o C dengan suhu minimum 6,7o C dan suhu maksimum 45,4o C. Bakteri
ini dapat tumbuh pada pH 4,0 – 9,8 dengan pH optimum 7,0 – 7,5.
Pertumbuhan pada pH mendekati 9,8 hanya mungkin bila substratnya
mempunyai komposisi yang baik untuk pertumbuhannya. Bakteri ini
membutuhkan asam nikotinat untuk tumbuh dan akan distimulir
pertumbuhannya dengan adanya thiamin. Pada keadaan anaerobik, bakteri
ini juga membutuhkan urasil. Untuk pertumbuhan optimum diperlukan
sebelas asam amino, yaitu valin, leusin, threonin, phenilalanin,
tirosin, sistein, metionin, lisin, prolin, histidin dan arginin. Bakteri
ini tidak dapat tumbuh pada media sintetik yang tidak mengandung asam
amino atau protein. (Supardi dan Sukamto, 1999).<br />
Selain memproduksi koagulase, <em>S. aureus</em> juga dapat memproduksi berbagai toksin, diantaranya :<br />
1. Eksotoksin-a yang sangat beracun<br />
2. Eksotoksin-b yang terdiri dari hemosilin, yaitu suatu komponen yang dapat menyebabkan lisis pada sel darah merah.<br />
3. Toksin F dan S, yang merupakan protein eksoseluler dan bersifat leukistik.<br />
4. Hialuronidase, yaitu suatu enzim yang dapat memecah asam hyaluronat
di dalam tenunan sehingga mempermudah penyebaran bakteri ke seluruh
tubuh.<br />
5. Grup enterotoksin yang terdiri dari protein sederhana. (Supardi dan Sukamto, 1999).<br />
Staphylococcus aureus hidup sebagai saprofit di dalam saluran-saluran
pengeluaran lendir dari tubuh manusia dan hewan-hewan seperti hidung,
mulut dan tenggorokan dan dapat dikeluarkan pada waktu batuk atau
bersin. Bakteri ini juga sering terdapat pada pori-pori dan permukaan
kulit, kelenjar keringat dan saluran usus. Selain dapat menyebabkan
intoksikasi, S. aureus juga dapat menyebabkan bermacam-macam infeksi
seperti jerawat, bisul, meningitis, osteomielitis, pneumonia dan
mastitis pada manusia dan hewan. (Supardi dan Sukamto, 1999).<br />
</div>
<div align="justify">
<strong>2.5. Metode Uji Antibakteria</strong></div>
<strong></strong><br />
<div align="justify">
Konsentrasi minimun penghambatan atau lebih dikenal dengan MIC (Minimum
Inhibitory Concentration) adalah konsentrasi terendah dari antibiotika
atau antimikrobial yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba tertentu.
Nilai MIC adalah spesifik untuk tiap-tiap kombinasi dari antibiotika dan
mikroba. (Greenwood, 1995)<br />
MIC dari sebuah antibiotika terhadap mikroba digunakan untuk mengetahui
sensitivitas dari mikroba terhadap antibiotika. Nilai MIC berlawanan
dengan sensitivitas mikroba yang diuji. Semakin rendah nilai MIC dari
sebuah antibiotika, sensitivitas dari bakteri akan semakin besar. MIC
dari sebuah antibiotika terhadap spesies mikroba adalah rata-rata MIC
terhadap seluruh strain dari spesies tersebut. Strain dari beberapa
spesies mikroba adalah sangat berbeda dalam hal sensitivitasnya.
(Greenwood, 1995).<br />
Metode uji antimikrobial yang sering digunakan adalah metode Difusi
Lempeng Agar. Uji ini dilakukan pada permukaan medium padat. Mikroba
ditumbuhkan pada permukaan medium dan kertas saring yang berbentuk
cakram yang telah mengandung mikroba. Setelah inkubasi diameter zona
penghambatan diukur. Diameter zona pengambatan merupakan pengukuran MIC
secara tidak langsung dari antibiotika terhadap mikroba. Sensitivitas
klinik dari mikroba kemudian ditentukan dari tabel klasifikasi menurut
Ahn dkk . (Greenwood, 1995)</div>
<div align="justify">
</div>
<div align="center">
<strong><span style="font-size: 85%;">Tabel 2.1. Klasifikasi respon hambatan pertumbuhan bakteri (Ahn dkk, 1994 dalam Greenwood, 1995)</span></strong></div>
<div align="center">
<strong><span style="font-size: 85%;"><br />
</span></strong></div>
<div align="justify">
<table align="center" border="1">
<tbody>
<tr>
<td>Diameter Zona terang </td>
<td>Respon hambatan pertumbuhan </td>
</tr>
<tr>
<td>…> 20 mm</td>
<td>kuat</td>
</tr>
<tr>
<td>16-20 mm</td>
<td>sedang</td>
</tr>
<tr>
<td>10-15 mm</td>
<td>lemah</td>
</tr>
<tr>
<td>…<> </td>
<td>tidak ada</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div align="justify">
Metode uji antibakterial dan antimikrobial yang lain adalah dengan
teknik Tube Dillution Test. Fungsinya untuk mengetahui hasil MIC secara
langsung. Metode yang lain adalah metode E-test, yang merupakan metode
uji difusi agar yang dengan mudah dan cepat memperoleh hasil MIC.
(Greenwood, 1995).</div>
<div align="justify">
<div align="justify">
Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ukuran zona penghambatan dan harus dikontrol adalah :<br />
a. Konsentrasi mikroba pada permukaan medium. Semakin tinggi konsentrasi mikroba maka zona penghambatan akan semakin kecil.<br />
b. Kedalaman medium pada cawan petri. Semakin tebal medium pada cawan petri maka zona penghambatan akan semakin kecil.<br />
c. Nilai pH dari medium. Beberapa antibiotika bekerja dengan baik pada kondisi asam dan beberapa basa kondisi alkali/basa.<br />
d. Kondisi aerob/anaerob. Beberapa antibakterial kerja terbaiknya pada
kondisi aerob dan yang lainnya pada kondisi aerob (Greenwood, 1995)</div>
<div align="justify">
</div>
</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-family: Verdana,sans-serif; font-size: large;">Siwak pembawa keridhoan Allah SWT</span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEippYjjJpEB8i2F-4mOMBTy_PhUMtkmdCdXHvtqDMQGg6beivQLIj0G58ye7LnAgZHAh-KseE9Z__YG7UK-RKxium5Ho1rMaUSfKIrtHCAY6Ph5SQF12ACCxzb8I2X-SFAcJ-lz0zkGStzC/s1600/1-1c1cd0e332.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEippYjjJpEB8i2F-4mOMBTy_PhUMtkmdCdXHvtqDMQGg6beivQLIj0G58ye7LnAgZHAh-KseE9Z__YG7UK-RKxium5Ho1rMaUSfKIrtHCAY6Ph5SQF12ACCxzb8I2X-SFAcJ-lz0zkGStzC/s1600/1-1c1cd0e332.png" /></a></div>
<br /><br />قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ. <br />(صحيح البخاري)<br />عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ :كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ. <br />(صحيح البخاري)<br />
<br />Sabda Rasulullah SAW: “Siwak adalah pensuci mulut dan pembawa keridhoan Allah” (shahih Bukhari)<br />Dari Hudzaifah ra berkata: “Bahwa Nabi SAW jika bangun dari malam hari, membersihkan mulutnya dengan siwak” (shahih Bukhari) <br />
<br />Assalamu’alaikum warahamatullahi wabarakatuh<br />حَمْدًا لِرَبٍّ خَصَّنَا بِمُحَمَّدٍ وَأَنْقَذَنَا مِنْ ظُلْمَةِ اْلجَهْلِ وَالدَّيَاجِرِ اَلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذِيْ هَدَانَا بِعَبْدِهِ اْلمُخْتَارِ مَنْ دَعَانَا إِلَيْهِ بِاْلإِذْنِ وَقَدْ نَادَانَا لَبَّيْكَ يَا مَنْ دَلَّنَا وَحَدَانَا صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبـَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذِي جَمَعَنَا فِي هَذَا الْمَجْمَعِ اْلكَرِيْمِ وَفِي الْجَلْسَةِ الْعَظِيْمَةِ نَوَّرَ اللهُ قُلُوْبَنَا وَإِيَّاكُمْ بِنُوْرِ مَحَبَّةِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَخِدْمَةِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَاْلعَمَلِ بِشَرِيْعَةِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. <br />Limpahan puji kehadirat Allah subhanahu wata’ala Yang Maha Luhur, Yang Melimpahkan kepada kita rahasia keluhuran, dan rahasia kebahagiaan, serta menerbitkan untuk kita rahasia kerajaan terluhur dari segenap kerajaan yaitu kerajaan sanubari, yang telah difirmankan oleh Allah subhanahu wata’ala di dalam hadits qudsiy : <br />
<br />مَاوَسِعَنِي أَرْضِيْ وَلاَسَمَائِيْ وَلكِنْ وَسِعَنِيْ قَلْبُ عَبْدِيْ المُؤْمِنِ <br />“Tidaklah bumi atau langitKu dapat menampung-Ku, tapi hati hamba-Ku yang beriman dapat menampung-Ku”<br />
<br />Tiada akan pernah mampu langit dan bumi untuk menampung rahasia sifat-sifat keluhuran Ilahi kecuali sanubari seorang mukmin, yang meskipun bentuknya sangat kecil namun kerajaannya sangat luas, sehingga disiapkan oleh Allah subhanahu wata’ala untuk menampung cahaya Allah, keridhaan Allah, kemuliaan Allah, keluhuran Allah, kasih sayang dan kecintaan Allah, serta segala kemuliaan yang tidak mampu ditampung oleh alam semesta sekalipun, sebagaimana yang talah disampaikan oleh guru kita Al Musnid Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al Hafidh di dalam kitab beliau “Mamlakatul Quluub Wal A’dhaa” , bahwa kerajaan terbesar adalah kerajaan sanubari. Dimana ketika hati kita dipenuhi dengan keluhuran dari sang pembawa semulia-mulia keluhuran, sayyidina Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam maka hati itu akan terang benderang dan bercahaya, sehingga terbitlah keluhuran dan sirna segala sifat yang hina, maka dengan kehadiran kita di malam hari ini sungguh kita berada di dalam keluhuran dan sedang menaiki tangga-tangga keluhuran, dan selalu berusahalah untuk semakin baik dan teruslah berjuang dalam kehidupan ini, karena kehidupan adalah perjuangan dan sebagai modal untuk mencapai kesempurnaan akhirat. Kehidupan dunia adalah modal terbesar dari Allah subhanahu wata’ala untuk kita mencapai kebahagiaan yang abadi di akhirat. Dan seluruh kenikmatan yang disiapkan dan diberikan oleh Allah kepada kita, kesemuanya akan dipertanyakan oleh Allah subhanahu wata’ala, apakah digunakan untuk mencapai keluhuran yang kekal atau hanya sekedar terlewatkan untuk memenuhi hawa nafsu saja. Oleh karena itu sebagaimana yang tadi telah disampaikan oleh guru-guru kita bahwa sungguh berat perjuangan hidup ini, yang dipenuhi banyak godaan syaithan, namun banyak pula kemuliaan-kemuliaan seperti kemuliaan majelis ta’alim, majelis dzikir, majelis shalawat dan lainnya, yang kesemua itu merupakan rahasia kemuliaan tuntunan nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang harus kita panut. Namun kita juga harus waspada terhadap diri kita, yang mana kita sering menghadiri majelis-majelis mulia dengan harapan untuk membersihkan hati kita, maka setelah keluar dari majelis tersebut kita harus membenahi dan menguatkan diri dari godaan syaithan yang terus mengajak manusia kepada kehinaan, yang selalu mengajak manusia untuk memperhatikan pada hal-hal yang fana dan membuat kita melupakan hal-hal yang kekal dan abadi. <br />Hadits yang kita telah kita baca tadi terdapat banyak riwayat di dalam Shahihul Bukhari, yaitu hadits mengenai siwak. Kita ketahui siwak adalah sesuatu yang sangat kecil bentuknya yang lebih kecil atau hanya sebesar ibu jari saja, namun hal tersebut (siwak) membuka sesuatu yang paling berharga dalam sepanjang alam semesta ini tercipta hingga alam ini berakhir dan berlanjut dengan kehidupan di alam yang abadi, hal itu adalah keridhaan Allah subhanahu wata’ala. Diriwayatkan di dalam Shahih Al Bukhari dimana ketika penduduk surga telah memasuki surga dan menikmati seluruh kenikmatan surga, kemudian Allah berfirman dalam hadits qudsi : <br />
<br /> يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَقُولُونَ لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَا لَنَا لَا نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقُولُ أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُونَ يَا رَبِّ وَأَيُّ شَيْءٍ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ أُحِلُّ عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا <br />“Wahai penghuni surga!, mereka menjawab, “Kami memenuhi panggilan-Mu wahai Rabb. Seluruh kebaikan hanya ada pada kedua tangan-Mu.”, kemudian Allah berfirman: “Apakah kalian puas terhadap limpahan nikmat-Ku?” mereka menjawab, “Apa yang membuat kami tidak ridho terhadap-Mu wahai Rabb, padahal Engkau telah memberikan kepada kami kenikmatan yang tidak Engkau berikan kepada seorangpun dari makhluk-Mu.” Allah berfirman: “Maukah kalian Aku berikan kenikmatan yang lebih afdhal daripada kenikmatan itu”?, mereka menjawab, “Wahai Rabb, kenikmatan manakah yang lebih afdhal daripada kenikmatan itu?” Allah berfirman: “Aku akan limpahkan keridhoan-Ku kepada kalian, sehingga Aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya”.<br />
<br />Maka keridhaan Allah adalah hal yang paling berharga bahkan dari surga sekalipun dan kenikmatan-kenikmatan dia dalamnya. Dan ternyata rahasia keluhuran ridha Allah itu pun tersimpan dalam sebatang siwak, sebagaimana yang telah disabdakan oleh sayyidina Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam : <br />
<br />السِّوَاكُ مُطَهَّرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ <br />“Siwak itu membersihkan mulut, diridhai oleh Ar-Rabb (Allah). ( shahih bukhari )”<br />
<br />Maka siwak tidak hanya membersihkan mulut, karena jika hanya untuk membersihkan mulut bisa menggunakan sikat gigi seperti zaman sekarang ini, yang bahkan mungkin lebih membersihkan daripada siwak. Namun yang dimaksud dalam hadits tersebut siwak tidak hanya membersihkan mulut saja namun juga membersihkan dosa yang ada di mulut, sebagaimana mulut juga melakukan perbuatan dosa seprti mencaci, mengumpat dan lainnya maka dosa-dosa itu akan terbersihkan dengan siwak, sebagaimana kelanjutan dari hadits tersebut bahwa siwak juga membawa kepada kerihdaan Allah subhanahu wata’ala. Maka siwak merupakan hal yang sangat agung dari sunnah nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam yang meskipun tampaknya sangat remeh dan sepele. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh sayyidina Abi Hudzaifah ini menunjukkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ketika bangun di malam hari maka beliau menggunakan siwak Dan kalimat يَشُوْصُ (menggosok ) dalam hadits tersebut sebagaimana yang dijelaskan di dalam Fathul Bari bisyarh Shahih Al Bukhari maksudnya yaitu menggunakan siwak dengan memutarkan pada gigi bagian atas dan bawah, di bagian kiri atau pun kanan untuk membersihkannya. Namun secara ringkas adalah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam memulai hampir semua perbuatan dengan bersiwak, hingga disebutkan bahwa siwak adalah akhir sunnah beliau saat beliau dalam keadaan sakaratul maut, dimana beliau tidak menghembuskan nafas yang terakhir yang di saat itu beliau berada di pangkuan sayyidah Aisyah Ra lantas beliau melirik pada siwak yang dipegang oleh saudara lelaki sayyidah Aisyah Ra, maka melihat hal tersebut sayyidah Aisyah Ra berkata : “Apakah engkau menginginkan siwak wahai Rasulullah”, lalu beliau shallallahu ‘alaihi wasallam mengangguk, kemudian sayyidah Aisyah meminta siwak yang dipegang oleh saudara lelakinya lalu membersihkannya dan kemudian disiwakkan kepada nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam dan setelah bersiwak, beliau shallallahu ‘alaihi wasalla menunjuk ke langit dan berkata : فِي الرَّفِيقِ اْلأَعْلَى (Menuju Teman (Kekasih) Yang Maha Tinggi), kemudian beliau menghembuskan nafas terakhir. Maka dijelaskan bahwa siwak adalah sunnah Rasulullah yang terakhir dilakukan oleh beliau sebelum wafat. Maka selayaknya bagi kita untuk selalu menggunakan siwak dan tidak meninggalkannya dalam kehidupan kita. Juga dijelaskan bahwa siwak adalah sebagaiسلاح المؤمن (senjata seorang mukmin) maka jadikanlah siwak itu selalu bersama kita, karena syaithan tidak suka dengan adanya siwak sehingga sering siwak itu menghilang. Maka diajarkan oleh guru mulia kita untuk memperbanyak siwak, dengan meletakkannya di baju, di kamar, di ruang tamu, di tas dan lainnya sehingga tidak tertipu oleh syaitan. <br />Demikian yang bisa saya sampaikan, selanjutnya kita berdzikir bersama semoga Allah subhanahu wata’ala memenuhi hari-hari kita dengan keluhuran, menguatkan iman kita dan terus membimbing kita pada jalan keluhuran dan member kekuatan kepada kita untuk selalu mengikuti sunnah nabiNya shallallahu ‘alaihi wasallam sehingga senantiasa berada dalam keridhaanNya. Dan semoga Allah subhanahu wata’ala menjauhkan segala musibah dari negeri kita dan seluruh wilayah muslimin di dunia dan digantikan dengan limpahan rahmat yang kesemua itu mustahil untuk terjadi kecuali dengan kehendakNya. <br />فَقُوْلُوْا جَمِيْعًا <br />Ucapkanlah bersama-sama<br />يَا الله...يَا الله... ياَ الله.. ياَرَحْمَن يَارَحِيْم ...لاَإلهَ إلَّاالله...لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ اْلعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ...لاَ إِلهَ إِلَّا الله رَبُّ اْلعَرْشِ اْلعَظِيْمِ...لاَ إِلهَ إلَّا اللهُ رَبُّ السَّموَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ اْلعَرْشِ اْلكَرِيْمِ...مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،كَلِمَةٌ حَقٌّ عَلَيْهَا نَحْيَا وَعَلَيْهَا نَمُوتُ وَعَلَيْهَا<br />
نُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى مِنَ اْلأمِنِيْنَ<br />Pada Hadits riwayat Abu Hurairah, meriwayatkan: Rasul Allah (may peace be upon him) berkata: “adalah bahwa saya ( Nabi Muhammad S.A.W bila tidak menjadi beban atau kewajiban saya saya akan memerintahkan mereka untuk menggunakan siwak (tooth-stick) di setiap waktu sholat, dan riwayat lain Menceritakan hadits dari dua imam ,Pada riwayat oleh Abdullah ibn Abbas, bahwa Rasulullah berkata: “menyarankan agar melakukan penyikatan gigi dengan siwak dikarenakan dapat membersihkan mulut dan mendapatkan kenikmatan Allah yaitu pahala “riwayat oleh al – Byhaki dan Al-Bukhari. Dan menurut riwayat Siti Aisyah R.A berkata penyikatan dengan siwak dapat membersihkan gigi dan mulut dan mendapat kenikmatan Allah atau Pahala “diriwayatkan oleh ibn Majah dari abi umamah,<br />
<br />Pendapat Islam terhadap penyikatan gigi dengan siwak :<br />An-Nawawi berkata ia adalah Sunnah dan tidak wajib dalam kondisi apapun<br />melalui konsensus dari ulama.<br />Ibnu al-Kayyim berkata: penyikatan gigi dianjurkan untuk bertindak baik pada saat<br />puasa dan tidak puasa didalam setiap waktu karena tidak ditetapkan dalam hadis, juga dibutuhkan untuk orang yang berpuasa .<br />
<br /><span style="font-family: Verdana,sans-serif; font-size: small;">Penyikatan gigi dengan siwak dan pengaruhnya pada kesehatan:</span><br />
<br />makanan dan minuman yang masuk kedalam mulut, menghubungkan mulut dengan udara luar sehingga banyak resiko kuman masuk dan kuman jenis orogerminal grup seperti staphylococci, streptococci, pneumococcus, lactobacillus, bacilli dan spirochaeta. Kuman ini tidak aktif dalam orang yang sehat, namun dapat menular dan berbahaya jika sisa makanan berada di mulut dan antara gigi sampai terjadi fermentasi kuman yang dimana dapat menyebabkan bau busuk, gigi busuk atau garam pertumbuhan sekitar gigi yang dapat berakibat (dental calculus) atau radang gusi dan penyakit pada gusi. Selain itu, kuman ini dapat berpindah ke daerah-daerah yang jauh di tubuh membuat berbagai infeksi, seperti radang perut, sinusitis atau tracheitis dan dapat menimbulkan abscess di berbagai tempat di dalam tubuh , apalagi ia dapat mengakibatkan pyotoxinemia penuh dengan darah atau kuman yang dapat menyebabkan panas di tubuh . Diketahui bahwa yang paling penting untuk menjaga dalam mulut adalah gigi, sehingga mereka mempunyai fungsi penting dan mereka dapat menjadi penyakit yang besar terhadap kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, gigi dilakukan penyikatan “siwaak” dapat mencegah penyakit ini, air liur yang sebenarnya memiliki kandungan garam kental dan jika mereka di permukaan yang jauh dari alam seperti pembersihan gerakan gerakan lidah atau tidak wajar seperti penyikatan gigi, garam ini akan deposit terutama di daerah yang mungkin menjadi pembentukan plak gigi. Kemudian kuman bereaksi dengan sisa makanan, sugars terutama yang ada di mulut, pembentukan asam organik yang larut dengan glazur maka resiko dentine. Membusukkan gigi menjadi lebih besar ketika kelupaan membersihkan mulut dan gigi tetap<br />Dalam Sunnah itu disebutkan bahwa nabi Mohammad menggunakan sikat dari kayu yang terbuat dari “al-araak” dan araak adalah pohon dari keluarga araakic yang selalu hijau. Ia tumbuh di tempat yang panas di dalam Aseer dan Jeezan Arab Saudi, Mesir, Sudan, Goor Al Saad (dekat Yerusalem), Yaman, Afrika Selatan dan India. Buah-buahan tumbuh di pohon ini; enak dan yg dpt dimakan, ketika ia menjadi masak kayu untuk digunakan menyikat gigi tetap diambil dari bagian akar dan semak kecil<br />Keajaiban Sunnah Nabi Muhammad dalam perintah menyikat gigi dengan “siwaak”:<br />Artikel yang ditulis dalam sebuah majalah Jerman (No.4, 1961) (4) oleh ilmuwan Rodat, pemimpin dari lembaga penelitian khusus kuman di Universitas Rostok”saya membaca tentang kayu untuk membersihkan gigi di Arab yang digunakan sebagai sikat gigi dalam sebuah buku yang ditulis oleh sebuah perjalanan yang pernah berkunjung ke Negara mereka, berpikir bahwa tindakan ini menunjukkan bahwa ada usaha untuk dimana orang-orang yang membersihkan gigi dengan menggunakan kayu. pada abad ke 20, maka saya hanya berpikir mungkin ada yang ilmiah rahasia dibalik ini sepotong kayu! Kesempatan datang ketika seorang rekan saya dari Sudan membawa sejumlah tusuk gigi dan saya memulai penelitian saya tentang mereka dengan segera, Jika orang Mulai menggunakan sikat gigi sejak seratus tahun yang lalu, umat Islam telah menggunakan gigi sticks yaitu siwak lebih dari 14 abad.<br />Dalam penelitian terhadap chemosynthesis jenis kayu araak yang digunakan untuk gigi kita tetap akan memakainya dengan memahami alasan di balik pilihan kenapa Nabi memakai dan menyarankan memakai kayu arak untuk siwak karena juga nabi yang mendapat wahyu Allah dalam setiap dia bicara konfirmasi kandungan yang diambil dari kayu Al-araak yaitu mengandung turf dimana berisi sejumlah empedu dan merupakan zat antiseptik yang dapat membersihkan diteruskan sampai di ulemorrhagia dan memperkuat lambung , juga Kandungan Sinnigrin, sebuah bahan yang sangat kuat dengan bau khas dari kayu yang membantu menghilangkan kuman Pemeriksaan Mikroskopi yang terdapat pada bagian kayu siwak hasil yang didapatkan yaitu silika kristal dan acidosis kapur yang berguna dalam mendapatkan hilangkan noda gigi dan kalkulus. Selain itu, Al-Dr.Tariq Korey menyatakan bahwa ada kandungan khlorida dan silika; ini adalah zat yang merupakan ekstra whitening atau zat khusus untuk memutihkan gigi secara alami, juga kandungan subtansi gummatous yang melindungi email gigi dan dapat mencegah dan melindungi gigi terhadap cariosity atau caries . ini menunjukkan bahwa kandungan vitamin C dan amine mencegah kerusakan pada bagian gigi , dan bahan sulfuric mencegah proses membusukkan gigi atau pengeroposan tulang.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<strong style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">KEBAIKAN & KHASIAT KAYU SUGI / SIWAK</strong><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><br /><i style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">1) MEMBERSIHKAN MULUT.<br />1) MENJADI SEBAB KEREDHAAN ALLAH.<br />3) MENYEBABKAN SYAITAN MARAH.<br />4) ALLAH DAN MALAIKAT MENGASIHI ORANG YANG BERSUGI.<br />5) MENGUATKAN GUSI.<br />6) MENGHILANGKAN GELEMA.<br />7) MEWANGIKAN MULUT.<br />8) MENGHAPUSKAN SAFRA'(SEJENIS PENYAKIT).<br />9) MENGUATKAN PANDANGAN MATA.<br />10) MENGHILANGKAN BAU BUSUK MULUT</i><br /><br />Selain daripada semua kelebihan di atas, bersugi adalah SUNNAH RASULULLAH. (Munabbihat Ibni Hajar)<br /><br /><br /><strong style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;">WAKTU YANG SESUAI MENGGUNAAN SUGI:</strong><br style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" /><br />1<i style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">) KETIKA MAHU SOLAT.<br />2) KETIKA MAHU MENGAJI QURAN.<br />3) KETIKA MAHU BERSAMA ISTERI.<br />4) KETIKA MAHU TIDUR<br />5) KETIKA AMBil WUDUK.<br />6) SELEPAS MAKAN.<br />7) SELEPAS BANGUN TIDUR.</i><br /><br />Setelah
kedatangan Islam, Rasulullah SAW. menetapkan penggunaan siwak sebagai
sunnah beliau yang sangat dianjurkan, bahkan beliau bersabda
:“Seandainya tidak memberatkan ummatku, maka aku perintahkan mereka
untuk bersiwak setiap akan wudhu” (Muttafaq ‘alaihi).<br /><br />Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. adalah orang pertama yang mendidik manusia dalam memelihara kesihatan gigi.<br /><br /><strong style="font-family: Verdana,sans-serif;">Tahukah anda bahwa bersiwak itu penting dalam Islam? </strong><br />Ibn
Umar r.a. berkata: Rasulullah SAW. bersabda, “Jadikan bersiwak itu satu
amalan, kerana yang demikian (bersiwak) itu menyihatkan mulut dan
merupakan sesuatu yang disukai Yang Maha Pencipta” ( Hadis Riwayat
Al-Bukhari ).<br /><br />“Empat perkara yang menambahkan kecerdasan iaitu
meninggalkan percakapan sia-sia, menggunakan miswak, duduk di dalam
majlis orang-orang soleh, dan duduk di dalam majlis para ulama”. (Thibbi
Nabawi)<br /><br /><br /><strong style="font-family: Verdana,sans-serif;">Proses pencemaran proton pada gigi</strong><br />Gigi
yang tercemar menjadikan ia mudah menarik logam berat dan bahan berasam
untuk melekat kepadanya. Bahan ini akan melekat pada dinding gigi dan
membentuk plak (plaque). Plak akan menebal dan menjadi keras. Plak ini
sukar dibersihkan secara fizikal seperti mencungkil, menggosok gigi
dengan berus gigi dengan ubat gigi dan sebagainya.<br /><br /><strong style="font-family: Verdana,sans-serif;">Proses Gigi Mendapat Elektron </strong><br />Gigi
yang menerima elektron akan mempunyai getaran asal yang tidak menerima
benda asing melekat kepadanya. Ia juga berusaha untuk mengawal aktiviti
biotik dan terhindar dari jangkitan kuman. Oleh kerana itu, gigi yang
digosok dengan kayu siwak (kayu sugi /Malaysia) mempunyai kemampuan
untuk menanggalkan plak lebih baik daripada menyungkil atau memberus.
Walaupun anda hanya menggosok beberapa gigi saja, elektron akan tersebar
ke gigi lain yang bersebelahan apabila gigi tersebut bersentuhan atau
rapat. Plak dibahagian belakang gigi juga akan tertanggal walaupun tidak
dicapai oleh kayu siwak.<br /><br />Dengan hanya menggosok dibahagian depan
gigi, bahagian belakangnya juga turut mendapat elektron yang membantu
menanggalkan plak dengan sendiri, insyaAllah.Oleh kerana itu, menggosok
tidak perlu mencapai keseluruh permukaan gigi termasuk gigi belakang dan
geraham belakang. Kecuali jika terdapat renggangan gigi, maka gigi yang
renggang tersebut perlu digosok karena elektron tidak mengalir dengan
sempurna dari gigi depan.<br /><br /><strong style="font-family: Verdana,sans-serif;">Berus Gigi Linen atau Plastik</strong><br />Terdapat
berbagai berus gigi atau pembersih gigi di pasaran. Begitu juga dengan
ubat gigi. Mereka membuat berbagai teknik dan reka bentuk. Di antara
teknik yang digunakan ialah seperti mesin getar, mesin yang memutar
berus, pengurut gusi dari getah, pembersih lidah dan sebagainya.
Berdasarkan kajian saintifik, memberus dengan berbagai cara menggunakan
berus linen atau plastik walaupun berus tersebut dibuat dengan berbagai
bentuk yang canggih, sebenarnya tidak akan membantu membersihkan
menanggalkan plak dengan sempurna. Berus yang dibuat dari linen atau
plastik amat mudah memerangkap bakteri. Itulah sebabnya persatuan doktor
gigi menyarankan agar berus gigi diganti setiap DUA bulan sekali!
Mungkin anda lihat berus gigi tersebut masih baru dan belum rosak atau
berusnya masih keras, tetapi ia boleh membahayakan kesihatan gigi.<br /><br />Di
pasaran dunia dan Malaysia khususnya (termasuk Indonesia) terjadi
lonjakan barangan keperluan yang dibuat dari sumber yang haram dan
beracun. Berdasarkan pada Panduan Halal Haram yang di keluarkan oleh
Consumer Association of Penang (2006),“Lazimnya berus yang dibuat dari
bulu babi dilabelkan sebagai ‘Pure Bristle’. Selain berus lukisan, berus
cat, berus penggosok sajadah dan songkok, berus gigi dan berus cukur
dikhuatirkan mengandung bahan haram ini.”<br /><br />Di saat umat Islam
dilanda kebimbangan mengenai status barang halal, khususnya keperluan
dalam menjaga kesihatan mulut, Nabi SAW. telah memberikan satu solusi
yang terbaik sejak 1430M yang lalu. Pada zaman nabi telah terdapat
berbagai jenis alat pembersih mulut seperti powder, tetapi siwak tetap
menjadi pilihan Baginda SAW.<br /><br /><strong></strong><br /><span style="font-family: "Courier New",Courier,monospace; font-size: large;"><strong>Cara Menggunaan Kayu Sugi atau Siwak.</strong></span><br />Orang menggunakan siwak dalam bentuk batang atau stick kayu dengan cara:<br /><br />1.
Batang atau cabang siwak dipotong berukuran pensil dengan panjang 15-20
cm. Stick kayu siwak ini dapat dipersiapkan dari akar, tangkai,
ranting, atau batang tanamannya. Stick dengan ukuran diameter 1 cm dapat
digigit dengan mudah dan dapat memberikan tekanan yang tidak merosak
gusi apabila digunakan.<br /><br />2. Kulit dari stick siwak ini dihilangkan atau di buang hanya pada bahagian hujung stick yang akan dipakai sahaja.<br /><br />3.
Siwak yang kering akan merosak gusi, sebaiknya direndam dalam air segar
selama 1 hari sebelum digunakan. Selain itu, air tersebut juga dapat
digunakan untuk kumur-kumur.<br /><br />4. Bahagian hujung stick siwak yang
sudah dihilangkan kulit luarnya digigit-gigit atau dikunyah-kunyah
sampai berjumbai seperti berus.<br /><br />5. Bahagian siwak yang sudah seperti berus digosokkan pada gigi, dan boleh digunakan untuk membersihkan lidah.<br /><br /><br /><br /></div>ozzyhttp://www.blogger.com/profile/05255376610395800446noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6665610902995758368.post-11293197433623027042012-02-19T23:20:00.001-08:002012-02-19T23:20:40.133-08:00TENAGA KERJA OUTSORCHING<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div align="center">
<strong><span style="color: #000099;">OUTSOURCING (ALIH DAYA) DAN PENGELOLAAN<br />TENAGA KERJA PADA PERUSAHAAN:</span><br />(Tinjauan Yuridis terhadap Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) *</strong></div>
<strong></strong><br /><strong>I. Pendahuluan</strong><br /><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsTT0nj3FbfLl7ZydA2rUyuw5-Qn5P90RrtZLLmbb4Mf7pJpIn7QvEuKmvK1SI9upCwXIjOeZS-5bwHbQFgfmEcCpS672LHBDoLy_VfK8yJNZSt6oMqjffeRGGtiH8ZbU-ZM06_tJTrEc/s1600-h/outsourcing1.jpg"><img alt="" border="0" height="85" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5077102284975056610" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsTT0nj3FbfLl7ZydA2rUyuw5-Qn5P90RrtZLLmbb4Mf7pJpIn7QvEuKmvK1SI9upCwXIjOeZS-5bwHbQFgfmEcCpS672LHBDoLy_VfK8yJNZSt6oMqjffeRGGtiH8ZbU-ZM06_tJTrEc/s200/outsourcing1.jpg" style="cursor: hand; float: left; height: 86px; margin: 0px 10px 10px 0px; width: 111px;" width="130" /></a>Persaingan
dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus
berkonsentrasi pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk
dan jasa yang terkait dengan kompetensi utamanya. Dengan adanya
konsentrasi terhadap kompetensi utama dari perusahaan, akan dihasilkan
sejumlah produk dan jasa memiliki kualitas yang memiliki daya saing di
pasaran.<br /><br />Dalam iklim persaingan usaha yang makin ketat, perusahaan berusaha untuk melakukan efisiensi biaya produksi (<em>cost of production</em>).<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn1" name="_ftnref1" style="mso-footnote-id: ftn1;" title="">[1]</a>
Salah satu solusinya adalah dengan sistem outsourcing, dimana dengan
sistem ini perusahaan dapat menghemat pengeluaran dalam membiayai sumber
daya manusia (SDM) yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan.<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn2" name="_ftnref2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title="">[2]</a><span class="fullpost"><br /><br /><em>Outsourcing</em>
(Alih Daya) diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa
proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia
jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan
definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak.<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn3" name="_ftnref3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title="">[3]</a><br /><br /><em>Outsourcing</em> (Alih Daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn4" name="_ftnref4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title="">[4]</a> pengaturan hukum <em>outsourcing</em>
(Alih Daya) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan
Nomor 13 tahun 2003 (pasal 64, 65 dan 66) dan Keputusan Menteri Tenaga
Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.Kep.101/Men/VI/2004 Tahun
2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
(Kepmen 101/2004).Pengaturan tentang <em>outsourcing</em> (Alih Daya) ini sendiri masih dianggap pemerintah kurang lengkap.<br /></span><span class="fullpost">Dalam Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang paket Kebijakan Iklim Investasi disebutkan bahwa <em>outsourcing</em>
(Alih Daya) sebagai salah satu faktor yang harus diperhatikan dengan
serius dalam menarik iklim investasi ke Indonesia. Bentuk keseriusan
pemerintah tersebut dengan menugaskan menteri tenaga kerja untuk membuat
draft revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan.<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn5" name="_ftnref5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title="">[5]</a><br /><br />Outsourcing
tidak dapat dipandang secara jangka pendek saja, dengan menggunakan
outsourcing perusahaan pasti akan mengeluarkan dana lebih sebagai <em>management fee</em>
perusahaan outsourcing. Outsourcing harus dipandang secara jangka
panjang, mulai dari pengembangan karir karyawan, efisiensi dalam bidang
tenaga kerja, organisasi, benefit dan lainnya. Perusahaan dapat fokus
pada kompetensi utamanya dalam bisnis sehingga dapat berkompetisi dalam
pasar, dimana hal-hal intern perusahaan yang bersifat penunjang
(supporting) dialihkan kepada pihak lain yang lebih profesional. Pada
pelaksanaannya, pengalihan ini juga menimbulkan beberapa permasalahan
terutama masalah ketenagakerjaan.<br />
<br /><br />Problematika mengenai
outsourcing (Alih Daya) memang cukup bervariasi. Hal ini dikarenakan
penggunaan outsourcing (Alih Daya) dalam dunia usaha di Indonesia kini
semakin marak dan telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda-tunda
oleh pelaku usaha, sementara regulasi yang ada belum terlalu memadai
untuk mengatur tentang outsourcing yang telah berjalan tersebut. Secara
garis besar permasalahan hukum yang terkait dengan penerapan outsourcing
(Alih Daya) di Indonesia sebagai berikut:<br />
<br /><br /><ol><br />
<li>Bagaimana perusahaan melakukan klasifikasi terhadap pekerjaan utama (<em>core business</em>) dan pekerjaan penunjang perusahaan (<em>non core bussiness</em>) yang merupakan dasar dari pelaksanaan outsourcing (Alih Daya) ? </li>
<br /><br />
<li>Bagaimana hubungan hukum antara karyawan outsourcing (Alih Daya) den perusahaan pengguna jasa outsourcing ?</li>
<br /><br />
<li>Bagaimana
mekanisme penyelesaian sengketa bila ada karyawan outsource yang
melanggar aturan kerja pada lokasi perusahaan pemberi kerja?</li>
</ol>
<br /><br /><strong>II. Definisi Outsourcing</strong><br />Dalam pengertian umum, istilah outsourcing (Alih Daya) diartikan sebagai contract (work) out seperti yang tercantum dalam <em>Concise Oxford Dictionary</em>, sementara mengenai kontrak itu sendiri diartikan sebagai berikut:<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn6" name="_ftnref6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title="">[6]</a><br /><br /><em>“
Contract to enter into or make a contract. From the latin contractus,
the past participle of contrahere, to draw together, bring about or
enter into an agreement.” (Webster’s English Dictionary)</em><br /><br />Pengertian outsourcing (Alih Daya) secara khusus didefinisikan oleh Maurice F Greaver II, pada bukunya <em>Strategic Outsourcing, A Structured Approach to Outsourcing: Decisions and Initiatives</em>, dijabarkan sebagai berikut :<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn7" name="_ftnref7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title="">[7]</a><br /><br /><em>“Strategic use of outside parties to perform activities, traditionally handled by internal staff and respurces.”</em><br />Menurut
definisi Maurice Greaver, Outsourcing (Alih Daya) dipandang sebagai
tindakan mengalihkan beberapa aktivitas perusahaan dan hak pengambilan
keputusannya kepada pihak lain (<em>outside provider</em>), dimana tindakan ini terikat dalam suatu kontrak kerjasama<br /><br />Beberapa
pakar serta praktisi outsourcing (Alih Daya) dari Indonesia juga
memberikan definisi mengenai outsourcing, antara lain menyebutkan bahwa
outsourcing (Alih Daya) dalam bahasa Indonesia disebut sebagai alih
daya, adalah pendelegasian operasi dan manajemen harian dari suatu
proses bisnis kepada pihak luar (perusahaan jasa outsourcing).<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn8" name="_ftnref8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title="">[8]</a>
Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Muzni Tambusai, Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
yang mendefinisikan pengertian outsourcing (Alih Daya) sebagai
memborongkan satu bagian atau beberapa bagian kegiatan perusahaan yang
tadinya dikelola sendiri kepada perusahaan lain yang kemudian disebut
sebagai penerima pekerjaan.<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn9" name="_ftnref9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title="">[9]</a><br /><br />Dari
beberapa definisi yang dikemukakan di atas, terdapat persamaan dalam
memandang outsourcing (Alih Daya) yaitu terdapat penyerahan sebagian
kegiatan perusahaan pada pihak lain.<br /><br /><strong>III. Pengaturan Outsourcing (Alih Daya) dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan</strong><br />UU
No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar hukum
diberlakukannya outsourcing (Alih Daya) di Indonesia, membagi
outsourcing (Alih Daya) menjadi dua bagian, yaitu: pemborongan pekerjaan
dan penyediaan jasa pekerja/buruh.<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn10" name="_ftnref10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title="">[10]</a>
Pada perkembangannya dalam draft revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan outsourcing (Alih Daya) mengenai pemborongan
pekerjaan dihapuskan, karena lebih condong ke arah sub contracting
pekerjaan dibandingkan dengan tenaga kerja.<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn11" name="_ftnref11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title="">[11]</a><br /><br />Untuk
mengkaji hubungan hukum antara karyawan outsourcing (Alih Daya) dengan
perusahaan pemberi pekerjaan, akan diuraikan terlebih dahulu secara
garis besar pengaturan outsourcing (Alih Daya) dalam UU No.13 tahun
2003.<br /><br />Dalam UU No.13/2003, yang menyangkut outsourcing (Alih
Daya) adalah pasal 64, pasal 65 (terdiri dari 9 ayat), dan pasal 66
(terdiri dari 4 ayat).<br /><br /><strong>Pasal 64</strong> adalah dasar
dibolehkannya outsourcing. Dalam pasal 64 dinyatakan bahwa: Perusahaan
dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan
lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa
pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.”<br /><br /><strong>Pasal 65</strong> memuat beberapa ketentuan diantaranya adalah:<br />
<br /><br /><ul><br />
<li>penyerahan
sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan
melalui perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis
(ayat 1); </li>
<br /><br />
<li>pekerjaan yang diserahkan pada pihak lain, seperti yang dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<br />- dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;<br />- dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;<br />- merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;<br />- tidak menghambat proses produksi secara langsung. (ayat 2)</li>
<br /><br />
<li>perusahaan lain (yang diserahkan pekerjaan) harus berbentuk badan hukum (ayat 3);<br />perlindungan
kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan lain sama dengan
perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi
pekerjaan atau sesuai dengan peraturan perundangan (ayat 4);</li>
<br /><br />
<li>perubahan atau penambahan syarat-syarat tersebut diatas diatur lebih lanjut dalam keputusan menteri (ayat 5);</li>
<br /><br />
<li>hubungan
kerja dalam pelaksanaan pekerjaan diatur dalam perjanjian tertulis
antara perusahaan lain dan pekerja yang dipekerjakannya (ayat 6)</li>
<br /><br />
<li>hubungan
kerja antara perusahaan lain dengan pekerja/buruh dapat didasarkan pada
perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak
tertentu (ayat 7);</li>
<br /><br />
<li>bila beberapa syarat tidak terpenuhi,
antara lain, syarat-syarat mengenai pekerjaan yang diserahkan pada
pihak lain, dan syarat yang menentukan bahwa perusahaan lain itu harus
berbadan hukum, maka hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan
perusahaan penyedia jasa tenaga kerja beralih menjadi hubungan kerja
antara pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan (ayat 8).</li>
</ul>
<br /><br /><strong>Pasal 66</strong>
UU Nomor 13 tahun 2003 mengatur bahwa pekerja/buruh dari perusahaan
penyedia jasa tenaga kerja tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja
untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan
langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang
yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn12" name="_ftnref12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title="">[12]</a>
Perusahaan penyedia jasa untuk tenaga kerja yang tidak berhubungan
langsung dengan proses produksi juga harus memenuhi beberapa
persyaratan, antara lain:<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn13" name="_ftnref13" style="mso-footnote-id: ftn13;" title="">[13]</a><br />
<br /><br /><ul><br />
<li>adanya hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja;</li>
<br /><br />
<li>perjanjian
kerja yang berlaku antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa tenaga
kerja adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu atau tidak tertentu
yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak;</li>
<br /><br />
<li>perlindungan
upah, kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul
menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;</li>
<br /><br />
<li>perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis.</li>
</ul>
<br /><br />Penyedia
jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan
memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan.<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn14" name="_ftnref14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title="">[14]</a>
Dalam hal syarat-syarat diatas tidak terpenuhi (kecuali mengenai
ketentuan perlindungan kesejahteraan), maka demi hukum status hubungan
kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh
beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan
pemberi pekerjaan.<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn15" name="_ftnref15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title="">[15]</a><br /><br /><strong>IV. Penentuan Pekerjaan Utama (<em>Core Business</em>) dan Pekerjaan Penunjang (<em>Non Coree Business</em>) dalam Perusahaan sebagai Dasar Pelaksanaan Outsourcing</strong><br /><br />Berdasarkan
pasal 66 UU No.13 Tahun 2003 outsourcing (Alih Daya) dibolehkan hanya
untuk kegiatan penunjang, dan kegiatan yang tidak berhubungan langsung
dengan proses produksi.<br /><br />R.Djokopranoto dalam materi seminarnya menyampaikan bahwa :<br /><br /><em>“Dalam
teks UU no 13/2003 tersebut disebut dan dibedakan antara usaha atau
kegiatan pokok dan kegiatan penunjang. Ada persamaan pokok antara bunyi
UU tersebut dengan praktek industri, yaitu bahwa yang di outsource
umumnya (tidak semuanya) adalah kegiatan penunjang (non core business),
sedangkan kegiatan pokok (core business) pada umumnya (tidak semuanya)
tetap dilakukan oleh perusahaan sendiri. Namun ada potensi masalah yang
timbul. Potensi masalah yang timbul adalah apakah pembuat dan penegak
undang-undang di satu pihak dan para pengusaha dan industriawan di lain
pihak mempunyai pengertian dan interpretasi yang sama mengenai
istilah-istilah tersebut.”</em><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn16" name="_ftnref16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""><em>[16]</em></a><br /><br />Kesamaan
interpretasi ini penting karena berdasarkan undang-undang
ketenagakerjaan outsourcing (Alih Daya) hanya dibolehkan jika tidak
menyangkut core business. Dalam penjelasan pasal 66 UU No.13 tahun 2003,
disebutkan bahwa :<br /><br /><em>”Yang dimaksud dengan kegiatan penunjang
atau kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi
adalah kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core business)
suatu perusahaan.Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan
kebersihan (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi
pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman (security/satuan
pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan, serta
usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.”</em><br />Interpretasi yang
diberikan undang-undang masih sangat terbatas dibandingkan dengan
kebutuhan dunia usaha saat ini dimana penggunaan outsourcing (Alih Daya)
semakin meluas ke berbagai lini kegiatan perusahaan.<br /><br />Konsep dan
pengertian usaha pokok atau core business dan kegiatan penunjang atau
non core business adalah konsep yang berubah dan berkembang secara
dinamis.<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn17" name="_ftnref17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title="">[17]</a> Oleh karena itu tidak heran kalau Alexander dan Young (1996) mengatakan bahwa ada empat pengertian yang dihubungkan dengan <em>core activity</em> atau <em>core business</em>. Keempat pengertian itu ialah :<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn18" name="_ftnref18" style="mso-footnote-id: ftn18;" title="">[18]</a><br />
<br /><br /><ul><br />
<li>Kegiatan yang secara tradisional dilakukan di dalam perusahaan.</li>
<br /><br />
<li>Kegiatan yang bersifat kritis terhadap kinerja bisnis.</li>
<br /><br />
<li>Kegiatan yang menciptakan keunggulan kompetitif baik sekarang maupun di waktu yang akan datang.</li>
<br /><br />
<li>Kegiatan yang akan mendorong pengembangan yang akan datang, inovasi, atau peremajaan kembali.</li>
</ul>
<br /><br />Interpretasi
kegiatan penunjang yang tercantum dalam penjelasan UU No.13 tahun 2003
condong pada definisi yang pertama, dimana outsourcing (Alih Daya)
dicontohkan dengan aktivitas berupa pengontrakan biasa untuk memudahkan
pekerjaan dan menghindarkan masalah tenaga kerja. Outsourcing (Alih
Daya) pada dunia modern dilakukan untuk alasan-alasan yang strategis,
yaitu memperoleh keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan dalam
rangka mempertahankan pangsa pasar, menjamin kelangsungan hidup dan
perkembangan perusahaan.<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn19" name="_ftnref19" style="mso-footnote-id: ftn19;" title="">[19]</a><br /><br />Outsourcing
(Alih Daya) untuk meraih keunggulan kompetitif ini dapat dilihat pada
industri-industri mobil besar di dunia seperti Nissan, Toyota dan Honda.
Pada awalnya dalam proses produksi mobil, core business nya terdiri
dari pembuatan desain, pembuatan suku cadang dan perakitan. Pada
akhirnya yang menjadi core business hanyalah pembuatan desain mobil
sementara pembuatan suku cadang dan perakitan diserahkan pada perusahaan
lain yang lebih kompeten, sehingga perusahaan mobil tersebut bisa
meraih keunggulan kompetitif.<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn20" name="_ftnref20" style="mso-footnote-id: ftn20;" title="">[20]</a><br /><br />Dalam
hal outsourcing (Alih Daya) yang berupa penyediaan pekerja, dapat
dilihat pada perkembangannya saat ini di Indonesia, perusahaan besar
seperti Citibank banyak melakukan outsource untuk tenaga-tenaga ahli<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn21" name="_ftnref21" style="mso-footnote-id: ftn21;" title="">[21]</a>,
sehingga interpretasi outsource tidak lagi hanya sekadar untuk
melakukan aktivitas-aktivitas penunjang seperti yang didefinisikan dalam
penjelasan UU No.13 tahun 2003. Untuk itu batasan pengertian core
business perlu disamakan lagi interpretasinya oleh berbagai kalangan.
Pengaturan lebih lanjut untuk hal-hal semacam ini belum diakomodir oleh
peraturan ketenagakerjaan di Indonesia.<br /><br />Perusahaan dalam
melakukan perencanaan untuk melakukan outsourcing terhadap tenaga
kerjanya, mengklasifikasikan pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang ke
dalam suatu dokumen tertulis dan kemudian melaporkannya kepada instansi
ketenagakerjaan setempat.<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn22" name="_ftnref22" style="mso-footnote-id: ftn22;" title="">[22]</a><br /><br />Pembuatan dokumen tertulis penting bagi penerapan outsourcing di perusahaan, karena alasan-alasan sebagai berikut : <br />
<br /><br /><ol><br />
<li>Sebagai
bentuk kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan tentang ketenagakerjaan
dengan melakukan pelaporan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat;</li>
<br /><br />
<li>Sebagai pedoman bagi manajemen dalam melaksanakan outsourcing pada bagian-bagian tertentu di perusahaan;</li>
<br /><br />
<li>Sebagai
sarana sosialisasi kepada pihak pekerja tentang bagian-bagian mana saja
di perusahaan yang dilakukan outsourcing terhadap pekerjanya;</li>
<br /><br />
<li>Meminimalkan
risiko perselisihan dengan pekerja, serikat pekerja, pemerintah serta
pemegang saham mengenai keabsahan dan pengaturan tentang outsourcing di
Perusahaan. </li>
</ol>
<br /><br /><strong>V. Perjanjian dalam Outsourcing</strong><br /><br />Hubungan
kerjasama antara Perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa
outsourcing tentunya diikat dengan suatu perjanjian tertulis.
Perjanjian dalam outsourcing (Alih Daya) dapat berbentuk perjanjian
pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh.
Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi syarat
sah perjanjian seperti yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata,
yaitu:<br />
<br /><br /><ol><br />
<li>Sepakat, bagi para pihak;</li>
<br /><br />
<li>Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan;</li>
<br /><br />
<li>Suatu hal tertentu;</li>
<br /><br />
<li>Sebab yang halal.</li>
</ol>
<br /><br />Perjanjian
dalam outsourcing (Alih Daya) juga tidak semata-mata hanya mendasarkan
pada asas kebebasan berkontrak sesuai pasal 1338 KUH Perdata, namun juga
harus memenuhi ketentuan ketenagakerjaan, yaitu UU No.13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan.<br /><br />Dalam penyediaan jasa pekerja, ada 2 tahapan perjanjian yang dilalui yaitu:<br />
<br /><br />1. Perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia pekerja/buruh ;<br /><br />Perusahaan
dapat menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui
perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja
yang dibuat secara tertulis. Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada
perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn23" name="_ftnref23" style="mso-footnote-id: ftn23;" title="">[23]</a><br />a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;<br />b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;<br />c. merupakakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan;<br />d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.<br /><br />Dalam
hal penempatan pekerja/buruh maka perusahaan pengguna jasa pekerja akan
membayar sejumlah dana (management fee) pada perusahaan penyedia
pekerja/buruh.<br /><br />2. perjanjian perusahaan penyedia pekerja/buruh dengan karyawan<br />Penyediaan jasa pekerja atau buruh untuk kegiatan penunjang perusahaan hatus memenuhi syarat sebagai berikut :<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn24" name="_ftnref24" style="mso-footnote-id: ftn24;" title="">[24]</a><br />a. adanya hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh;<br />b.
perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja adalah perjanjian
kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan dan atau perjanjian
kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara tertulis dan
ditandatangani oleh kedua pihak;<br />c. perlindungan usaha dan
kesejahteraan, syarat-syarat kerja maupun perselisihan yang timbul
menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.<br />
<br /><br />Dengan
adanya 2 (dua) perjanjian tersebut maka walaupun karyawan sehari-hari
bekerja di perusahaan pemberi pekerjaan namun ia tetap berstatus sebagai
karyawan perusahaan penyedia pekerja. Pemenuhan hak-hak karyawan
seperti perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta
perselisihan yang timbul tetap merupakan tanggung jawab perusahaan
penyedia jasa pekerja.<br />
<br /><br />Perjanjian kerja antara karyawan
dengan perusahaan outsourcing (Alih Daya) dapat berupa Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu
(PKWTT)<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn25" name="_ftnref25" style="mso-footnote-id: ftn25;" title="">[25]</a>. <br />
<br /><br />Perjanjian
kerja antara karyawan outsourcing dengan perusahaan outsourcing
biasanya mengikuti jangka waktu perjanjian kerjasama antara perusahaan
outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing. Hal ini
dimaksudkan apabila perusahaan pengguna jasa outsourcing hendak
mengakhiri kerjasamanya dengan perusahaan outsourcing, maka pada waktu
yang bersamaan berakhir pula kontrak kerja antara karyawan dengan
perusahaan outsource. Bentuk perjanjian kerja yang lazim digunakan dalam
outsourcing adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Bentuk
perjanjian kerja ini dipandang cukup fleksibel bagi perusahaan pengguna
jasa outsourcing, karena lingkup pekerjaannya yang berubah-ubah sesuai
dengan perkembangan perusahaan. <br />
<br /><br />Karyawan outsourcing
walaupun secara organisasi berada di bawah perusahaan outsourcing, namun
pada saat rekruitment, karyawan tersebut harus mendapatkan persetujuan
dari pihak perusahaan pengguna outsourcing. Apabila perjanjian kerjasama
antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa
outsourcing berakhir, maka berakhir juga perjanjian kerja antara
perusahaan outsourcing dengan karyawannya.<br /><br /><strong>VI. Hubungan Hukum antara Karyawan Outsourcing (Alih Daya) dengan Perusahaan Pengguna Outsourcing</strong><br /><br />Hubungan
hukum Perusahaan Outsourcing (Alih Daya) dengan perusahaan pengguna
outsourcing (Alih Daya) diikat dengan menggunakan Perjanjian Kerjasama,
dalam hal penyediaan dan pengelolaan pekerja pada bidang-bidang tertentu
yang ditempatkan dan bekerja pada perusahaan pengguna outsourcing.
Karyawan outsourcing (Alih Daya) menandatandatangani perjanjian kerja
dengan perusahaan outsourcing (Alih Daya) sebagai dasar hubungan
ketenagakerjaannya. Dalam perjanjian kerja tersebut disebutkan bahwa
karyawan ditempatkan dan bekerja di perusahaan pengguna outsourcing.<br /><br />Dari
hubungan kerja ini timbul suatu permasalahan hukum, karyawan
outsourcing (Alih Daya) dalam penempatannya pada perusahaan pengguna
outsourcing (Alih Daya) harus tunduk pada Peraturan Perusahaan (PP) atau
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku pada perusahaan pengguna
oustourcing tersebut, sementara secara hukum tidak ada hubungan kerja
antara keduanya.<br /><br />Hal yang mendasari mengapa karyawan outsourcing (Alih Daya) harus tunduk pada peraturan perusahaan pemberi kerja adalah :<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn26" name="_ftnref26" style="mso-footnote-id: ftn26;" title="">[26]</a><br />
<br /><br /><ol><br />
<li>Karyawan tersebut bekerja di tempat/lokasi perusahaan pemberi kerja;</li>
<br /><br />
<li>Standard
Operational Procedures (SOP) atau aturan kerja perusahaan pemberi kerja
harus dilaksanakan oleh karyawan, dimana semua hal itu tercantum dalam
peraturan perusahaan pemberi kerja;</li>
<br /><br />
<li>Bukti tunduknya
karyawan adalah pada Memorandum of Understanding (MoU) antara perusahaan
outsource dengan perusahaan pemberi kerja, dalam hal yang menyangkut
norma-norma kerja, waktu kerja dan aturan kerja. Untuk benefit dan
tunjangan biasanya menginduk perusahaan outsource. </li>
</ol>
<br /><br />Dalam
hal terjadi pelanggaran yang dilakukan pekerja, dalam hal ini tidak ada
kewenangan dari perusahaan pengguna jasa pekerja untuk melakukan
penyelesaian sengketa karena antara perusahaan pengguna jasa pekerja (<em>user</em>)
dengan karyawan outsource secara hukum tidak mempunyai hubungan kerja,
sehingga yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut adalah
perusahaan penyedia jasa pekerja, walaupun peraturan yang dilanggar
adalah peraturan perusahaan pengguna jasa pekerja (<em>user</em>).<br /><br />Peraturan
perusahaan berisi tentang hak dan kewajiban antara perusahaan dengan
karyawan outsourcing. Hak dan kewajiban menggambarkan suatu hubungan
hukum antara pekerja dengan perusahaan, dimana kedua pihak tersebut
sama-sama terikat perjanjian kerja yang disepakati bersama. Sedangkan
hubungan hukum yang ada adalah antara perusahaan Outsourcing (Alih Daya)
dengan perusahaan pengguna jasa, berupa perjanjian penyediaan pekerja.
Perusahaan pengguna jasa pekerja dengan karyawan tidak memiliki hubungan
kerja secara langsung, baik dalam bentuk perjanjian kerja waktu
tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu.<br /><br />Apabila
ditinjau dari terminologi hakikat pelaksanaan Peraturan Perusahaan, maka
peraturan perusahaan dari perusahaan pengguna jasa tidak dapat
diterapkan untuk karyawan outsourcing (Alih Daya) karena tidak adanya
hubungan kerja. Hubungan kerja yang terjadi adalah hubungan kerja antara
karyawan outsourcing (Alih Daya) dengan perusahaan outsourcing,
sehingga seharusnya karyawan outsourcing (Alih Daya) menggunakan
peraturan perusahaan outsourcing, bukan peraturan perusahaan pengguna
jasa pekerja.<br /><br />Karyawan outsourcing yang ditempatkan di perusahaan
pengguna outsourcing tentunya secara aturan kerja dan disiplin kerja
harus mengikuti ketentuan yang berlaku pada perusahaan pengguna
outsourcing. Dalam perjanjian kerjasama antara perusahaan outsourcing
dengan perusahaan pengguna outsourcing harus jelas di awal, tentang
ketentuan apa saja yang harus ditaati oleh karyawan outsourcing selama
ditempatkan pada perusahaan pengguna outsourcing. Hal-hal yang tercantum
dalam peraturan perusahaan pengguna outsourcing sebaiknya tidak
diasumsikan untuk dilaksanakan secara total oleh karyawan outsourcing. <br />
<br /><br />Misalkan
masalah benefit, tentunya ada perbedaan antara karyawan outsourcing
dengan karyawan pada perusahaan pengguna outsourcing. Hal-hal yang
terdapat pada Peraturan Perusahaan yang disepakati untuk ditaati,
disosialisasikan kepada karyawan outsourcing oleh perusahaan
outsourcing. Sosialisasi ini penting untuk meminimalkan tuntutan dari
karyawan outsourcing yang menuntut dijadikan karyawan tetap pada
perusahaan pengguna jasa outsourcing, dikarenakan kurangnya informasi
tentang hubungan hukum antara karyawan dengan perusahaan pengguna
outsourcing.<br /><br />Perbedaan pemahaman tesebut pernah terjadi pada PT
Toyota Astra Motor, salah satu produsen mobil di Indonesia. Dimana
karyawan outsourcing khusus pembuat jok mobil Toyota melakukan unjuk
rasa serta mogok kerja untuk menuntut dijadikan karyawan PT Toyota Astra
Motor. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai status
hubungan hukum mereka dengan PT Toyota Astra Motor selaku perusahaan
pengguna outsourcing.<a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftn27" name="_ftnref27" style="mso-footnote-id: ftn27;" title="">[27]</a><br /><br /><strong>VII. Penyelesaian Perselisihan dalam Outsourcing (Alih Daya)</strong><br />Dalam
pelaksanaan outsourcing (Alih Daya) berbagai potensi perselisihan
mungkin timbul, misalnya berupa pelanggaran peraturan perusahaan oleh
karyawan maupun adanya perselisihan antara karyawan outsource dengan
karyawan lainnya. Menurut pasal 66 ayat (2) huruf c UU No.13 Tahun 2003,
penyelesaian perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan
penyedia jasa pekerja. Jadi walaupun yang dilanggar oleh karyawan
outsource adalah peraturan perusahaan pemberi pekerjaan, yang berwenang
menyelesaikan perselisihan tersebut adalah perusahaan penyedia jasa
pekerja.<br /><br />Dalam hal ini perusahaan outsource harus bisa
menempatkan diri dan bersikap bijaksana agar bisa mengakomodir
kepentingan karyawan, maupun perusahaan pengguna jasa pekerja, mengingat
perusahaan pengguna jasa pekerja sebenarnya adalah pihak yang lebih
mengetahui keseharian performa karyawan, daripada perusahaan outsource
itu sendiri. Ada baiknya perusahaan outsource secara berkala mengirim
pewakilannya untuk memantau para karyawannya di perusahaan pengguna jasa
pekerja sehingga potensi konflik bisa dihindari dan performa kerja
karyawan bisa terpantau dengan baik.<br /><br /><strong>VIII. Kesimpulan</strong><br />Outsourcing
(Alih daya) sebagai suatu penyediaan tenaga kerja oleh pihak lain
dilakukan dengan terlebih dahulu memisahkan antara pekerjaan utama (<em>core business</em>) dengan pekerjaan penunjang perusahaan (<em>non core business</em>)
dalam suatu dokumen tertulis yang disusun oleh manajemen perusahaan.
Dalam melakukan outsourcing perusahaan pengguna jasa outsourcing
bekerjasama dengan perusahaan outsourcing, dimana hubungan hukumnya
diwujudkan dalam suatu perjanjian kerjasama yang memuat antara lain
tentang jangka waktu perjanjian serta bidang-bidang apa saja yang
merupakan bentuk kerjasama outsourcing. Karyawan outsourcing
menandatangani perjanjian kerja dengan perusahaan outsourcing untuk
ditempatkan di perusahaan pengguna outsourcing. <br />
<br /><br />Karyawan
outsourcing selama ditempatkan diperusahaan pengguna jasa outsourcing
wajib mentaati ketentuan kerja yang berlaku pada perusahaan outsourcing,
dimana hal itu harus dicantumkan dalam perjanjian kerjasama. Mekanisme
Penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan diselesaikan secara internal
antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa
outsourcing, dimana perusahaan outsourcing seharusnya mengadakan
pertemuan berkala dengan karyawannya untuk membahas masalah-masalah
ketenagakerjaan yang terjadi dalam pelaksanaan outsourcing.<br /><br />Dewasa
ini outsourcing sudah menjadi trend dan kebutuhan dalam dunia usaha,
namun pengaturannya masih belum memadai. Sedapat mungkin segala
kekurangan pengaturan outsourcing dapat termuat dalam revisi UU
Ketenagakerjaan yang sedang dipersiapkan dan peraturan pelaksanaanya,
sehingga dapat mengakomodir kepentingan pengusaha dan melindungi
kepentingan pekerja.<br />
<br /><br />***<br />
<br /><br /><em>Ucapan terima
kasih disampaikan kepada Chandra K. yang telah memberikan sumbangan
pemikiran yang sangat berharga melalui artikel yang telah ditulisnya di
atas.</em><br />
<br /><br /><strong>Catatan Kaki:</strong><br />
<br /><br />[1]
Wirawan, Rubrik Hukum Teropong,Apa yang dimaksud dengan sistem
outsourcing?,
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0504/31/teropong/komenhukum.htm<br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref2" name="_ftn2" style="mso-footnote-id: ftn2;" title=""></a><br />[2] ibid<br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref3" name="_ftn3" style="mso-footnote-id: ftn3;" title=""></a><br />[3] Artikel “Outsource dipandang dari sudut perusahaan pemberi kerja”, http://www.apindo.or.id, diakses tanggal 4 Agustus 2006<br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref4" name="_ftn4" style="mso-footnote-id: ftn4;" title=""></a><br />[4] Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan,<br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref5" name="_ftn5" style="mso-footnote-id: ftn5;" title=""></a><br />[5]
Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi memuat hal-hal yang dituntut
untuk dilakukan revisi dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu :
Pemutusan Hubungan Kerjam Perjanjian kerja Waktu Tertentu, Perhitungan
Pesangon, Ijin tenaga Kerja Asing dan istirahat panjang.<br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref6" name="_ftn6" style="mso-footnote-id: ftn6;" title=""></a><br />[6]
Nur Cahyo, Pengalihan Pekerjaan Penunjang perusahaan dengan Sistem
Outsourcing (Alih Daya) Menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan (Studi Kasus pada Asuransi Astra Buana), Tesis Magister
Hukum FHUI, Depok, 2006, hal.56.<br /><br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref7" name="_ftn7" style="mso-footnote-id: ftn7;" title=""></a>[7] Terkutip dalam Nur Cahyo, ibid., hal 57.<br /><br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref8" name="_ftn8" style="mso-footnote-id: ftn8;" title=""></a>[8] Chandra Suwondo, Outsourcing; Implementasi di Indonesia, Elex Media Computindo, Jakarta, hal 2.<br /><br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref9" name="_ftn9" style="mso-footnote-id: ftn9;" title=""></a>[9]
Muzni Tambusai, Pelaksanaan Outsourcing (Alih Daya) ditinjau dari aspek
hukum ketenagakerjaan tidak mengaburkan hubungan industrial,
http://www.nakertrans.go.id/arsip berita/naker/outsourcing.php. 29 Mei
2005.<br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref10" name="_ftn10" style="mso-footnote-id: ftn10;" title=""></a><br />[10]
Tulisan ini mengkhususkan membahas outsourcing (Alih Daya) yang berupa
penyediaan jasa pekerja/buruh, sedang outsourcing (Alih Daya) berupa
pemborongan pekerjaan hanya akan diulas sekilas dari segi definisi, dan
dalam kaitan dengan core business. Dalam UU No.13 Tahun 2003, istilah
outsourcing (Alih Daya) dapat diartikan sebagai pemborongan pekerjaan
dan penyediaan tenaga kerja, namun pada rancangan UU Tenaga Kerja yang
baru (yang kini sedang dikaji ulang), pengertian outsourcing (Alih Daya)
tampaknya akan disempitkan menjadi penyediaan jasa pekerja, sementara
pemborongan pekerjaan ldiartikan sebagai sub-kontrak.<br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref11" name="_ftn11" style="mso-footnote-id: ftn11;" title=""></a><br />[11]
Draft Revisi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
diakses dari Sabar Sianturi, pembicara pada Seminar tentang Outsourcing
(Alih Daya) dan Permasalahannya, 12 April 2006, Hotel Aryaduta,
diselenggarakan oleh PPM.<br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref12" name="_ftn12" style="mso-footnote-id: ftn12;" title=""></a><br />[12] Pasal 66 ayat (1) UU No.13 tahun 2003 <br />
<br /><br /><br /><br />[13] Pasal 66 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003<br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref14" name="_ftn14" style="mso-footnote-id: ftn14;" title=""></a><br />[14] Pasal 66 ayat (3) UU No.13 Tahun 2003<br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref15" name="_ftn15" style="mso-footnote-id: ftn15;" title=""></a><br />[15] Pasal 66 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003<br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref16" name="_ftn16" style="mso-footnote-id: ftn16;" title=""></a><br />[16]
R.Djokopranoto, Outsourcing (Alih Daya) dalam No.13/2003 tentang
Ketenagakerjaan (Perspektif Pengusaha), Materi Seminar disampaikan pada
Seminar Outsourcing: Process and Mangement, World Trade Center
Jakarta,13-14 oktober 2005, hal.5.<br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref17" name="_ftn17" style="mso-footnote-id: ftn17;" title=""></a><br />[17] Ibid., hal.6.<br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref18" name="_ftn18" style="mso-footnote-id: ftn18;" title=""></a><br />[18] Ibid., hal 7.<br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref19" name="_ftn19" style="mso-footnote-id: ftn19;" title=""></a><br />[19] Ibid., hal.8<br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref20" name="_ftn20" style="mso-footnote-id: ftn20;" title=""></a><br />[20] Ibid., hal.5<br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref21" name="_ftn21" style="mso-footnote-id: ftn21;" title=""></a><br />[21] Berdasarkan informasi dari Bapak Ali Nursal, General Manager PT.Outsourcing (Alih Daya) Indonesia<br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref22" name="_ftn22" style="mso-footnote-id: ftn22;" title=""></a><br />[22]
Pelaporan dokumen tentang pekerjaan utama dan pekerjaan penunjang
diatur pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 220/MEN/X/2004
Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada
Perusahaan Lain.<br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref23" name="_ftn23" style="mso-footnote-id: ftn23;" title=""></a><br />[23] Pasal 65 ayat (2) UU No.13 tahun 2003<br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref24" name="_ftn24" style="mso-footnote-id: ftn24;" title=""></a><br />[24] Pasal 66 ayat 2) butir a,b dan c UU No.13 tahun 2003<br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref25" name="_ftn25" style="mso-footnote-id: ftn25;" title=""></a><br />[25] Mengenai PKWT dan PKWTT lihat pasal 56-60 UU No.13 Tahun 2003<br /><a href="http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=34143207#_ftnref27" name="_ftn27" style="mso-footnote-id: ftn27;" title=""></a><br />[27]
Berdasarkan informasi dari Bpk. Yayan Hernayanto, Corporate Legal, PT
Toyota Motor Manufacturing Indonesia, 4 Agustus 2006. </span></div>ozzyhttp://www.blogger.com/profile/05255376610395800446noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6665610902995758368.post-6073753611247800572012-02-19T06:13:00.000-08:002012-02-19T06:19:00.233-08:00Undang - Undag tenaga kerja<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA </div>
<div style="text-align: center;">
NOMOR 13 TAHUN 2003 </div>
<div style="text-align: center;">
TENTANG </div>
<div style="text-align: center;">
KETENAGAKERJAAN </div>
<div style="text-align: center;">
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
Presiden Republik Indonesia, </div>
<div style="text-align: center;">
Dengan persetujuan bersama antara </div>
<div style="text-align: center;">
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA </div>
<div style="text-align: center;">
DAN </div>
<div style="text-align: center;">
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA </div>
<div style="text-align: center;">
Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia </div>
<div style="text-align: center;">
Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk </div>
<div style="text-align: center;">
mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil </div>
<div style="text-align: center;">
maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara </div>
<div style="text-align: center;">
Republik Indonesia Tahun 1945; </div>
<div style="text-align: center;">
b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai </div>
<div style="text-align: center;">
peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan </div>
<div style="text-align: center;">
pembangunan; </div>
<div style="text-align: center;">
c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan </div>
<div style="text-align: center;">
pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan </div>
<div style="text-align: center;">
peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja </div>
<div style="text-align: center;">
dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; </div>
<div style="text-align: center;">
d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak </div>
<div style="text-align: center;">
dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa </div>
<div style="text-align: center;">
diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan </div>
<div style="text-align: center;">
keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha; </div>
<div style="text-align: center;">
e. bahwa beberapa undang undang di bidang ketenagakerjaan dipandang sudah tidak </div>
<div style="text-align: center;">
sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh </div>
<div style="text-align: center;">
karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali; </div>
<div style="text-align: center;">
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e </div>
<div style="text-align: center;">
perlu membentuk Undang undang tentang Ketenagakerjaan; </div>
<div style="text-align: center;">
Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1) </div>
<div style="text-align: center;">
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</div>
<div style="text-align: center;">
MEMUTUSKAN : </div>
<div style="text-align: center;">
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN.</div>
<div style="text-align: center;">
Page 1 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
BAB I </div>
<div style="text-align: center;">
KETENTUAN UMUM </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 1 </div>
<div style="text-align: center;">
Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan : </div>
<div style="text-align: center;">
1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada </div>
<div style="text-align: center;">
waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna </div>
<div style="text-align: center;">
menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun </div>
<div style="text-align: center;">
untuk masyarakat. </div>
<div style="text-align: center;">
3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan </div>
<div style="text-align: center;">
dalam bentuk lain. </div>
<div style="text-align: center;">
4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau </div>
<div style="text-align: center;">
imbalan dalam bentuk lain. </div>
<div style="text-align: center;">
5. Pengusaha adalah : </div>
<div style="text-align: center;">
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu </div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan milik sendiri; </div>
<div style="text-align: center;">
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri </div>
<div style="text-align: center;">
menjalankan perusahaan bukan miliknya; </div>
<div style="text-align: center;">
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia </div>
<div style="text-align: center;">
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang </div>
<div style="text-align: center;">
berkedudukan di luar wilayah Indonesia. </div>
<div style="text-align: center;">
6. Perusahaan adalah : </div>
<div style="text-align: center;">
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, </div>
<div style="text-align: center;">
milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara </div>
<div style="text-align: center;">
yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam </div>
<div style="text-align: center;">
bentuk lain; </div>
<div style="text-align: center;">
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan </div>
<div style="text-align: center;">
mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk </div>
<div style="text-align: center;">
lain. </div>
<div style="text-align: center;">
7. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan </div>
<div style="text-align: center;">
secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, </div>
<div style="text-align: center;">
strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang </div>
<div style="text-align: center;">
berkesinambungan. </div>
<div style="text-align: center;">
8. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang </div>
<div style="text-align: center;">
berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai </div>
<div style="text-align: center;">
dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan. </div>
<div style="text-align: center;">
9. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, </div>
<div style="text-align: center;">
meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, </div>
<div style="text-align: center;">
dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang </div>
<div style="text-align: center;">
dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. </div>
<div style="text-align: center;">
10. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek </div>
<div style="text-align: center;">
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang </div>
<div style="text-align: center;">
ditetapkan. </div>
<div style="text-align: center;">
11. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara </div>
<div style="text-align: center;">
terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di </div>
<div style="text-align: center;">
bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih </div>
<div style="text-align: center;">
berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam </div>
<div style="text-align: center;">
Page 2 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu. </div>
<div style="text-align: center;">
12. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga </div>
<div style="text-align: center;">
kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang </div>
<div style="text-align: center;">
sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat </div>
<div style="text-align: center;">
memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. </div>
<div style="text-align: center;">
13. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud </div>
<div style="text-align: center;">
bekerja di wilayah Indonesia. </div>
<div style="text-align: center;">
14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau </div>
<div style="text-align: center;">
pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. </div>
<div style="text-align: center;">
15. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh </div>
<div style="text-align: center;">
berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. </div>
<div style="text-align: center;">
16. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku </div>
<div style="text-align: center;">
dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang </div>
<div style="text-align: center;">
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. </div>
<div style="text-align: center;">
17. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, </div>
<div style="text-align: center;">
terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, </div>
<div style="text-align: center;">
membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan </div>
<div style="text-align: center;">
kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. </div>
<div style="text-align: center;">
18. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal </div>
<div style="text-align: center;">
yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri </div>
<div style="text-align: center;">
dari pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang </div>
<div style="text-align: center;">
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh. </div>
<div style="text-align: center;">
19. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah </div>
<div style="text-align: center;">
tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi </div>
<div style="text-align: center;">
pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah. </div>
<div style="text-align: center;">
20. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha </div>
<div style="text-align: center;">
yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan. </div>
<div style="text-align: center;">
21. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara </div>
<div style="text-align: center;">
serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat </div>
<div style="text-align: center;">
pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, </div>
<div style="text-align: center;">
atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat </div>
<div style="text-align: center;">
kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. </div>
<div style="text-align: center;">
22. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan </div>
<div style="text-align: center;">
pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau </div>
<div style="text-align: center;">
serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan </div>
<div style="text-align: center;">
kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar </div>
<div style="text-align: center;">
serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. </div>
<div style="text-align: center;">
23. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan </div>
<div style="text-align: center;">
secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan </div>
<div style="text-align: center;">
atau memperlambat pekerjaan. </div>
<div style="text-align: center;">
24. Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan. </div>
<div style="text-align: center;">
25. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal </div>
<div style="text-align: center;">
tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan </div>
<div style="text-align: center;">
pengusaha. </div>
<div style="text-align: center;">
26. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun. </div>
<div style="text-align: center;">
27. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00. </div>
<div style="text-align: center;">
28. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam. </div>
<div style="text-align: center;">
29. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari. </div>
<div style="text-align: center;">
30. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang </div>
<div style="text-align: center;">
sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang </div>
<div style="text-align: center;">
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan </div>
<div style="text-align: center;">
Page 3 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas </div>
<div style="text-align: center;">
suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. </div>
<div style="text-align: center;">
31. 31. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau </div>
<div style="text-align: center;">
keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar </div>
<div style="text-align: center;">
hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi </div>
<div style="text-align: center;">
produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. </div>
<div style="text-align: center;">
32. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan </div>
<div style="text-align: center;">
pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan. </div>
<div style="text-align: center;">
33. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
BAB II </div>
<div style="text-align: center;">
LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 2 </div>
<div style="text-align: center;">
Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar </div>
<div style="text-align: center;">
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 3 </div>
<div style="text-align: center;">
Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui </div>
<div style="text-align: center;">
koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 4 </div>
<div style="text-align: center;">
Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan : </div>
<div style="text-align: center;">
a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; </div>
<div style="text-align: center;">
b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai </div>
<div style="text-align: center;">
dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; </div>
<div style="text-align: center;">
c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan </div>
<div style="text-align: center;">
d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
BAB III </div>
<div style="text-align: center;">
KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 5 </div>
<div style="text-align: center;">
Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh </div>
<div style="text-align: center;">
pekerjaan. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 6 </div>
<div style="text-align: center;">
Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari </div>
<div style="text-align: center;">
pengusaha. </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
BAB IV </div>
<div style="text-align: center;">
PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN </div>
<div style="text-align: center;">
INFORMASI KETENAGAKERJAAN</div>
<div style="text-align: center;">
Page 4 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 7</div>
<div style="text-align: center;">
(1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan </div>
<div style="text-align: center;">
menyusun perencanaan tenaga kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Perencanaan tenaga kerja meliputi : </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
a. perencanaan tenaga kerja makro; dan </div>
<div style="text-align: center;">
b. perencanaan tenaga kerja mikro. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
(3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan </div>
<div style="text-align: center;">
ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada </div>
<div style="text-align: center;">
perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 8 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara </div>
<div style="text-align: center;">
lain meliputi : </div>
<div style="text-align: center;">
a. penduduk dan tenaga kerja; </div>
<div style="text-align: center;">
b. kesempatan kerja; </div>
<div style="text-align: center;">
c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja; </div>
<div style="text-align: center;">
d. produktivitas tenaga kerja; </div>
<div style="text-align: center;">
e. hubungan industrial; </div>
<div style="text-align: center;">
f. kondisi lingkungan kerja; </div>
<div style="text-align: center;">
g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan </div>
<div style="text-align: center;">
h. jaminan sosial tenaga kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh dari semua </div>
<div style="text-align: center;">
pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan </div>
<div style="text-align: center;">
serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) </div>
<div style="text-align: center;">
diatur dengan Peraturan Pemerintah. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
BAB V </div>
<div style="text-align: center;">
PELATIHAN KERJA </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 9 </div>
<div style="text-align: center;">
Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan </div>
<div style="text-align: center;">
mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan </div>
<div style="text-align: center;">
kesejahteraan. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 10 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia </div>
<div style="text-align: center;">
usaha, baik di da-lam maupun di luar hubungan kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada </div>
<div style="text-align: center;">
standar kompetensi kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana </div>
<div style="text-align: center;">
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 11 </div>
<div style="text-align: center;">
Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau </div>
<div style="text-align: center;">
Page 5 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya </div>
<div style="text-align: center;">
melalui pelatihan kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 12 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi </div>
<div style="text-align: center;">
pekerjanya melalui pelatihan kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat </div>
<div style="text-align: center;">
(1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan </div>
<div style="text-align: center;">
Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja </div>
<div style="text-align: center;">
sesuai dengan bi-dang tugasnya. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 13 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau </div>
<div style="text-align: center;">
lembaga pelatihan kerja swasta. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam </div>
<div style="text-align: center;">
menyelenggarakan pe-latihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 14 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau </div>
<div style="text-align: center;">
perorangan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib </div>
<div style="text-align: center;">
memperoleh izin atau men daftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang </div>
<div style="text-align: center;">
ketenagakerjaan di kabupaten/kota. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah mendaftarkan </div>
<div style="text-align: center;">
kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di </div>
<div style="text-align: center;">
kabupaten/kota. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja </div>
<div style="text-align: center;">
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 15 </div>
<div style="text-align: center;">
Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan : </div>
<div style="text-align: center;">
a. tersedianya tenaga kepelatihan; </div>
<div style="text-align: center;">
b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan; </div>
<div style="text-align: center;">
c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan </div>
<div style="text-align: center;">
d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 16 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memperoleh izin dan lembaga pelatihan </div>
<div style="text-align: center;">
kerja pemerintah yang telah terdaftar dapat memperoleh akreditasi dari lembaga </div>
<div style="text-align: center;">
akreditasi. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat independen terdiri </div>
<div style="text-align: center;">
atas unsur masya rakat dan pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) </div>
<div style="text-align: center;">
diatur dengan Kepu tusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 17</div>
<div style="text-align: center;">
Page 6 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
(1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota dapat </div>
<div style="text-align: center;">
menghentikan seme ntara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja, apabila dalam </div>
<div style="text-align: center;">
pelaksanaannya ternyata : </div>
<div style="text-align: center;">
a. tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; </div>
<div style="text-align: center;">
dan/atau </div>
<div style="text-align: center;">
b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana </div>
<div style="text-align: center;">
dimaksud dalam ayat (1), disertai alasan dan saran perbaikan dan berlaku paling lama 6 </div>
<div style="text-align: center;">
(enam) bulan. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja hanya dikenakan </div>
<div style="text-align: center;">
terhadap program pelatihan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 9 dan Pasal 15. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Bagi penyelenggara pelatihan kerja dalam waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi dan </div>
<div style="text-align: center;">
melengkapi saran per baikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi </div>
<div style="text-align: center;">
penghentian program pelatihan. </div>
<div style="text-align: center;">
(5) Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakan program </div>
<div style="text-align: center;">
pelatihan kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan </div>
<div style="text-align: center;">
sanksi pencabutan izin dan pembatalan pendaftaran penyelenggara pelatihan. </div>
<div style="text-align: center;">
(6) Ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, penghentian, pencabutan izin, </div>
<div style="text-align: center;">
dan pembatalan pen daftaran diatur dengan Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 18 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti </div>
<div style="text-align: center;">
pelatihan kerja yang di selenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga </div>
<div style="text-align: center;">
pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui </div>
<div style="text-align: center;">
sertifikasi kompe tensi kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti </div>
<div style="text-align: center;">
oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dibentuk badan nasional sertifikasi </div>
<div style="text-align: center;">
profesi yang inde penden. </div>
<div style="text-align: center;">
(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana </div>
<div style="text-align: center;">
dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 19 </div>
<div style="text-align: center;">
Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan </div>
<div style="text-align: center;">
jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang </div>
<div style="text-align: center;">
bersangkutan. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 20 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan </div>
<div style="text-align: center;">
ketenagakerjaan, dikembang kan satu sistem pelatihan kerja nasional yang merupakan </div>
<div style="text-align: center;">
acuan pelaksanaan pelatihan kerja di semua bidang dan/atau sektor. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan kelembagaan sistem pelatihan kerja </div>
<div style="text-align: center;">
nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 21 </div>
<div style="text-align: center;">
Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 22</div>
<div style="text-align: center;">
Page 7 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan </div>
<div style="text-align: center;">
pengusaha yang di buat secara tertulis. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya </div>
<div style="text-align: center;">
memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu </div>
<div style="text-align: center;">
pemagangan. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana </div>
<div style="text-align: center;">
dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 23 </div>
<div style="text-align: center;">
Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi </div>
<div style="text-align: center;">
kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 24 </div>
<div style="text-align: center;">
Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan sendiri atau di tempat penyelenggaraan </div>
<div style="text-align: center;">
pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 25 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari Menteri </div>
<div style="text-align: center;">
atau pejabat yang ditunjuk. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara </div>
<div style="text-align: center;">
pemagangan harus ber bentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan </div>
<div style="text-align: center;">
perundang-undangan yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Ketentuan mengenai tata cara perizinan pemagangan di luar wilayah Indonesia </div>
<div style="text-align: center;">
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 26 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia harus memperhatikan : </div>
<div style="text-align: center;">
a. harkat dan martabat bangsa Indonesia; </div>
<div style="text-align: center;">
b. penguasaan kompetensi yang lebih tinggi; dan </div>
<div style="text-align: center;">
c. perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk melaksanakan </div>
<div style="text-align: center;">
ibadahnya. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan pemagangan di </div>
<div style="text-align: center;">
luar wilayah Indo nesia apabila di dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan </div>
<div style="text-align: center;">
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 27 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Menteri dapat mewajibkan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk </div>
<div style="text-align: center;">
melaksanakan program pemagangan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Dalam menetapkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri harus </div>
<div style="text-align: center;">
memperhatikan ke pentingan perusahaan, masyarakat, dan negara. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 28 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan serta </div>
<div style="text-align: center;">
melakukan koordinasi pela tihan kerja dan pemagangan dibentuk lembaga koordinasi </div>
<div style="text-align: center;">
pelatihan kerja nasional. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi pelatihan kerja </div>
<div style="text-align: center;">
sebagaimana dimaksud da lam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden. </div>
<div style="text-align: center;">
Page 8 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 29</div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja </div>
<div style="text-align: center;">
dan pemagangan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan ditujukan ke arah peningkatan relevansi, </div>
<div style="text-align: center;">
kualitas, dan efisien si penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Peningkatan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui </div>
<div style="text-align: center;">
pengembangan buda ya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi, </div>
<div style="text-align: center;">
menuju terwujudnya produktivitas nasional. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 30 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) </div>
<div style="text-align: center;">
dibentuk lembaga pro duktivitas yang bersifat nasional. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Lembaga produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk jejaring </div>
<div style="text-align: center;">
kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas, yang bersifat lintas sektor maupun </div>
<div style="text-align: center;">
daerah. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga produktivitas nasional sebagaimana </div>
<div style="text-align: center;">
dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
BAB VI </div>
<div style="text-align: center;">
PENEMPATAN TENAGA KERJA </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 31 </div>
<div style="text-align: center;">
Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, </div>
<div style="text-align: center;">
mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam </div>
<div style="text-align: center;">
atau di luar negeri. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 32 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta </div>
<div style="text-align: center;">
adil, dan setara tanpa diskriminasi. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan </div>
<div style="text-align: center;">
yang tepat sesuai de ngan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan </div>
<div style="text-align: center;">
dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan </div>
<div style="text-align: center;">
kesempatan kerja dan penye diaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program </div>
<div style="text-align: center;">
nasional dan daerah. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 33 </div>
<div style="text-align: center;">
Penempatan tenaga kerja terdiri dari : </div>
<div style="text-align: center;">
a. penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan </div>
<div style="text-align: center;">
b. penempatan tenaga kerja di luar negeri. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 34 </div>
<div style="text-align: center;">
Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 35</div>
<div style="text-align: center;">
Page 9 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang </div>
<div style="text-align: center;">
dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib </div>
<div style="text-align: center;">
memberikan perlindu ngan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga </div>
<div style="text-align: center;">
kerja wajib memberi kan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan </div>
<div style="text-align: center;">
kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 36 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat </div>
<div style="text-align: center;">
(1) dilakukan dengan memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat </div>
<div style="text-align: center;">
terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur : </div>
<div style="text-align: center;">
a. pencari kerja; </div>
<div style="text-align: center;">
b. lowongan pekerjaan; </div>
<div style="text-align: center;">
c. informasi pasar kerja; </div>
<div style="text-align: center;">
d. mekanisme antar kerja; dan </div>
<div style="text-align: center;">
e. kelembagaan penempatan tenaga kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) </div>
<div style="text-align: center;">
dapat dilaksanakan secara terpisah yang ditujukan untuk terwujudnya penempatan </div>
<div style="text-align: center;">
tenaga kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 37 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) </div>
<div style="text-align: center;">
terdiri dari : </div>
<div style="text-align: center;">
a. instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-kerjaan; dan </div>
<div style="text-align: center;">
b. lembaga swasta berbadan hukum. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf </div>
<div style="text-align: center;">
b dalam melak sanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin tertulis </div>
<div style="text-align: center;">
dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 38 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) </div>
<div style="text-align: center;">
huruf a, dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung, </div>
<div style="text-align: center;">
sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat </div>
<div style="text-align: center;">
(1) huruf b, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna </div>
<div style="text-align: center;">
tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Golongan dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan </div>
<div style="text-align: center;">
Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
BAB VII </div>
<div style="text-align: center;">
PERLUASAN KESEMPATAN KERJA </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 39 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di </div>
<div style="text-align: center;">
dalam maupun di luar hubungan kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja </div>
<div style="text-align: center;">
baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.</div>
<div style="text-align: center;">
Page 10 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
(3) Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk </div>
<div style="text-align: center;">
mewujudkan per luasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu </div>
<div style="text-align: center;">
membantu dan mem berikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat </div>
<div style="text-align: center;">
menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 40 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan </div>
<div style="text-align: center;">
kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber </div>
<div style="text-align: center;">
daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Penciptaan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) </div>
<div style="text-align: center;">
dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan </div>
<div style="text-align: center;">
sistem padat karya, penerapan teknologi tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja </div>
<div style="text-align: center;">
sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 41 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan kebijakan </div>
<div style="text-align: center;">
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dibentuk </div>
<div style="text-align: center;">
badan koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Ketentuan mengenai perluasan kesempatan kerja, dan pembentukan badan koordinasi </div>
<div style="text-align: center;">
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan ayat (3) dalam pasal ini diatur </div>
<div style="text-align: center;">
dengan Peraturan Pemerintah. </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
BAB VIII </div>
<div style="text-align: center;">
PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 42 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis </div>
<div style="text-align: center;">
dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku bagi </div>
<div style="text-align: center;">
perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai </div>
<div style="text-align: center;">
diplomatik dan konsuler. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk </div>
<div style="text-align: center;">
jabatan tertentu dan waktu tertentu. </div>
<div style="text-align: center;">
(5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam </div>
<div style="text-align: center;">
ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis </div>
<div style="text-align: center;">
dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 43 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana </div>
<div style="text-align: center;">
penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) </div>
<div style="text-align: center;">
sekurang-kurangnya me muat keterangan : </div>
<div style="text-align: center;">
a. alasan penggunaan tenaga kerja asing; </div>
<div style="text-align: center;">
Page 11 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi </div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan yang bersangkutan; </div>
<div style="text-align: center;">
c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan </div>
<div style="text-align: center;">
d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga </div>
<div style="text-align: center;">
kerja asing yang dipekerjakan. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah, </div>
<div style="text-align: center;">
badan-badan internasional dan perwakilan negara asing. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing </div>
<div style="text-align: center;">
diatur dengan Keputu san Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 44 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar </div>
<div style="text-align: center;">
kompetensi yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat </div>
<div style="text-align: center;">
(1) diatur dengan Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 45 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib : </div>
<div style="text-align: center;">
a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping </div>
<div style="text-align: center;">
tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari </div>
<div style="text-align: center;">
tenaga kerja asing; dan </div>
<div style="text-align: center;">
b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia </div>
<div style="text-align: center;">
sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang </div>
<div style="text-align: center;">
diduduki oleh tenaga kerja asing. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kerja asing </div>
<div style="text-align: center;">
yang menduduki ja batan direksi dan/atau komisaris. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 46 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau </div>
<div style="text-align: center;">
jabatan-jabatan ter tentu. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan </div>
<div style="text-align: center;">
Keputusan Menteri </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 47 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang </div>
<div style="text-align: center;">
dipekerjakannya. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku </div>
<div style="text-align: center;">
bagi instansi pe merintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga </div>
<div style="text-align: center;">
sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana </div>
<div style="text-align: center;">
dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan </div>
<div style="text-align: center;">
Peraturan Pemerintah. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 48 </div>
<div style="text-align: center;">
Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja </div>
<div style="text-align: center;">
Page 12 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 49 </div>
<div style="text-align: center;">
Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan </div>
<div style="text-align: center;">
pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan Presiden. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
BAB IX </div>
<div style="text-align: center;">
HUBUNGAN KERJA </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 50 </div>
<div style="text-align: center;">
Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 51 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan </div>
<div style="text-align: center;">
peraturan perundang undangan yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 52 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar : </div>
<div style="text-align: center;">
a. kesepakatan kedua belah pihak; </div>
<div style="text-align: center;">
b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum; </div>
<div style="text-align: center;">
c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan </div>
<div style="text-align: center;">
d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, </div>
<div style="text-align: center;">
kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan </div>
<div style="text-align: center;">
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan </div>
<div style="text-align: center;">
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 53 </div>
<div style="text-align: center;">
Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja </div>
<div style="text-align: center;">
dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 54 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat : </div>
<div style="text-align: center;">
a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; </div>
<div style="text-align: center;">
b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; </div>
<div style="text-align: center;">
c. jabatan atau jenis pekerjaan; </div>
<div style="text-align: center;">
d. tempat pekerjaan; </div>
<div style="text-align: center;">
e. besarnya upah dan cara pembayarannya; </div>
<div style="text-align: center;">
f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; </div>
<div style="text-align: center;">
g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; </div>
<div style="text-align: center;">
h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan </div>
<div style="text-align: center;">
i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f, </div>
<div style="text-align: center;">
Page 13 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
tidak boleh ber-tentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan </div>
<div style="text-align: center;">
peraturan perundang undangan yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang kurangnya </div>
<div style="text-align: center;">
rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan </div>
<div style="text-align: center;">
pengusaha masing masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 55 </div>
<div style="text-align: center;">
Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para </div>
<div style="text-align: center;">
pihak. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 56 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan </div>
<div style="text-align: center;">
atas : </div>
<div style="text-align: center;">
a. jangka waktu; atau </div>
<div style="text-align: center;">
b. selesainya suatu pekerjaan tertentu. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 57 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan </div>
<div style="text-align: center;">
bahasa Indonesia dan huruf latin. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan </div>
<div style="text-align: center;">
ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja </div>
<div style="text-align: center;">
untuk waktu tidak tertentu. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila </div>
<div style="text-align: center;">
kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku </div>
<div style="text-align: center;">
perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 58 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan </div>
<div style="text-align: center;">
kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana </div>
<div style="text-align: center;">
dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 59 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang </div>
<div style="text-align: center;">
menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, </div>
<div style="text-align: center;">
yaitu : </div>
<div style="text-align: center;">
a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; </div>
<div style="text-align: center;">
b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama </div>
<div style="text-align: center;">
dan paling lama 3 (tiga) tahun; </div>
<div style="text-align: center;">
c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau </div>
<div style="text-align: center;">
d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk </div>
<div style="text-align: center;">
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat </div>
<div style="text-align: center;">
tetap. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat </div>
<div style="text-align: center;">
Page 14 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk </div>
<div style="text-align: center;">
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. </div>
<div style="text-align: center;">
(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, </div>
<div style="text-align: center;">
paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah </div>
<div style="text-align: center;">
memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. </div>
<div style="text-align: center;">
(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa </div>
<div style="text-align: center;">
tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang </div>
<div style="text-align: center;">
lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali </div>
<div style="text-align: center;">
dan paling lama 2 (dua) tahun. </div>
<div style="text-align: center;">
(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana </div>
<div style="text-align: center;">
dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum </div>
<div style="text-align: center;">
menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. </div>
<div style="text-align: center;">
(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan </div>
<div style="text-align: center;">
Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 60 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja </div>
<div style="text-align: center;">
paling lama 3 (tiga) bulan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha </div>
<div style="text-align: center;">
dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 61 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Perjanjian kerja berakhir apabila : </div>
<div style="text-align: center;">
a. pekerja meninggal dunia; </div>
<div style="text-align: center;">
b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja; </div>
<div style="text-align: center;">
c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga </div>
<div style="text-align: center;">
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan </div>
<div style="text-align: center;">
hukum tetap; atau </div>
<div style="text-align: center;">
d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, </div>
<div style="text-align: center;">
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan </div>
<div style="text-align: center;">
berakhirnya hubungan kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas </div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung </div>
<div style="text-align: center;">
jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak </div>
<div style="text-align: center;">
mengurangi hak-hak pekerja/buruh. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha </div>
<div style="text-align: center;">
dapat mengakhiri per-janjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh. </div>
<div style="text-align: center;">
(5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/ buruh berhak </div>
<div style="text-align: center;">
mendapatkan hak haknya se-suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku </div>
<div style="text-align: center;">
atau hak hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau </div>
<div style="text-align: center;">
perjanjian kerja bersama. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 62 </div>
<div style="text-align: center;">
Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu </div>
<div style="text-align: center;">
yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja </div>
<div style="text-align: center;">
bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang </div>
<div style="text-align: center;">
mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar </div>
<div style="text-align: center;">
upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.</div>
<div style="text-align: center;">
Page 15 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 63</div>
<div style="text-align: center;">
(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha </div>
<div style="text-align: center;">
wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang kurangnya </div>
<div style="text-align: center;">
memuat keterangan : </div>
<div style="text-align: center;">
a. nama dan alamat pekerja/buruh; </div>
<div style="text-align: center;">
b. tanggal mulai bekerja; </div>
<div style="text-align: center;">
c. jenis pekerjaan; dan </div>
<div style="text-align: center;">
d. besarnya upah. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 64 </div>
<div style="text-align: center;">
Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan </div>
<div style="text-align: center;">
lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang </div>
<div style="text-align: center;">
dibuat secara tertulis. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 65 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan </div>
<div style="text-align: center;">
melalui perjanjian pem borongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana dimaksud </div>
<div style="text-align: center;">
dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : </div>
<div style="text-align: center;">
a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama; </div>
<div style="text-align: center;">
b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan; </div>
<div style="text-align: center;">
c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan </div>
<div style="text-align: center;">
d. tidak menghambat proses produksi secara langsung. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain </div>
<div style="text-align: center;">
sebagaimana dimak-sud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan </div>
<div style="text-align: center;">
kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan </div>
<div style="text-align: center;">
peraturan perundang-undangan yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) </div>
<div style="text-align: center;">
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) </div>
<div style="text-align: center;">
diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh </div>
<div style="text-align: center;">
yang dipekerjakannya. </div>
<div style="text-align: center;">
(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian </div>
<div style="text-align: center;">
kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi </div>
<div style="text-align: center;">
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59. </div>
<div style="text-align: center;">
(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi, </div>
<div style="text-align: center;">
maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima </div>
<div style="text-align: center;">
pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan </div>
<div style="text-align: center;">
pemberi pekerjaan. </div>
<div style="text-align: center;">
(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana </div>
<div style="text-align: center;">
dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi </div>
<div style="text-align: center;">
pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7). </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 66 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh </div>
<div style="text-align: center;">
pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan </div>
<div style="text-align: center;">
langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan </div>
<div style="text-align: center;">
yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak </div>
<div style="text-align: center;">
Page 16 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
berhubungan lang-sung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :</div>
<div style="text-align: center;">
a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh; </div>
<div style="text-align: center;">
b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada </div>
<div style="text-align: center;">
huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan </div>
<div style="text-align: center;">
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak </div>
<div style="text-align: center;">
tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak; </div>
<div style="text-align: center;">
c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang </div>
<div style="text-align: center;">
timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan </div>
<div style="text-align: center;">
d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain </div>
<div style="text-align: center;">
yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara </div>
<div style="text-align: center;">
tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan </div>
<div style="text-align: center;">
memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, </div>
<div style="text-align: center;">
dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja </div>
<div style="text-align: center;">
antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi </div>
<div style="text-align: center;">
hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
BAB X </div>
<div style="text-align: center;">
PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN </div>
<div style="text-align: center;">
KESEJAHTERAAN </div>
<div style="text-align: center;">
Bagian Kesatu </div>
<div style="text-align: center;">
Perlindungan </div>
<div style="text-align: center;">
Paragraf 1 </div>
<div style="text-align: center;">
Penyandang Cacat </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 67 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan </div>
<div style="text-align: center;">
perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai </div>
<div style="text-align: center;">
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
Paragraf 2 </div>
<div style="text-align: center;">
Anak </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 68 </div>
<div style="text-align: center;">
Pengusaha dilarang mempekerjakan anak. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 69 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang </div>
<div style="text-align: center;">
berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk </div>
<div style="text-align: center;">
melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan </div>
<div style="text-align: center;">
kesehatan fisik, mental, dan sosial. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud </div>
<div style="text-align: center;">
Page 17 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
dalam ayat (1) ha-rus memenuhi persyaratan : </div>
<div style="text-align: center;">
a. izin tertulis dari orang tua atau wali; </div>
<div style="text-align: center;">
b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; </div>
<div style="text-align: center;">
c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; </div>
<div style="text-align: center;">
d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; </div>
<div style="text-align: center;">
e. keselamatan dan kesehatan kerja; </div>
<div style="text-align: center;">
f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan </div>
<div style="text-align: center;">
g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi </div>
<div style="text-align: center;">
anak yang bekerja pada usaha keluarganya. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 70 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum </div>
<div style="text-align: center;">
pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) </div>
<div style="text-align: center;">
tahun. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat : </div>
<div style="text-align: center;">
a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan </div>
<div style="text-align: center;">
pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan </div>
<div style="text-align: center;">
b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 71 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib </div>
<div style="text-align: center;">
memenuhi syarat : </div>
<div style="text-align: center;">
a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali; </div>
<div style="text-align: center;">
b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan </div>
<div style="text-align: center;">
c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, </div>
<div style="text-align: center;">
dan waktu sekolah. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat </div>
<div style="text-align: center;">
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 72 </div>
<div style="text-align: center;">
Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat </div>
<div style="text-align: center;">
kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 73 </div>
<div style="text-align: center;">
Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan </div>
<div style="text-align: center;">
sebaliknya. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 74 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang </div>
<div style="text-align: center;">
terburuk. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi : </div>
<div style="text-align: center;">
a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; </div>
<div style="text-align: center;">
b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk </div>
<div style="text-align: center;">
pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian; </div>
<div style="text-align: center;">
Page 18 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk </div>
<div style="text-align: center;">
produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif </div>
<div style="text-align: center;">
lainnya; dan/atau </div>
<div style="text-align: center;">
d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak </div>
<div style="text-align: center;">
sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 75 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar </div>
<div style="text-align: center;">
hubungan kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan </div>
<div style="text-align: center;">
Pemerintah. </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
Paragraf 3 </div>
<div style="text-align: center;">
Perempuan </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 76 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang </div>
<div style="text-align: center;">
dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut </div>
<div style="text-align: center;">
keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun </div>
<div style="text-align: center;">
dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai </div>
<div style="text-align: center;">
dengan pukul 07.00 wajib : </div>
<div style="text-align: center;">
a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan </div>
<div style="text-align: center;">
b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan </div>
<div style="text-align: center;">
yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. </div>
<div style="text-align: center;">
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan </div>
<div style="text-align: center;">
Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
Paragraf 4 </div>
<div style="text-align: center;">
Waktu Kerja </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 77 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : </div>
<div style="text-align: center;">
a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) </div>
<div style="text-align: center;">
hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau </div>
<div style="text-align: center;">
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 </div>
<div style="text-align: center;">
(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor </div>
<div style="text-align: center;">
usaha atau peker-jaan tertentu. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu </div>
<div style="text-align: center;">
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
Page 19 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 78</div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana </div>
<div style="text-align: center;">
dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat : </div>
<div style="text-align: center;">
a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan </div>
<div style="text-align: center;">
b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) </div>
<div style="text-align: center;">
hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana </div>
<div style="text-align: center;">
dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak </div>
<div style="text-align: center;">
berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud </div>
<div style="text-align: center;">
dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 79 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi : </div>
<div style="text-align: center;">
a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja </div>
<div style="text-align: center;">
selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk </div>
<div style="text-align: center;">
jam kerja; </div>
<div style="text-align: center;">
b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu </div>
<div style="text-align: center;">
atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; </div>
<div style="text-align: center;">
c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh </div>
<div style="text-align: center;">
yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan </div>
<div style="text-align: center;">
d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun </div>
<div style="text-align: center;">
ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah </div>
<div style="text-align: center;">
bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama </div>
<div style="text-align: center;">
dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat </div>
<div style="text-align: center;">
tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap </div>
<div style="text-align: center;">
kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c </div>
<div style="text-align: center;">
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu. </div>
<div style="text-align: center;">
(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan </div>
<div style="text-align: center;">
Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 80 </div>
<div style="text-align: center;">
Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/ buruh untuk </div>
<div style="text-align: center;">
melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 81 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan </div>
<div style="text-align: center;">
kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian </div>
<div style="text-align: center;">
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.</div>
<div style="text-align: center;">
Page 20 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 82</div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) </div>
<div style="text-align: center;">
bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah </div>
<div style="text-align: center;">
melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh </div>
<div style="text-align: center;">
istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter </div>
<div style="text-align: center;">
kandungan atau bidan. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 83 </div>
<div style="text-align: center;">
Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan </div>
<div style="text-align: center;">
sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu </div>
<div style="text-align: center;">
kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 84 </div>
<div style="text-align: center;">
Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud </div>
<div style="text-align: center;">
dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 </div>
<div style="text-align: center;">
berhak mendapat upah penuh. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 85 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari </div>
<div style="text-align: center;">
libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau </div>
<div style="text-align: center;">
dijalankan secara terus- menerus atau pada keadaan lain berdasarkan </div>
<div style="text-align: center;">
kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada </div>
<div style="text-align: center;">
hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar upah </div>
<div style="text-align: center;">
kerja lembur. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Ketentuan mengenai jenis dan sifat pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam </div>
<div style="text-align: center;">
ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Paragraf 5 </div>
<div style="text-align: center;">
Keselamatan dan Kesehatan Kerja </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 86 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : </div>
<div style="text-align: center;">
a. keselamatan dan kesehatan </div>
<div style="text-align: center;">
kerja; </div>
<div style="text-align: center;">
b. moral dan kesusilaan; </div>
<div style="text-align: center;">
dan </div>
<div style="text-align: center;">
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta </div>
<div style="text-align: center;">
nilai-nilai agama. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas </div>
<div style="text-align: center;">
kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan </div>
<div style="text-align: center;">
sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 87 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan </div>
<div style="text-align: center;">
Page 21 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan </div>
<div style="text-align: center;">
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan </div>
<div style="text-align: center;">
Pemerintah. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Bagian Kedua </div>
<div style="text-align: center;">
Pengupahan. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 88 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi </div>
<div style="text-align: center;">
penghidupan yang layak bagi </div>
<div style="text-align: center;">
kemanusiaan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi </div>
<div style="text-align: center;">
kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan </div>
<div style="text-align: center;">
kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud </div>
<div style="text-align: center;">
dalam ayat (2) meliputi : </div>
<div style="text-align: center;">
a. upah minimum; </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
b. upah kerja </div>
<div style="text-align: center;">
lembur; </div>
<div style="text-align: center;">
c. upah tidak masuk kerja karena berhalangan; </div>
<div style="text-align: center;">
d. upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar </div>
<div style="text-align: center;">
pekerjaannya; </div>
<div style="text-align: center;">
e. upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; </div>
<div style="text-align: center;">
f. bentuk dan cara pembayaran upah; </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
g. denda dan potongan </div>
<div style="text-align: center;">
upah; </div>
<div style="text-align: center;">
h. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
i. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; </div>
<div style="text-align: center;">
j. upah untuk pembayaran pesangon; dan </div>
<div style="text-align: center;">
k. upah untuk perhitungan pajak penghasilan. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) </div>
<div style="text-align: center;">
huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan mem-perhatikan </div>
<div style="text-align: center;">
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 89 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf </div>
<div style="text-align: center;">
a dapat terdiri atas : </div>
<div style="text-align: center;">
a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota; </div>
<div style="text-align: center;">
b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau </div>
<div style="text-align: center;">
kabupaten/kota. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada </div>
<div style="text-align: center;">
pencapaian kebutuhan hidup layak. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh </div>
<div style="text-align: center;">
Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi </div>
<div style="text-align: center;">
dan/atau Bupati/Walikota. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak </div>
<div style="text-align: center;">
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Page 22 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 90 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum </div>
<div style="text-align: center;">
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana </div>
<div style="text-align: center;">
dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan </div>
<div style="text-align: center;">
Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 91 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha </div>
<div style="text-align: center;">
dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah </div>
<div style="text-align: center;">
dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan </div>
<div style="text-align: center;">
yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah </div>
<div style="text-align: center;">
atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut </div>
<div style="text-align: center;">
batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut </div>
<div style="text-align: center;">
peraturan perundang-undangan yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 92 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan </div>
<div style="text-align: center;">
golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan mem-perhatikan </div>
<div style="text-align: center;">
kemampuan perusahaan dan produktivitas. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam </div>
<div style="text-align: center;">
ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 93 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha </div>
<div style="text-align: center;">
wajib membayar upah apabila : </div>
<div style="text-align: center;">
a. pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; </div>
<div style="text-align: center;">
b. pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa </div>
<div style="text-align: center;">
haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; </div>
<div style="text-align: center;">
c. pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, </div>
<div style="text-align: center;">
menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau </div>
<div style="text-align: center;">
keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau </div>
<div style="text-align: center;">
orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal </div>
<div style="text-align: center;">
dunia; </div>
<div style="text-align: center;">
d. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang </div>
<div style="text-align: center;">
menjalankan kewajiban terhadap negara; </div>
<div style="text-align: center;">
e. pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalan-kan </div>
<div style="text-align: center;">
ibadah yang diperintahkan agamanya; </div>
<div style="text-align: center;">
f. pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi </div>
<div style="text-align: center;">
pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun </div>
<div style="text-align: center;">
halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha; </div>
<div style="text-align: center;">
g. pekerja/buruh melaksanakan hak </div>
<div style="text-align: center;">
istirahat; </div>
<div style="text-align: center;">
h. pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas </div>
<div style="text-align: center;">
persetujuan pengusaha; </div>
<div style="text-align: center;">
dan </div>
<div style="text-align: center;">
i. pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud </div>
<div style="text-align: center;">
dalam ayat (2) huruf a sebagai berikut :</div>
<div style="text-align: center;">
Page 23 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
a. untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari </div>
<div style="text-align: center;">
upah; </div>
<div style="text-align: center;">
b. untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) </div>
<div style="text-align: center;">
dari upah; </div>
<div style="text-align: center;">
c. untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari </div>
<div style="text-align: center;">
upah; dan </div>
<div style="text-align: center;">
d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari </div>
<div style="text-align: center;">
upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja </div>
<div style="text-align: center;">
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagai berikut : </div>
<div style="text-align: center;">
a. pekerja/buruh menikah, dibayar untuk selama 3 (tiga) hari; </div>
<div style="text-align: center;">
b. menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) </div>
<div style="text-align: center;">
hari; </div>
<div style="text-align: center;">
c. mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari </div>
<div style="text-align: center;">
d. membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari; </div>
<div style="text-align: center;">
e. isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2 </div>
<div style="text-align: center;">
(dua) hari; </div>
<div style="text-align: center;">
f. suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia, </div>
<div style="text-align: center;">
dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan </div>
<div style="text-align: center;">
g. anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk </div>
<div style="text-align: center;">
selama 1 (satu) hari. </div>
<div style="text-align: center;">
(5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) </div>
<div style="text-align: center;">
ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja </div>
<div style="text-align: center;">
bersama. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 94 </div>
<div style="text-align: center;">
Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka </div>
<div style="text-align: center;">
besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari </div>
<div style="text-align: center;">
jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 95 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau </div>
<div style="text-align: center;">
kelalaiannya dapat dikenakan denda. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan </div>
<div style="text-align: center;">
keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase </div>
<div style="text-align: center;">
tertentu dari upah pekerja/buruh. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh, dalam pembayaran upah. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan </div>
<div style="text-align: center;">
perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pem-bayarannya. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 96 </div>
<div style="text-align: center;">
Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari </div>
<div style="text-align: center;">
hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) </div>
<div style="text-align: center;">
tahun sejak timbulnya hak. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 97 </div>
<div style="text-align: center;">
Ketentuan mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan </div>
<div style="text-align: center;">
hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, </div>
<div style="text-align: center;">
penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dan </div>
<div style="text-align: center;">
pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan </div>
<div style="text-align: center;">
Page 24 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 98 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan </div>
<div style="text-align: center;">
yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem </div>
<div style="text-align: center;">
pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan </div>
<div style="text-align: center;">
Kabupaten/Kota. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri </div>
<div style="text-align: center;">
dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/-serikat buruh, </div>
<div style="text-align: center;">
perguruan tinggi, dan pakar. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan </div>
<div style="text-align: center;">
oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi, </div>
<div style="text-align: center;">
Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubenur/ </div>
<div style="text-align: center;">
Bupati/Walikota. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara </div>
<div style="text-align: center;">
pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja </div>
<div style="text-align: center;">
Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur </div>
<div style="text-align: center;">
dengan Keputusan Presiden. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Bagian Ketiga </div>
<div style="text-align: center;">
Kesejahteraan </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 99 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial </div>
<div style="text-align: center;">
tenaga kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), </div>
<div style="text-align: center;">
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 100 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, </div>
<div style="text-align: center;">
pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilak-sanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran </div>
<div style="text-align: center;">
kemampuan perusahaan. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan </div>
<div style="text-align: center;">
kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana </div>
<div style="text-align: center;">
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 101 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruh </div>
<div style="text-align: center;">
dan usaha-usaha produktif di perusahaan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh </div>
<div style="text-align: center;">
berupaya menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan </div>
<div style="text-align: center;">
usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan </div>
<div style="text-align: center;">
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana </div>
<div style="text-align: center;">
dimaksud dalam ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
BAB XI </div>
<div style="text-align: center;">
HUBUNGAN INDUSTRIAL </div>
<div style="text-align: center;">
Bagian Kesatu </div>
<div style="text-align: center;">
Umum</div>
<div style="text-align: center;">
Page 25 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 102 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi </div>
<div style="text-align: center;">
menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan </div>
<div style="text-align: center;">
melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan </div>
<div style="text-align: center;">
ketenagakerjaan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan </div>
<div style="text-align: center;">
kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan </div>
<div style="text-align: center;">
aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta </div>
<div style="text-align: center;">
ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta </div>
<div style="text-align: center;">
keluarganya. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi </div>
<div style="text-align: center;">
pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembang-kan </div>
<div style="text-align: center;">
usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja/buruh </div>
<div style="text-align: center;">
secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 103 </div>
<div style="text-align: center;">
Hubungan Industrial dilaksanakan melalui </div>
<div style="text-align: center;">
sarana : </div>
<div style="text-align: center;">
a. serikat pekerja/serikat buruh; </div>
<div style="text-align: center;">
b. organisasi pengusaha; </div>
<div style="text-align: center;">
c. lembaga kerja sama bipartit; </div>
<div style="text-align: center;">
d. embaga kerja sama tripartit; </div>
<div style="text-align: center;">
e. peraturan perusahaan; </div>
<div style="text-align: center;">
f. perjanjian kerja bersama; </div>
<div style="text-align: center;">
g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan </div>
<div style="text-align: center;">
h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Bagian Kedua </div>
<div style="text-align: center;">
Serikat Pekerja/Serikat Buruh </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 104 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat </div>
<div style="text-align: center;">
buruh. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, serikat </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/serikat buruh ber-hak menghimpun dan mengelola keuangan serta </div>
<div style="text-align: center;">
mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Besarnya dan tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) </div>
<div style="text-align: center;">
diatur dalam ang-garan dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat </div>
<div style="text-align: center;">
buruh yang bersangkutan. </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
Bagian Ketiga </div>
<div style="text-align: center;">
Organisasi Pengusaha </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 105 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha.</div>
<div style="text-align: center;">
Page 26 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
(2) Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber-laku. </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
Bagian Keempat </div>
<div style="text-align: center;">
Lembaga Kerja Sama Bipartit </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 106 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/ buruh atau lebih </div>
<div style="text-align: center;">
wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai </div>
<div style="text-align: center;">
forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat </div>
<div style="text-align: center;">
(2) terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di </div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan yang bersangkutan. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerja </div>
<div style="text-align: center;">
sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan </div>
<div style="text-align: center;">
Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
Bagian Kelima </div>
<div style="text-align: center;">
Lembaga Kerja Sama Tripartit </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 107 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada </div>
<div style="text-align: center;">
pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah </div>
<div style="text-align: center;">
ketenagakerjaan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari : </div>
<div style="text-align: center;">
a. Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota; dan </div>
<div style="text-align: center;">
b. Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit terdiri dari unsur pemerintah, organisasi </div>
<div style="text-align: center;">
pengusaha, dan seri-kat pekerja/serikat buruh. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana </div>
<div style="text-align: center;">
dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
Bagian Keenam </div>
<div style="text-align: center;">
Peraturan Perusahaan </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 108 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang </div>
<div style="text-align: center;">
wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri </div>
<div style="text-align: center;">
atau pejabat yang ditunjuk. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak </div>
<div style="text-align: center;">
berlaku bagi peru-sahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 109 </div>
<div style="text-align: center;">
Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang </div>
<div style="text-align: center;">
bersangkutan. </div>
<div style="text-align: center;">
Page 27 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 110</div>
<div style="text-align: center;">
(1) Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari </div>
<div style="text-align: center;">
wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/serikat </div>
<div style="text-align: center;">
buruh maka wakil pe-kerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah </div>
<div style="text-align: center;">
pengurus serikat pekerja/serikat buruh. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk serikat pekerja/serikat </div>
<div style="text-align: center;">
buruh, wakil pekerja/ buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pekerja/buruh </div>
<div style="text-align: center;">
yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para pekerja/buruh di </div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan yang bersangkutan. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 111 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat : </div>
<div style="text-align: center;">
a. hak dan kewajiban pengusaha; </div>
<div style="text-align: center;">
b. hak dan kewajiban pekerja/buruh; </div>
<div style="text-align: center;">
c. syarat kerja; </div>
<div style="text-align: center;">
d. tata tertib perusahaan; dan </div>
<div style="text-align: center;">
e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan </div>
<div style="text-align: center;">
peraturan perundang undangan yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui </div>
<div style="text-align: center;">
setelah habis masa berlakunya. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/ serikat buruh di </div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan meng hendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka </div>
<div style="text-align: center;">
pengusaha wajib melayani. </div>
<div style="text-align: center;">
(5) Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud </div>
<div style="text-align: center;">
dalam ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, maka peraturan perusahaan tetap berlaku </div>
<div style="text-align: center;">
sampai habis jangka waktu berlakunya. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 112 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk </div>
<div style="text-align: center;">
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus sudah diberikan dalam waktu </div>
<div style="text-align: center;">
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah peraturan perusahaan diterima. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Apabila peraturan perusahaan telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 111 </div>
<div style="text-align: center;">
ayat (1) dan ayat (2), maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana </div>
<div style="text-align: center;">
dimaksud pada ayat (1) sudah terlampaui dan peraturan perusahaan belum disahkan </div>
<div style="text-align: center;">
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, maka peraturan perusahaan dianggap telah </div>
<div style="text-align: center;">
mendapatkan pengesahan. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Dalam hal peraturan perusahaan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud </div>
<div style="text-align: center;">
dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk harus </div>
<div style="text-align: center;">
memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan peraturan </div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan </div>
<div style="text-align: center;">
diterima oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengusaha wajib </div>
<div style="text-align: center;">
menyampaikan kembali peraturan perusahaan yang telah diperbaiki kepada Menteri atau </div>
<div style="text-align: center;">
pejabat yang ditunjuk. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 113 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Perubahan peraturan perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya hanya </div>
<div style="text-align: center;">
dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja/buruh. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Peraturan perusahaan hasil perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus </div>
<div style="text-align: center;">
Page 28 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
mendapat pengesa-han dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 114 </div>
<div style="text-align: center;">
Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan </div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 115 </div>
<div style="text-align: center;">
Ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan diatur </div>
<div style="text-align: center;">
dengan Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
Bagian Ketujuh </div>
<div style="text-align: center;">
Perjanjian Kerja Bersama </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 116 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di </div>
<div style="text-align: center;">
bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Penyusunan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) </div>
<div style="text-align: center;">
dilaksanakan secara musya-warah. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara </div>
<div style="text-align: center;">
tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Dalam hal terdapat perjanjian kerja bersama yang dibuat tidak menggunakan bahasa </div>
<div style="text-align: center;">
Indonesia, maka per-janjian kerja bersama tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa </div>
<div style="text-align: center;">
Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan terjemahan tersebut dianggap sudah </div>
<div style="text-align: center;">
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 117 </div>
<div style="text-align: center;">
Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) tidak mencapai </div>
<div style="text-align: center;">
kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan </div>
<div style="text-align: center;">
hubungan industrial. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 118 </div>
<div style="text-align: center;">
Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang </div>
<div style="text-align: center;">
berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 119 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh, maka </div>
<div style="text-align: center;">
serikat pekerja/seri-kat buruh tersebut berhak mewakili pekerja/buruh dalam perundingan </div>
<div style="text-align: center;">
pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha apabila memiliki jumlah </div>
<div style="text-align: center;">
anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di </div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan yang bersangkutan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh </div>
<div style="text-align: center;">
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50% </div>
<div style="text-align: center;">
(lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan maka serikat </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/serikat buruh dapat mewakili pekerja/buruh dalam perundingan dengan </div>
<div style="text-align: center;">
pengusaha apabila serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan telah mendapat </div>
<div style="text-align: center;">
dukungan lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di </div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan melalui pemungutan suara.</div>
<div style="text-align: center;">
Page 29 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
(3) Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai maka serikat </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/serikat buruh yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permintaan untuk </div>
<div style="text-align: center;">
merundingkan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha setelah melampaui jangka </div>
<div style="text-align: center;">
waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dilakukannya pemungutan suara dengan mengikuti </div>
<div style="text-align: center;">
prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 120 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh </div>
<div style="text-align: center;">
maka yang berhak mewakili pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha </div>
<div style="text-align: center;">
yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh di perusahaan tersebut. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka </div>
<div style="text-align: center;">
serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari </div>
<div style="text-align: center;">
50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut </div>
<div style="text-align: center;">
untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak </div>
<div style="text-align: center;">
terpenuhi, maka para seri-kat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang </div>
<div style="text-align: center;">
keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 121 </div>
<div style="text-align: center;">
Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 122 </div>
<div style="text-align: center;">
Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) diselenggarakan oleh </div>
<div style="text-align: center;">
panitia yang terdiri dari wakil-wakil pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh </div>
<div style="text-align: center;">
yang disaksikan oleh pihak pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan </div>
<div style="text-align: center;">
pengusaha. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 123 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang </div>
<div style="text-align: center;">
masa berlakunya pa-ling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara </div>
<div style="text-align: center;">
pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat </div>
<div style="text-align: center;">
3 (tiga) bulan se-belum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai </div>
<div style="text-align: center;">
kesepakatan maka perjan-jian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk </div>
<div style="text-align: center;">
paling lama 1 (satu) tahun. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 124 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat : </div>
<div style="text-align: center;">
a. hak dan kewajiban pengusaha; </div>
<div style="text-align: center;">
b. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh; </div>
<div style="text-align: center;">
c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan </div>
<div style="text-align: center;">
d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan </div>
<div style="text-align: center;">
perundang-undangan yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-Page 30 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang </div>
<div style="text-align: center;">
bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam </div>
<div style="text-align: center;">
peraturan perundang-undangan. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 125 </div>
<div style="text-align: center;">
Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan perjanjian kerja bersama, </div>
<div style="text-align: center;">
maka perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja </div>
<div style="text-align: center;">
bersama yang sedang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 126 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan </div>
<div style="text-align: center;">
ketentuan yang ada da-lam perjanjian kerja bersama. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi perjanjian kerja </div>
<div style="text-align: center;">
bersama atau peru-bahannya kepada seluruh pekerja/ buruh. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada </div>
<div style="text-align: center;">
setiap pekerja/ buruh atas biaya perusahaan. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 127 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan </div>
<div style="text-align: center;">
dengan perjanjian kerja bersama. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) </div>
<div style="text-align: center;">
bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian kerja </div>
<div style="text-align: center;">
tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian kerja </div>
<div style="text-align: center;">
bersama. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 128 </div>
<div style="text-align: center;">
Dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam perjanjian kerja </div>
<div style="text-align: center;">
bersama maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam perjanjian kerja bersama. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 129 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan, </div>
<div style="text-align: center;">
selama di perusa-haan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja/serikat buruh. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja/serikat buruh dan perjanjian kerja </div>
<div style="text-align: center;">
bersama diganti dengan peraturan perusahaan, maka ketentuan yang ada dalam </div>
<div style="text-align: center;">
peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ada dalam perjanjian </div>
<div style="text-align: center;">
kerja bersama. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 130 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan </div>
<div style="text-align: center;">
diperpanjang atau diper-baharui dan di perusahaan tersebut hanya terdapat 1 (satu) </div>
<div style="text-align: center;">
serikat pekerja/serikat buruh, maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan </div>
<div style="text-align: center;">
perjanjian kerja bersama tidak mensyaratkan ketentuan dalam Pasal 119. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan </div>
<div style="text-align: center;">
diperpanjang atau diper-baharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) </div>
<div style="text-align: center;">
serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang dulu berunding tidak </div>
<div style="text-align: center;">
lagi memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau pembuatan </div>
<div style="text-align: center;">
pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh yang </div>
<div style="text-align: center;">
anggotanya lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di </div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan bersama-sama dengan serikat pekerja/serikat buruh yang membuat </div>
<div style="text-align: center;">
perjanjian kerja bersama terdahulu dengan membentuk tim perunding secara </div>
<div style="text-align: center;">
Page 31 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
proporsional. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan </div>
<div style="text-align: center;">
diperpanjang atau diper-baharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu) </div>
<div style="text-align: center;">
serikat pekerja/ serikat buruh dan tidak satupun serikat pekerja/serikat buruh yang ada </div>
<div style="text-align: center;">
memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau pembuatan </div>
<div style="text-align: center;">
pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan menurut ketentuan Pasal 120 ayat (2) </div>
<div style="text-align: center;">
dan ayat (3). </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 131 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Dalam hal terjadi pembubaran serikat pekerja/serikat buruh atau pengalihan kepemilikan </div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan maka perjanjian kerja bersama tetap berlaku sampai berakhirnya jangka </div>
<div style="text-align: center;">
waktu perjanjian kerja bersama. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) dan masing-masing perusahaan </div>
<div style="text-align: center;">
mempunyai perjan-jian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama yang berlaku </div>
<div style="text-align: center;">
adalah perjanjian kerja bersama yang lebih menguntungkan pekerja/buruh. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) antara perusahaan yang </div>
<div style="text-align: center;">
mempunyai perjanjian kerja bersama dengan perusahaan yang belum mempunyai </div>
<div style="text-align: center;">
perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama tersebut berlaku bagi </div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan yang bergabung (merger) sampai dengan berakhirnya jangka waktu </div>
<div style="text-align: center;">
perjanjian kerja bersama. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 132 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali ditentukan </div>
<div style="text-align: center;">
lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja </div>
<div style="text-align: center;">
bersama selan-jutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung </div>
<div style="text-align: center;">
jawab di bidang ketenagakerjaan. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 133 </div>
<div style="text-align: center;">
Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan, dan </div>
<div style="text-align: center;">
pendaftaran perjanjian kerja bersama diatur dengan Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 134 </div>
<div style="text-align: center;">
Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, </div>
<div style="text-align: center;">
pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 135 </div>
<div style="text-align: center;">
Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam mewujudkan </div>
<div style="text-align: center;">
hubungan industrial merupakan tanggung jawab pekerja/buruh, pengusaha, dan </div>
<div style="text-align: center;">
pemerintah. </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
Bagian Kedelapan </div>
<div style="text-align: center;">
Lembaga Penyelesaian Perselisihan </div>
<div style="text-align: center;">
Hubungan Industrial </div>
<div style="text-align: center;">
Paragraf 1 </div>
<div style="text-align: center;">
Perselisihan Hubungan Industrial </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 136</div>
<div style="text-align: center;">
Page 32 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud </div>
<div style="text-align: center;">
dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur </div>
<div style="text-align: center;">
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang. </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
Paragraf 2 </div>
<div style="text-align: center;">
Mogok Kerja </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 137 </div>
<div style="text-align: center;">
Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan </div>
<div style="text-align: center;">
secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 138 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan </div>
<div style="text-align: center;">
dengan tidak melanggar hukum. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat </div>
<div style="text-align: center;">
memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 139 </div>
<div style="text-align: center;">
Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani </div>
<div style="text-align: center;">
kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatan-nya membahayakan </div>
<div style="text-align: center;">
keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan </div>
<div style="text-align: center;">
umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 140 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja </div>
<div style="text-align: center;">
dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan </div>
<div style="text-align: center;">
secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang </div>
<div style="text-align: center;">
ketenagakerjaan setempat. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : </div>
<div style="text-align: center;">
a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja; </div>
<div style="text-align: center;">
b. tempat mogok kerja; </div>
<div style="text-align: center;">
c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan </div>
<div style="text-align: center;">
d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris </div>
<div style="text-align: center;">
serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota </div>
<div style="text-align: center;">
serikat pekerja/ serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat </div>
<div style="text-align: center;">
(2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator </div>
<div style="text-align: center;">
dan/atau penanggung jawab mogok kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka </div>
<div style="text-align: center;">
demi menyelamat kan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil </div>
<div style="text-align: center;">
tindakan sementara dengan cara : </div>
<div style="text-align: center;">
a. melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses </div>
<div style="text-align: center;">
produksi; atau </div>
<div style="text-align: center;">
b. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi </div>
<div style="text-align: center;">
Page 33 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 141 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok </div>
<div style="text-align: center;">
kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib memberikan tanda terima. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di </div>
<div style="text-align: center;">
bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya </div>
<div style="text-align: center;">
pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang </div>
<div style="text-align: center;">
berselisih. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan </div>
<div style="text-align: center;">
kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para </div>
<div style="text-align: center;">
pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan </div>
<div style="text-align: center;">
sebagai saksi. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan </div>
<div style="text-align: center;">
kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang </div>
<div style="text-align: center;">
ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok </div>
<div style="text-align: center;">
kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang. </div>
<div style="text-align: center;">
(5) Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam </div>
<div style="text-align: center;">
ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat </div>
<div style="text-align: center;">
buruh atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat diteruskan atau </div>
<div style="text-align: center;">
dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 142 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 139 dan Pa-sal 140 adalah mogok kerja tidak sah. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) </div>
<div style="text-align: center;">
akan diatur dengan Keputusan Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 143 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat </div>
<div style="text-align: center;">
buruh untuk mengguna kan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan </div>
<div style="text-align: center;">
damai. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja </div>
<div style="text-align: center;">
secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang </div>
<div style="text-align: center;">
berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 144 </div>
<div style="text-align: center;">
Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud </div>
<div style="text-align: center;">
dalam Pasal 140, pengusaha dilarang : </div>
<div style="text-align: center;">
a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar </div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan; atau </div>
<div style="text-align: center;">
b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh </div>
<div style="text-align: center;">
dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok </div>
<div style="text-align: center;">
kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 145 </div>
<div style="text-align: center;">
Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan </div>
<div style="text-align: center;">
tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh </div>
<div style="text-align: center;">
Page 34 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
berhak mendapatkan upah.</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
Paragraf 3 </div>
<div style="text-align: center;">
Penutupan Perusahaan (lock-out) </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 146 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Penutupan perusahaan (lock out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat </div>
<div style="text-align: center;">
gagalnya perundingan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (lock out) sebagai </div>
<div style="text-align: center;">
tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari pekerja/buruh dan/atau </div>
<div style="text-align: center;">
serikat pekerja/serikat buruh. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Tindakan penutupan perusahaan (lock out) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan </div>
<div style="text-align: center;">
hukum yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 147 </div>
<div style="text-align: center;">
Penutupan perusahaan (lock out) dilarang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang </div>
<div style="text-align: center;">
melayani kepentingan umum dan/atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan </div>
<div style="text-align: center;">
jiwa manusia, meliputi rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendali </div>
<div style="text-align: center;">
telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, pengolahan minyak dan gas bumi, serta </div>
<div style="text-align: center;">
kereta api. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 148 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh dan/atau serikat </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan </div>
<div style="text-align: center;">
setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum penutupan perusahaan (lock </div>
<div style="text-align: center;">
out) dilaksanakan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : </div>
<div style="text-align: center;">
a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri penutupan perusahaan (lock out); </div>
<div style="text-align: center;">
dan </div>
<div style="text-align: center;">
b. alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan (lock out). </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha </div>
<div style="text-align: center;">
dan/atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 149 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dan instansi yang bertanggung jawab di </div>
<div style="text-align: center;">
bidang ketenaga-kerjaan yang menerima secara langsung surat pemberitahuan </div>
<div style="text-align: center;">
penutupan perusahaan (lock out) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus </div>
<div style="text-align: center;">
memberikan tanda bukti penerimaan dengan mencantumkan hari, tanggal, dan jam </div>
<div style="text-align: center;">
penerimaan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Sebelum dan selama penutupan perusahaan (lock out) berlangsung, instansi yang </div>
<div style="text-align: center;">
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berwenang langsung menyelesaikan </div>
<div style="text-align: center;">
masalah yang menyebabkan timbulnya penutupan perusahaan (lock out) dengan </div>
<div style="text-align: center;">
mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan </div>
<div style="text-align: center;">
kesepakatan, maka harus dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para </div>
<div style="text-align: center;">
pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan </div>
<div style="text-align: center;">
sebagai saksi. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan </div>
<div style="text-align: center;">
kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang </div>
<div style="text-align: center;">
ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya </div>
<div style="text-align: center;">
Page 35 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
penutupan perusahaan (lock out) kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan </div>
<div style="text-align: center;">
industrial. </div>
<div style="text-align: center;">
(5) Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam </div>
<div style="text-align: center;">
ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja/serikat </div>
<div style="text-align: center;">
buruh, penutupan perusahaan (lock out) dapat diteruskan atau dihentikan untuk </div>
<div style="text-align: center;">
sementara atau dihentikan sama sekali. </div>
<div style="text-align: center;">
(6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) tidak </div>
<div style="text-align: center;">
diperlukan apabila : </div>
<div style="text-align: center;">
a. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar prosedur mogok kerja </div>
<div style="text-align: center;">
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140; </div>
<div style="text-align: center;">
b. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar ketentuan normatif yang </div>
<div style="text-align: center;">
ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, </div>
<div style="text-align: center;">
atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
BAB XII </div>
<div style="text-align: center;">
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 150 </div>
<div style="text-align: center;">
Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi </div>
<div style="text-align: center;">
pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, </div>
<div style="text-align: center;">
milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta </div>
<div style="text-align: center;">
maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai </div>
<div style="text-align: center;">
pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam </div>
<div style="text-align: center;">
bentuk lain. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 151 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala </div>
<div style="text-align: center;">
upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat </div>
<div style="text-align: center;">
dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha </div>
<div style="text-align: center;">
dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang </div>
<div style="text-align: center;">
bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak </div>
<div style="text-align: center;">
menghasilkan persetu-juan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja </div>
<div style="text-align: center;">
dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian </div>
<div style="text-align: center;">
perselisihan hubungan industrial. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 152 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada </div>
<div style="text-align: center;">
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial disertai alasan yang menjadi </div>
<div style="text-align: center;">
dasarnya. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh </div>
<div style="text-align: center;">
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundangkan </div>
<div style="text-align: center;">
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2). </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh </div>
<div style="text-align: center;">
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk </div>
<div style="text-align: center;">
memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak </div>
<div style="text-align: center;">
menghasilkan kesepakatan. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 153</div>
<div style="text-align: center;">
Page 36 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan : </div>
<div style="text-align: center;">
a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter </div>
<div style="text-align: center;">
selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus; </div>
<div style="text-align: center;">
b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban </div>
<div style="text-align: center;">
terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang </div>
<div style="text-align: center;">
berlaku; </div>
<div style="text-align: center;">
c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; </div>
<div style="text-align: center;">
d. pekerja/buruh menikah; </div>
<div style="text-align: center;">
e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui </div>
<div style="text-align: center;">
bayinya; </div>
<div style="text-align: center;">
f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam </div>
<div style="text-align: center;">
perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama; </div>
<div style="text-align: center;">
g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat </div>
<div style="text-align: center;">
buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau </div>
<div style="text-align: center;">
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, </div>
<div style="text-align: center;">
atau perjanjian kerja bersama; </div>
<div style="text-align: center;">
h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai </div>
<div style="text-align: center;">
perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan; </div>
<div style="text-align: center;">
i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis </div>
<div style="text-align: center;">
kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan; </div>
<div style="text-align: center;">
j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit </div>
<div style="text-align: center;">
karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu </div>
<div style="text-align: center;">
penyembuhannya belum dapat dipastikan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud </div>
<div style="text-align: center;">
dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh yang bersangkutan. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 154 </div>
<div style="text-align: center;">
Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal : </div>
<div style="text-align: center;">
a. pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan </div>
<div style="text-align: center;">
secara tertulis sebelumnya; </div>
<div style="text-align: center;">
b. pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan </div>
<div style="text-align: center;">
sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya </div>
<div style="text-align: center;">
hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali; </div>
<div style="text-align: center;">
c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, </div>
<div style="text-align: center;">
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan; </div>
<div style="text-align: center;">
atau </div>
<div style="text-align: center;">
d. pekerja/buruh meninggal dunia. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 155 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 </div>
<div style="text-align: center;">
ayat (3) batal demi hukum. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum </div>
<div style="text-align: center;">
ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala </div>
<div style="text-align: center;">
kewajibannya. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana </div>
<div style="text-align: center;">
dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang </div>
<div style="text-align: center;">
Page 37 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 156 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang </div>
<div style="text-align: center;">
pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang </div>
<div style="text-align: center;">
seharusnya diterima. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit </div>
<div style="text-align: center;">
sebagai berikut : </div>
<div style="text-align: center;">
a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah; </div>
<div style="text-align: center;">
b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan </div>
<div style="text-align: center;">
upah; </div>
<div style="text-align: center;">
c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan </div>
<div style="text-align: center;">
upah; </div>
<div style="text-align: center;">
d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) </div>
<div style="text-align: center;">
bulan upah; </div>
<div style="text-align: center;">
e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) </div>
<div style="text-align: center;">
bulan upah; </div>
<div style="text-align: center;">
f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) </div>
<div style="text-align: center;">
bulan upah; </div>
<div style="text-align: center;">
g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) </div>
<div style="text-align: center;">
bulan upah. </div>
<div style="text-align: center;">
h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 </div>
<div style="text-align: center;">
(delapan) bulan upah; </div>
<div style="text-align: center;">
i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) </div>
<div style="text-align: center;">
ditetapkan sebagai be-rikut : </div>
<div style="text-align: center;">
a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan </div>
<div style="text-align: center;">
upah; </div>
<div style="text-align: center;">
b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) </div>
<div style="text-align: center;">
bulan upah; </div>
<div style="text-align: center;">
c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 </div>
<div style="text-align: center;">
(empat) bulan upah; </div>
<div style="text-align: center;">
d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, </div>
<div style="text-align: center;">
5 (lima) bulan upah; </div>
<div style="text-align: center;">
e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) </div>
<div style="text-align: center;">
tahun, 6 (enam) bulan upah; </div>
<div style="text-align: center;">
f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh </div>
<div style="text-align: center;">
satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah; </div>
<div style="text-align: center;">
g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh </div>
<div style="text-align: center;">
empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah; </div>
<div style="text-align: center;">
h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) </div>
<div style="text-align: center;">
meliputi : </div>
<div style="text-align: center;">
a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur; </div>
<div style="text-align: center;">
b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh diterima bekerja; </div>
<div style="text-align: center;">
Page 38 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima </div>
<div style="text-align: center;">
belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi </div>
<div style="text-align: center;">
yang memenuhi syarat; </div>
<div style="text-align: center;">
d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau </div>
<div style="text-align: center;">
perjanjian kerja bersama. </div>
<div style="text-align: center;">
(5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja, </div>
<div style="text-align: center;">
dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) </div>
<div style="text-align: center;">
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 157 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang </div>
<div style="text-align: center;">
penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang </div>
<div style="text-align: center;">
tertunda, terdiri atas : </div>
<div style="text-align: center;">
a. upah pokok; </div>
<div style="text-align: center;">
b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan </div>
<div style="text-align: center;">
kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga </div>
<div style="text-align: center;">
pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka </div>
<div style="text-align: center;">
penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil, </div>
<div style="text-align: center;">
potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan </div>
<div style="text-align: center;">
pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan </div>
<div style="text-align: center;">
tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Dalam hal pekerjaan tergantung pada keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada </div>
<div style="text-align: center;">
upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua </div>
<div style="text-align: center;">
belas) bulan terakhir. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 158 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut : </div>
<div style="text-align: center;">
a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik </div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan; </div>
<div style="text-align: center;">
b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan </div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan; </div>
<div style="text-align: center;">
c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau </div>
<div style="text-align: center;">
mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja; </div>
<div style="text-align: center;">
d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja; </div>
<div style="text-align: center;">
e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau </div>
<div style="text-align: center;">
pengusaha di lingkungan kerja; </div>
<div style="text-align: center;">
f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang </div>
<div style="text-align: center;">
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; </div>
<div style="text-align: center;">
g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya </div>
<div style="text-align: center;">
barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan; </div>
<div style="text-align: center;">
h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam </div>
<div style="text-align: center;">
keadaan bahaya di tempat kerja; </div>
<div style="text-align: center;">
i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya </div>
<div style="text-align: center;">
Page 39 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau </div>
<div style="text-align: center;">
j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana </div>
<div style="text-align: center;">
penjara 5 (lima) tahun atau lebih. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti </div>
<div style="text-align: center;">
sebagai berikut : </div>
<div style="text-align: center;">
a. pekerja/buruh tertangkap tangan; </div>
<div style="text-align: center;">
b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau </div>
<div style="text-align: center;">
c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di </div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang </div>
<div style="text-align: center;">
saksi. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana </div>
<div style="text-align: center;">
dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana </div>
<div style="text-align: center;">
dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4). </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang tugas dan fungsinya </div>
<div style="text-align: center;">
tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak </div>
<div style="text-align: center;">
sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan </div>
<div style="text-align: center;">
pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian </div>
<div style="text-align: center;">
kerja bersama. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 159 </div>
<div style="text-align: center;">
Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud </div>
<div style="text-align: center;">
dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke </div>
<div style="text-align: center;">
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 160 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak </div>
<div style="text-align: center;">
pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah </div>
<div style="text-align: center;">
tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi </div>
<div style="text-align: center;">
tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut : </div>
<div style="text-align: center;">
a. untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah; </div>
<div style="text-align: center;">
b. untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah; </div>
<div style="text-align: center;">
c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah; </div>
<div style="text-align: center;">
d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih : 50% (lima puluh perseratus) dari upah. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam) </div>
<div style="text-align: center;">
bulan takwin ter-hitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang </div>
<div style="text-align: center;">
berwajib. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang </div>
<div style="text-align: center;">
setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena </div>
<div style="text-align: center;">
dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan </div>
<div style="text-align: center;">
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak </div>
<div style="text-align: center;">
bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali. </div>
<div style="text-align: center;">
(5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan </div>
<div style="text-align: center;">
berakhir dan pekerja/ buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan </div>
<div style="text-align: center;">
pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. </div>
<div style="text-align: center;">
(6) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) </div>
<div style="text-align: center;">
dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. </div>
<div style="text-align: center;">
(7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan </div>
<div style="text-align: center;">
hubungan kerja sebagai-mana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan </div>
<div style="text-align: center;">
masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai </div>
<div style="text-align: center;">
ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4). </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 161</div>
<div style="text-align: center;">
Page 40 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian </div>
<div style="text-align: center;">
kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan </div>
<div style="text-align: center;">
pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan </div>
<div style="text-align: center;">
surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk </div>
<div style="text-align: center;">
paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan </div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan atau perjanjian kerja bersama. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana </div>
<div style="text-align: center;">
dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal </div>
<div style="text-align: center;">
156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 162 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang </div>
<div style="text-align: center;">
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan </div>
<div style="text-align: center;">
fungsinya tidak me-wakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima </div>
<div style="text-align: center;">
uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang </div>
<div style="text-align: center;">
besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau </div>
<div style="text-align: center;">
perjanjian kerja bersama. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus </div>
<div style="text-align: center;">
memenuhi syarat : </div>
<div style="text-align: center;">
a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 </div>
<div style="text-align: center;">
(tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri; </div>
<div style="text-align: center;">
b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan </div>
<div style="text-align: center;">
c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri </div>
<div style="text-align: center;">
dilakukan tanpa pene-tapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 163 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam </div>
<div style="text-align: center;">
hal terjadi peru-bahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan </div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal </div>
<div style="text-align: center;">
156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan </div>
<div style="text-align: center;">
uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4). </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena </div>
<div style="text-align: center;">
perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak </div>
<div style="text-align: center;">
bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas </div>
<div style="text-align: center;">
uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan </div>
<div style="text-align: center;">
masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak </div>
<div style="text-align: center;">
sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4). </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 164 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena </div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus </div>
<div style="text-align: center;">
menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan </div>
<div style="text-align: center;">
ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal </div>
<div style="text-align: center;">
156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan </div>
<div style="text-align: center;">
Page 41 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena </div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau </div>
<div style="text-align: center;">
bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, </div>
<div style="text-align: center;">
dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali </div>
<div style="text-align: center;">
ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali </div>
<div style="text-align: center;">
ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 </div>
<div style="text-align: center;">
ayat (4). </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 165 </div>
<div style="text-align: center;">
Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena </div>
<div style="text-align: center;">
perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 </div>
<div style="text-align: center;">
(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali </div>
<div style="text-align: center;">
ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat </div>
<div style="text-align: center;">
(4). </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 166 </div>
<div style="text-align: center;">
Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli </div>
<div style="text-align: center;">
warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 </div>
<div style="text-align: center;">
(dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang </div>
<div style="text-align: center;">
penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak </div>
<div style="text-align: center;">
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 167 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena </div>
<div style="text-align: center;">
memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada </div>
<div style="text-align: center;">
program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh </div>
<div style="text-align: center;">
tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang </div>
<div style="text-align: center;">
penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas </div>
<div style="text-align: center;">
uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam </div>
<div style="text-align: center;">
program pensiun se-bagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada </div>
<div style="text-align: center;">
jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan </div>
<div style="text-align: center;">
masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai </div>
<div style="text-align: center;">
ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun </div>
<div style="text-align: center;">
yang iurannya/premi-nya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang </div>
<div style="text-align: center;">
diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar </div>
<div style="text-align: center;">
oleh pengusaha. </div>
<div style="text-align: center;">
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain </div>
<div style="text-align: center;">
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. </div>
<div style="text-align: center;">
(5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami </div>
<div style="text-align: center;">
pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka </div>
<div style="text-align: center;">
pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali </div>
<div style="text-align: center;">
ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). </div>
<div style="text-align: center;">
(6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat </div>
<div style="text-align: center;">
(3), dan ayat (4) ti-dak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang </div>
<div style="text-align: center;">
bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 168 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa </div>
<div style="text-align: center;">
keterangan secara ter tulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil </div>
<div style="text-align: center;">
Page 42 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya </div>
<div style="text-align: center;">
karena dikualifikasikan mengundurkan diri. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus </div>
<div style="text-align: center;">
diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang </div>
<div style="text-align: center;">
bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat </div>
<div style="text-align: center;">
(4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian </div>
<div style="text-align: center;">
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 169 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada </div>
<div style="text-align: center;">
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha </div>
<div style="text-align: center;">
melakukan perbuatan sebagai berikut : </div>
<div style="text-align: center;">
a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh; </div>
<div style="text-align: center;">
b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang </div>
<div style="text-align: center;">
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; </div>
<div style="text-align: center;">
c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan </div>
<div style="text-align: center;">
berturut-turut atau lebih; </div>
<div style="text-align: center;">
d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh; </div>
<div style="text-align: center;">
e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang </div>
<div style="text-align: center;">
diperjanjikan; atau </div>
<div style="text-align: center;">
f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan </div>
<div style="text-align: center;">
kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada </div>
<div style="text-align: center;">
perjanjian kerja. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat </div>
<div style="text-align: center;">
(2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang </div>
<div style="text-align: center;">
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4). </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud </div>
<div style="text-align: center;">
dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka </div>
<div style="text-align: center;">
pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga </div>
<div style="text-align: center;">
penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan </div>
<div style="text-align: center;">
tidak berhak atas uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang </div>
<div style="text-align: center;">
penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3). </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 170 </div>
<div style="text-align: center;">
Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi keten-tuan Pasal 151 ayat (3) </div>
<div style="text-align: center;">
dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169 </div>
<div style="text-align: center;">
batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan </div>
<div style="text-align: center;">
serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 171 </div>
<div style="text-align: center;">
Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga </div>
<div style="text-align: center;">
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud </div>
<div style="text-align: center;">
dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang </div>
<div style="text-align: center;">
bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan </div>
<div style="text-align: center;">
industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan </div>
<div style="text-align: center;">
hubungan kerjanya. </div>
<div style="text-align: center;">
Page 43 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 172</div>
<div style="text-align: center;">
Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan </div>
<div style="text-align: center;">
kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) </div>
<div style="text-align: center;">
bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) </div>
<div style="text-align: center;">
kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4). </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
BAB XIII </div>
<div style="text-align: center;">
PEMBINAAN </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 173 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang </div>
<div style="text-align: center;">
berhubungan dengan ketena-gakerjaan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengikut-sertakan organisasi </div>
<div style="text-align: center;">
pengusaha, seri-kat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan secara </div>
<div style="text-align: center;">
terpadu dan terko-ordinasi. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 174 </div>
<div style="text-align: center;">
Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisasi peng-usaha, serikat </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja sama </div>
<div style="text-align: center;">
internasional di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan </div>
<div style="text-align: center;">
yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 175 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah </div>
<div style="text-align: center;">
berjasa dalam pem-binaan ketenagakerjaan. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk </div>
<div style="text-align: center;">
piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya. </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
BAB XIV </div>
<div style="text-align: center;">
PENGAWASAN </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 176 </div>
<div style="text-align: center;">
Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenaga-kerjaan yang </div>
<div style="text-align: center;">
mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan </div>
<div style="text-align: center;">
perundang-undangan ketenagakerjaan. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 177 </div>
<div style="text-align: center;">
Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ditetapkan </div>
<div style="text-align: center;">
oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 178 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang </div>
<div style="text-align: center;">
lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah </div>
<div style="text-align: center;">
Page 44 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.</div>
<div style="text-align: center;">
(2) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) </div>
<div style="text-align: center;">
diatur dengan Keputu-san Presiden. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 179 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 pada </div>
<div style="text-align: center;">
pemerintah provin-si dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan </div>
<div style="text-align: center;">
pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan </div>
<div style="text-align: center;">
dengan Keputusan Men-teri. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 180 </div>
<div style="text-align: center;">
Ketentuan mengenai persyaratan penunjukan, hak dan kewajiban, serta wewenang pegawai </div>
<div style="text-align: center;">
pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 sesuai dengan </div>
<div style="text-align: center;">
peraturan perundang-undangan yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 181 </div>
<div style="text-align: center;">
Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai-mana </div>
<div style="text-align: center;">
dimaksud dalam Pasal 176 wajib : </div>
<div style="text-align: center;">
a. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan; </div>
<div style="text-align: center;">
b. tidak menyalahgunakan kewenangannya. </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
BAB XV </div>
<div style="text-align: center;">
PENYIDIKAN </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 182 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai </div>
<div style="text-align: center;">
pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai </div>
<div style="text-align: center;">
negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang : </div>
<div style="text-align: center;">
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak </div>
<div style="text-align: center;">
pidana di bidang ketenaga-kerjaan; </div>
<div style="text-align: center;">
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di </div>
<div style="text-align: center;">
bidang ketenagakerjaan; </div>
<div style="text-align: center;">
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan </div>
<div style="text-align: center;">
dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; </div>
<div style="text-align: center;">
d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara </div>
<div style="text-align: center;">
tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; </div>
<div style="text-align: center;">
e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di </div>
<div style="text-align: center;">
bidang ketenagakerjaan; </div>
<div style="text-align: center;">
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak </div>
<div style="text-align: center;">
pidana di bidang ketenagakerjaan; dan </div>
<div style="text-align: center;">
g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan </div>
<div style="text-align: center;">
tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) </div>
<div style="text-align: center;">
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. </div>
<div style="text-align: center;">
Page 45 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
BAB XVI </div>
<div style="text-align: center;">
KETENTUAN PIDANA DAN </div>
<div style="text-align: center;">
SANKSI ADMINISTRATIF </div>
<div style="text-align: center;">
Bagian Pertama </div>
<div style="text-align: center;">
Ketentuan Pidana </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 183 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan </div>
<div style="text-align: center;">
sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun </div>
<div style="text-align: center;">
dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling </div>
<div style="text-align: center;">
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana </div>
<div style="text-align: center;">
kejahatan. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 184 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5), </div>
<div style="text-align: center;">
dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) </div>
<div style="text-align: center;">
tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling </div>
<div style="text-align: center;">
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana </div>
<div style="text-align: center;">
kejahatan. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 185 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan </div>
<div style="text-align: center;">
ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, </div>
<div style="text-align: center;">
dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 </div>
<div style="text-align: center;">
(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp </div>
<div style="text-align: center;">
100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus </div>
<div style="text-align: center;">
juta rupiah). </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana </div>
<div style="text-align: center;">
kejahatan. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 186 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan </div>
<div style="text-align: center;">
ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana </div>
<div style="text-align: center;">
penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda </div>
<div style="text-align: center;">
paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp </div>
<div style="text-align: center;">
400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana </div>
<div style="text-align: center;">
pelanggaran. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 187 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal </div>
<div style="text-align: center;">
78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan </div>
<div style="text-align: center;">
sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) </div>
<div style="text-align: center;">
bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling </div>
<div style="text-align: center;">
banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana </div>
<div style="text-align: center;">
Page 46 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
pelanggaran. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 188 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 </div>
<div style="text-align: center;">
ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp </div>
<div style="text-align: center;">
5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta </div>
<div style="text-align: center;">
rupiah). </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana </div>
<div style="text-align: center;">
pelanggaran. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 189 </div>
<div style="text-align: center;">
Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban </div>
<div style="text-align: center;">
pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau </div>
<div style="text-align: center;">
pekerja/buruh. </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
Bagian Kedua </div>
<div style="text-align: center;">
Sanksi Administratif </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 190 </div>
<div style="text-align: center;">
(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran </div>
<div style="text-align: center;">
ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25, </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106, </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta </div>
<div style="text-align: center;">
peraturan pelaksanaannya. </div>
<div style="text-align: center;">
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa : </div>
<div style="text-align: center;">
a. teguran; </div>
<div style="text-align: center;">
b. peringatan tertulis; </div>
<div style="text-align: center;">
c. pembatasan kegiatan usaha; </div>
<div style="text-align: center;">
d. pembekuan kegiatan usaha; </div>
<div style="text-align: center;">
e. pembatalan persetujuan; </div>
<div style="text-align: center;">
f. pembatalan pendaftaran; </div>
<div style="text-align: center;">
g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; </div>
<div style="text-align: center;">
h. pencabutan ijin. </div>
<div style="text-align: center;">
(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan </div>
<div style="text-align: center;">
ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri. </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
BAB XVII </div>
<div style="text-align: center;">
KETENTUAN PERALIHAN </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 191 </div>
<div style="text-align: center;">
Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang </div>
<div style="text-align: center;">
tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan </div>
<div style="text-align: center;">
Undang undang ini. </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
BAB XVIII </div>
<div style="text-align: center;">
KETENTUAN PENUTUP </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 192</div>
<div style="text-align: center;">
Page 47 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
Pada saat mulai berlakunya Undang undang ini, maka :</div>
<div style="text-align: center;">
1. Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar </div>
<div style="text-align: center;">
Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8); </div>
<div style="text-align: center;">
2. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan </div>
<div style="text-align: center;">
Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647); </div>
<div style="text-align: center;">
3. Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak anak Dan Orang Muda Di Atas </div>
<div style="text-align: center;">
Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87); </div>
<div style="text-align: center;">
4. Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan kegiatan </div>
<div style="text-align: center;">
Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208); </div>
<div style="text-align: center;">
5. 5. Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau Dikerahkan Dari Luar </div>
<div style="text-align: center;">
Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545); </div>
<div style="text-align: center;">
6. Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak anak (Staatsblad </div>
<div style="text-align: center;">
Tahun 1949 Nomor 8); </div>
<div style="text-align: center;">
7. Undang undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang undang </div>
<div style="text-align: center;">
Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia </div>
<div style="text-align: center;">
(Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2); </div>
<div style="text-align: center;">
8. Undang undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat </div>
<div style="text-align: center;">
Buruh Dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran </div>
<div style="text-align: center;">
Negara Nomor 598a); </div>
<div style="text-align: center;">
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran </div>
<div style="text-align: center;">
Negara Tahun 1958 Nomor 8 ); </div>
<div style="text-align: center;">
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara </div>
<div style="text-align: center;">
Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270); </div>
<div style="text-align: center;">
11. Undang undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau </div>
<div style="text-align: center;">
Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan, dan Badan Yang Vital (Lembaran </div>
<div style="text-align: center;">
Negara Tahun 1963 Nomor 67); </div>
<div style="text-align: center;">
12. Undang undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Mengenai </div>
<div style="text-align: center;">
Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara </div>
<div style="text-align: center;">
Nomor 2912); </div>
<div style="text-align: center;">
13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara </div>
<div style="text-align: center;">
Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702); </div>
<div style="text-align: center;">
14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun </div>
<div style="text-align: center;">
1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791); </div>
<div style="text-align: center;">
15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah </div>
<div style="text-align: center;">
Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor </div>
<div style="text-align: center;">
25 Tahun 1997 tentang Ketenaga-kerjaan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara </div>
<div style="text-align: center;">
Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042), </div>
<div style="text-align: center;">
dinyatakan tidak berlaku lagi. </div>
<div style="text-align: center;">
Pasal 193 </div>
<div style="text-align: center;">
Undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. </div>
<div style="text-align: center;">
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang undang ini </div>
<div style="text-align: center;">
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
Disahkan di Jakarta </div>
<div style="text-align: center;">
pada tanggal 25 Maret 2003 </div>
<div style="text-align: center;">
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
Page 48 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
<div style="text-align: center;">
ttd</div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
Diundangkan di Jakarta </div>
<div style="text-align: center;">
pada tanggal 25 Maret 2003 </div>
<div style="text-align: center;">
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK </div>
<div style="text-align: center;">
INDONESIA, </div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
BAMBANG KESOWO </div>
<div style="text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: center;">
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 39 </div>
<div style="text-align: center;">
Penjelasan >>></div>
<div style="text-align: center;">
Page 49 of 49uu13-2003</div>
<div style="text-align: center;">
2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm</div>
</div>ozzyhttp://www.blogger.com/profile/05255376610395800446noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6665610902995758368.post-79437124296798061762012-02-19T05:46:00.000-08:002012-02-19T05:46:14.755-08:00UPAH MINIMUM REGIONAL<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="itemhead">
<h3>
Informasi Upah Minimum Regional (UMR) Tahun 2010, 2011, 2012 </h3>
<div class="chronodata">
12Jan09</div>
</div>
<img alt="" class="alignleft" src="http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLs2N5VpY2m4gGtb6YXHikSYEug6ANu1ii5Q2jVR8H5WElMe5LHg&t=1" />Berikut
Informasi Upah Minimum Regional (UMR) atau Upah Minimum Kabupaten (UMK)
yang telah dikeluarkan masing-masing Regional atau Kabupaten yang
bersangkutan.<br />
<br />
<table border="1" cellpadding="3" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<th>Propinsi</th>
<th>Kabupaten</th>
<th>Sektor</th>
<th>2010</th>
<th>2011</th>
<th>2012</th>
</tr>
<tr>
<td>Bali</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/non_kab/non_sektor/2010">829316</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/non_kab/non_sektor/2011">890000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Bali</td>
<td>Kabupaten Badung</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_badung/non_sektor/2010">1110000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_badung/non_sektor/2011">1221000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_badung/non_sektor/2012"> 1290000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Bali</td>
<td>Kabupaten Bangli</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_bangli/non_sektor/2010">829500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_bangli/non_sektor/2011">893000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_bangli/non_sektor/2012"> 970000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Bali</td>
<td>Kabupaten Buleleng</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_buleleng/non_sektor/2010">830000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_buleleng/non_sektor/2011">895000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_buleleng/non_sektor/2012">975000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Bali</td>
<td>Kabupaten Gianyar</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_gianyar/non_sektor/2010">925000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_gianyar/non_sektor/2011">1003625</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_gianyar/non_sektor/2012">1104000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Bali</td>
<td>Kabupaten Jembrana</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_jembrana/non_sektor/2010">875000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_jembrana/non_sektor/2011">927500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_jembrana/non_sektor/2012">1000000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Bali</td>
<td>Kabupaten Karangasem</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_karangasem/non_sektor/2010">875000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_karangasem/non_sektor/2011">953750</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_karangasem/non_sektor/2012">1039600</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Bali</td>
<td>Kabupaten Klungkung</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_klungkung/non_sektor/2010">835800</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_klungkung/non_sektor/2011">927000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_klungkung/non_sektor/2012">995000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Bali</td>
<td>Kabupaten Tabanan</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_tabanan/non_sektor/2010">854500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_tabanan/non_sektor/2011">910000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kabupaten_tabanan/non_sektor/2012">1005000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Bali</td>
<td>Kota Denpasar</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kota_denpasar/non_sektor/2010">1100000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kota_denpasar/non_sektor/2011">1191500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bali/kota_denpasar/non_sektor/2012">1259000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Bangka Belitung</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bangka_belitung/non_kab/non_sektor/2010">910000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bangka_belitung/non_kab/non_sektor/2011">1024000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bangka_belitung/non_kab/non_sektor/2012">1110000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Banten</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/banten/non_kab/non_sektor/2010">955300</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/banten/non_kab/non_sektor/2011">1000000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Banten</td>
<td>Kabupaten Lebak</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/banten/kabupaten_lebak/non_sektor/2010">959500</a></td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/banten/kabupaten_lebak/non_sektor/2012">1047800</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Banten</td>
<td>Kabupaten Pandeglang</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/banten/kabupaten_pandeglang/non_sektor/2010">964500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/banten/kabupaten_pandeglang/non_sektor/2011">1050000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/banten/kabupaten_pandeglang/non_sektor/2012">1050000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Banten</td>
<td>Kabupaten Tangerang</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/banten/kabupaten_tangerang/non_sektor/2010">1117245</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/banten/kabupaten_tangerang/non_sektor/2011">1243000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/banten/kabupaten_tangerang/non_sektor/2012">1379000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Banten</td>
<td>Kota Cilegon</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/banten/kota_cilegon/non_sektor/2012">1340000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Banten</td>
<td>Kota Tangerang</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/banten/kota_tangerang/non_sektor/2010">1130000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/banten/kota_tangerang/non_sektor/2011">1250000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/banten/kota_tangerang/non_sektor/2012">1381000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Banten</td>
<td>Kota Serang</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/banten/kota_serang/non_sektor/2010">1050000</a></td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/banten/kota_serang/non_sektor/2012">1320500</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Bengkulu</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bengkulu/non_kab/non_sektor/2011">815000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/bengkulu/non_kab/non_sektor/2012">930000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>DI Yogyakarta</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/daerah_istimewa_yogyakarta/non_kab/non_sektor/2010">745694</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/daerah_istimewa_yogyakarta/non_kab/non_sektor/2011">808000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>DKI Jakarta</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/dki_jakarta/non_kab/non_sektor/2010">1118009</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/dki_jakarta/non_kab/non_sektor/2011">1290000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Gorontalo</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/gorontalo/non_kab/non_sektor/2010">710000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/gorontalo/non_kab/non_sektor/2011">762500</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Jambi</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jambi/non_kab/non_sektor/2010">900000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jambi/non_kab/non_sektor/2011">1028000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jambi/non_kab/non_sektor/2012">1142500</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/non_kab/non_sektor/2011">732000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Cirebon</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_cirebon/non_sektor/2010">825000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_cirebon/non_sektor/2011"> 906190</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_cirebon/non_sektor/2012">980000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Garut</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_garut/non_sektor/2010">735000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_garut/non_sektor/2011"> 802000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_garut/non_sektor/2012">880000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Indramayu</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_indramayu/non_sektor/2010">854145</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_indramayu/non_sektor/2011">944190</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_indramayu/non_sektor/2012">994864</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Karawang</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_karawang/non_sektor/2010">1111000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_karawang/non_sektor/2011">1159000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_karawang/non_sektor/2012">1269227</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Karawang</td>
<td>Tekstil / Garmen</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_karawang/tekstil_garmen/2010">1117500</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Karawang</td>
<td>Lain – Lain</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_karawang/lain_lain/2010">1136778</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Kuningan</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_kuningan/non_sektor/2010">700000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_kuningan/non_sektor/2011">749000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_kuningan/non_sektor/2012">805000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Majalengka</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_majalengka/non_sektor/2010">720000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_majalengka/non_sektor/2011">763000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_majalengka/non_sektor/2012">880000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Majalengka</td>
<td>Tekstil / Garmen</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_majalengka/tekstil_garmen/2010">790000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Majalengka</td>
<td>Lain – Lain</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_majalengka/lain_lain/2010">860000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Majalengka</td>
<td>Perdagangan / Jasa</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_majalengka/perdagangan_jasa/2010">835000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Purwakarta</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_purwakarta/non_sektor/2010">890000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_purwakarta/non_sektor/2011">961200</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_purwakarta/non_sektor/2012">1047500</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Purwakarta</td>
<td>Tekstil / Garmen</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_purwakarta/tekstil_garmen/2010">1015000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Purwakarta</td>
<td>Lain – Lain</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_purwakarta/lain_lain/2010">1015000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Subang</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_subang/non_sektor/2010">746400</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_subang/non_sektor/2011"> 791200</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_subang/non_sektor/2012">862500</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Subang</td>
<td>Manufaktur</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_subang/manufaktur/2010">941400</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Sukabumi</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_sukabumi/non_sektor/2010">671500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_sukabumi/non_sektor/2011">850000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_sukabumi/non_sektor/2012">885000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Sukabumi</td>
<td>Tekstil / Garmen</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Sumedang</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_sumedang/non_sektor/2010">1058978</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_sumedang/non_sektor/2011">1110130</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_sumedang/non_sektor/2012">1007500</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Tasikmalaya</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_tasikmalaya/non_sektor/2010">775000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_tasikmalaya/non_sektor/2011">860000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_tasikmalaya/non_sektor/2012">946000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kota Bandung</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_bandung/non_sektor/2010">1118000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_bandung/non_sektor/2011">1188435</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_bandung/non_sektor/2012">1271625</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kota Banjar</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_banjar/non_sektor/2010">689800</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_banjar/non_sektor/2011">732000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_banjar/non_sektor/2012">780000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kota Bekasi</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_bekasi/non_sektor/2010">1155000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_bekasi/non_sektor/2011">1275000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_bekasi/non_sektor/2012">1422252</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kota Bekasi</td>
<td>Tekstil / Garmen</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_bekasi/tekstil_garmen/2010">1257000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kota Bekasi</td>
<td>Otomotif</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_bekasi/otomotif/2010">1300000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kota Bogor</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_bogor/non_sektor/2010">971200</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_bogor/non_sektor/2011">1079100</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_bogor/non_sektor/2012">1174200</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kota Cimahi</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_cimahi/non_sektor/2010">1107304</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_cimahi/non_sektor/2011">1172485</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_cimahi/non_sektor/2012">1209442</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kota Cirebon</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_cirebon/non_sektor/2010">840000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_cirebon/non_sektor/2011">923000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_cirebon/non_sektor/2012">980000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kota Depok</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_depok/non_sektor/2010">1157000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_depok/non_sektor/2011">1253636</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_depok/non_sektor/2012">1424797</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kota Sukabumi</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_sukabumi/non_sektor/2010">850000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_sukabumi/non_sektor/2011"> 860000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_sukabumi/non_sektor/2012">890000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kota Tasikmalaya</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_tasikmalaya/non_sektor/2010">780000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_tasikmalaya/non_sektor/2011">865000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kota_tasikmalaya/non_sektor/2012">950000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Bandung</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_bandung/non_sektor/2010">1060500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_bandung/non_sektor/2011">1123000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_bandung/non_sektor/2012">1223800</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Bandung Barat</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_bandung_barat/non_sektor/2010">1105225</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_bandung_barat/non_sektor/2011">1175959</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_bandung_barat/non_sektor/2012">1236991</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Bekasi</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_bekasi/non_sektor/2010">1168974</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_bekasi/non_sektor/2011">1286421</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_bekasi/non_sektor/2012">1491866</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Bogor</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_bogor/non_sektor/2010">1056914</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_bogor/non_sektor/2011">1172060</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_bogor/non_sektor/2012">1174200</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Ciamis</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_ciamis/non_sektor/2010">699815</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_ciamis/non_sektor/2011">741800</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_ciamis/non_sektor/2012">793750</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Barat</td>
<td>Kabupaten Cianjur</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_cianjur/non_sektor/2010">743500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_cianjur/non_sektor/2011">810500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_barat/kabupaten_cianjur/non_sektor/2012">876500</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Banjarnegara</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_banjarnegara/non_sektor/2010">662000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_banjarnegara/non_sektor/2011">730000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_banjarnegara/non_sektor/2012">765000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Jepara</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_jepara/non_sektor/2010">702000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_jepara/non_sektor/2011">735000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_jepara/non_sektor/2012">800000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Karanganyar</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_karanganyar/non_sektor/2010">761000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_karanganyar/non_sektor/2011">801500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_karanganyar/non_sektor/2012">846000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Kebumen</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_kebumen/non_sektor/2010">700000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_kebumen/non_sektor/2011">727500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_kebumen/non_sektor/2012">770000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Kendal</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_kendal/non_sektor/2010">780000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_kendal/non_sektor/2011">843750</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_kendal/non_sektor/2012">904500</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Klaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_klaten/non_sektor/2010">735000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_klaten/non_sektor/2011">766022</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_klaten/non_sektor/2012">812000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Kudus</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_kudus/non_sektor/2010">775000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_kudus/non_sektor/2011">840000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_kudus/non_sektor/2012">889000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Magelang</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_magelang/non_sektor/2010">752000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_magelang/non_sektor/2011">795000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_magelang/non_sektor/2012">837000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Pati</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_pati/non_sektor/2010">733000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_pati/non_sektor/2011">769550</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_pati/non_sektor/2012">837500</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Pekalongan</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_pekalongan/non_sektor/2010">760000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_pekalongan/non_sektor/2011">810000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_pekalongan/non_sektor/2012">873000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Pemalang</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_pemalang/non_sektor/2010">675000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_pemalang/non_sektor/2011">725000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_pemalang/non_sektor/2012">793000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Banyumas</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_banyumas/non_sektor/2010">670000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_banyumas/non_sektor/2011">750000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_banyumas/non_sektor/2012">795000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Purbalingga</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_purbalingga/non_sektor/2010">695000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_purbalingga/non_sektor/2011">765000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_purbalingga/non_sektor/2012">818500</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Purworejo</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_purworejo/non_sektor/2010">719000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_purworejo/non_sektor/2011">755000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_purworejo/non_sektor/2012">809000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Rembang</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_rembang/non_sektor/2010">702000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_rembang/non_sektor/2011">757600</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_rembang/non_sektor/2012">816000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Semarang</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_semarang/non_sektor/2010">824000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_semarang/non_sektor/2011">880000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_semarang/non_sektor/2012">991500</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Sragen</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_sragen/non_sektor/2010">724000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_sragen/non_sektor/2011">760000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_sragen/non_sektor/2012">810000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Sukoharjo</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_sukoharjo/non_sektor/2010">769500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_sukoharjo/non_sektor/2011">790500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_sukoharjo/non_sektor/2012">843000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Tegal</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_tegal/non_sektor/2010">687500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_tegal/non_sektor/2011">725000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_tegal/non_sektor/2012">780000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Temanggung</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_temanggung/non_sektor/2010">709500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_temanggung/non_sektor/2011">779000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_temanggung/non_sektor/2012">866000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Wonogiri</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_wonogiri/non_sektor/2010">695000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_wonogiri/non_sektor/2011">730000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_wonogiri/non_sektor/2012">775000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Wonosobo</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_wonosobo/non_sektor/2010">715000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_wonosobo/non_sektor/2011">775000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_wonosobo/non_sektor/2012">825000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Batang</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_batang/non_sektor/2010">745000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_batang/non_sektor/2011">805000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_batang/non_sektor/2012">880000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kota Magelang</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kota_magelang/non_sektor/2010">745000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kota_magelang/non_sektor/2011">795000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kota Surakarta</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kota_surakarta/non_sektor/2010">785000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kota_surakarta/non_sektor/2011">826252</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kota_surakarta/non_sektor/2012">864450</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kota Salatiga</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kota_salatiga/non_sektor/2010">803185</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kota_salatiga/non_sektor/2011">843469</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kota_salatiga/non_sektor/2012">901396</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kota Semarang</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kota_semarang/non_sektor/2010">939756</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kota_semarang/non_sektor/2011">961323</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kota Pekalongan</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kota_pekalongan/non_sektor/2010">760000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kota_pekalongan/non_sektor/2011">810000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kota_pekalongan/non_sektor/2012">895500</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kota Tegal</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kota_tegal/non_sektor/2010">700000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kota_tegal/non_sektor/2011">735000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kota_tegal/non_sektor/2012">795000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Blora</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_blora/non_sektor/2010">742000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_blora/non_sektor/2011">816200</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_blora/non_sektor/2012">855500</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Boyolali</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_boyolali/non_sektor/2010">748000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_boyolali/non_sektor/2011">800500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_boyolali/non_sektor/2012">836000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Brebes</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_brebes/non_sektor/2010">681000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_brebes/non_sektor/2011">717000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_brebes/non_sektor/2012">775000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Cilacap</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_cilacap/non_sektor/2010">760000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_cilacap/non_sektor/2011">790000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_cilacap/non_sektor/2012">852000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Demak</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_demak/non_sektor/2010">813400</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_demak/non_sektor/2011">847987</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_demak/non_sektor/2012">893000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Tengah</td>
<td>Kabupaten Grobogan</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_grobogan/non_sektor/2010">687500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_grobogan/non_sektor/2011">735000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_tengah/kabupaten_grobogan/non_sektor/2012">785000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Bangkalan</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_bangkalan/non_sektor/2010">775000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_bangkalan/non_sektor/2011">850000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_bangkalan/non_sektor/2012">885000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Banyuwangi</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_banyuwangi/non_sektor/2010">824000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_banyuwangi/non_sektor/2011">865000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_banyuwangi/non_sektor/2012">915000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Blitar</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_blitar/non_sektor/2010">830000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_blitar/non_sektor/2011">737000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_blitar/non_sektor/2012">820000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Bojonegoro</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_bojonegoro/non_sektor/2010">825000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_bojonegoro/non_sektor/2011">870000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_bojonegoro/non_sektor/2012">930000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Bondowoso</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_bondowoso/non_sektor/2012">800.000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Gresik</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_gresik/non_sektor/2010">1010400</a></td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_gresik/non_sektor/2012">1257000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Gresik</td>
<td>Perdagangan / Jasa</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Jember</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_jember/non_sektor/2010">830000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_jember/non_sektor/2011">875000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_jember/non_sektor/2012">920000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Jombang</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_jombang/non_sektor/2010">790000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_jombang/non_sektor/2011">866500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_jombang/non_sektor/2012">978200</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Kediri</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_kediri/non_sektor/2010">871000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_kediri/non_sektor/2011">935500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_kediri/non_sektor/2012">999000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Lamongan</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_lamongan/non_sektor/2010">875000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_lamongan/non_sektor/2011">900000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_lamongan/non_sektor/2012">950000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Lumajang</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_lumajang/non_sektor/2010">688000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_lumajang/non_sektor/2011">740000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_lumajang/non_sektor/2012">825391</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Madiun</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_madiun/non_sektor/2010">685000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_madiun/non_sektor/2011">720000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_madiun/non_sektor/2012">775000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Magetan</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_magetan/non_sektor/2010">650000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_magetan/non_sektor/2011"> 705000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_magetan/non_sektor/2012">750000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Malang</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_malang/non_sektor/2010">1000005</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_malang/non_sektor/2011">1077600</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_malang/non_sektor/2012">1130500 </a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Mojokerto</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_mojokerto/non_sektor/2010">1009150</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_mojokerto/non_sektor/2011">1105000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_mojokerto/non_sektor/2012">1234000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Mojokerto</td>
<td>Lain – Lain</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Nganjuk</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_nganjuk/non_sektor/2010">650000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_nganjuk/non_sektor/2011">710000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_nganjuk/non_sektor/2012">785000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Ngawi</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_ngawi/non_sektor/2010">665000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_ngawi/non_sektor/2011">725000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_ngawi/non_sektor/2012">780000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Pacitan</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_pacitan/non_sektor/2010">630000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_pacitan/non_sektor/2011">705000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_pacitan/non_sektor/2012">750000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Pamekasan</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_pamekasan/non_sektor/2010">900000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_pamekasan/non_sektor/2011">925000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_pamekasan/non_sektor/2012">975000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Pasuruan</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_pasuruan/non_sektor/2010">1005000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_pasuruan/non_sektor/2011">1107000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_pasuruan/non_sektor/2012">1252000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Ponorogo</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_ponorogo/non_sektor/2012">745000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Probolinggo</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_probolinggo/non_sektor/2010">744000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_probolinggo/non_sektor/2011">814000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_probolinggo/non_sektor/2012">888500</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Sampang</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_sampang/non_sektor/2010">690000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_sampang/non_sektor/2011">725000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_sampang/non_sektor/2012">800000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Sidoarjo</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_sidoarjo/non_sektor/2010">1005000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_sidoarjo/non_sektor/2011">1107000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_sidoarjo/non_sektor/2012">1252000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Situbondo</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_situbondo/non_sektor/2012">802500</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Sumenep</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_sumenep/non_sektor/2010">730000</a></td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_sumenep/non_sektor/2012">825000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Trenggalek</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_trenggalek/non_sektor/2012">760000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Tuban</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_tuban/non_sektor/2010">870000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_tuban/non_sektor/2011">935000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_tuban/non_sektor/2012">970000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kabupaten Tulungagung</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kabupaten_tulungagung/non_sektor/2012">815000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kota Batu</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_batu/non_sektor/2010">989000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_batu/non_sektor/2011">1105000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_batu/non_sektor/2012">1100251</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kota Blitar</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_blitar/non_sektor/2010">663000</a></td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_blitar/non_sektor/2012">815000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kota Kediri</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_kediri/non_sektor/2010">906000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_kediri/non_sektor/2011">975000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_kediri/non_sektor/2012">1037500</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kota Madiun</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_madiun/non_sektor/2010">685000</a></td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_madiun/non_sektor/2012">812500</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kota Malang</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_malang/non_sektor/2010">1006263</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_malang/non_sektor/2011">1079887</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_malang/non_sektor/2012">1132254</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kota Mojokerto</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_mojokerto/non_sektor/2010">805000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_mojokerto/non_sektor/2011">835000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_mojokerto/non_sektor/2012">875000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kota Pasuruan</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_pasuruan/non_sektor/2010">865000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_pasuruan/non_sektor/2011">926000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_pasuruan/non_sektor/2012">975000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kota Probolinggo</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_probolinggo/non_sektor/2010">741000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_probolinggo/non_sektor/2011"> 810200</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Jawa Timur</td>
<td>Kota Surabaya</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_surabaya/non_sektor/2010">1031500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_surabaya/non_sektor/2011">1115000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/jawa_timur/kota_surabaya/non_sektor/2012">1257000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Kalimantan Barat</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/kalimantan_barat/non_kab/non_sektor/2010">1024500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/kalimantan_barat/non_kab/non_sektor/2011">802500</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalimantan Selatan</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/kalimantan_selatan/non_kab/non_sektor/2010">1024500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/kalimantan_selatan/non_kab/non_sektor/2011">1126000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalimantan Selatan</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Pertambangan</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/kalimantan_selatan/non_kab/pertambangan/2010">1080000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalimantan Selatan</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Makanan / Minuman</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/kalimantan_selatan/non_kab/makanan_minuman/2010">1065000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalimantan Selatan</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Keuangan / Asuransi</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/kalimantan_selatan/non_kab/keuangan_asuransi/2010">1357000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalimantan Selatan</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Perdagangan / Jasa</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/kalimantan_selatan/non_kab/perdagangan_jasa/2010">1185000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalimantan Tengah</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/kalimantan_tengah/non_kab/non_sektor/2010">986590</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/kalimantan_tengah/non_kab/non_sektor/2011">1134580</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalimantan Tengah</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Pertambangan</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/kalimantan_tengah/non_kab/pertambangan/2010">1085250</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kalimantan Timur</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/kalimantan_timur/non_kab/non_sektor/2010">1002000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kepulauan Riau</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/kepulauan_riau/non_kab/non_sektor/2010">925000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/kepulauan_riau/non_kab/non_sektor/2011">975000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Kepulauan Riau</td>
<td>Kota Batam</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/kepulauan_riau/kota_batam/non_sektor/2010">1110000</a></td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/kepulauan_riau/kota_batam/non_sektor/2012">1402000 </a></td>
</tr>
<tr>
<td>Lampung</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/lampung/non_kab/non_sektor/2010">767500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/lampung/non_kab/non_sektor/2011">855000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Lampung</td>
<td>Kabupaten Lampung Tengah</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/lampung/kabupaten_lampung_tengah/non_sektor/2011">862500</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Lampung</td>
<td>Kabupaten Way Kanan</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/lampung/kabupaten_way_kanan/non_sektor/2011">866000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Lampung</td>
<td>Kabupaten Tulang Bawang</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/lampung/kabupaten_tulang_bawang/non_sektor/2010">776500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/lampung/kabupaten_tulang_bawang/non_sektor/2011">863500</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Lampung</td>
<td>Kota Bandar Lampung</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/lampung/kota_bandar_lampung/non_sektor/2011">865000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Lampung</td>
<td>Kota Bandar Lampung</td>
<td>Makanan / Minuman</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/lampung/kota_bandar_lampung/makanan_minuman/2010">776500</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Maluku</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/maluku/non_kab/non_sektor/2010">840000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/maluku/non_kab/non_sektor/2011">900000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Maluku</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Pertambangan</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/maluku/non_kab/pertambangan/2010">1225000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Maluku</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Makanan / Minuman</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/maluku/non_kab/makanan_minuman/2010">915000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Maluku</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Perminyakan</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/maluku/non_kab/perminyakan/2010">1310000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Maluku</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Perdagangan / Jasa</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/maluku/non_kab/perdagangan_jasa/2010">890000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Maluku</td>
<td>Kabupaten Buru</td>
<td>Perdagangan / Jasa</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/maluku/kabupaten_buru/perdagangan_jasa/2011">1065000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Maluku Utara</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nangroe Aceh Darussalam</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/nangroe_aceh_darussalam/non_kab/non_sektor/2010">1300000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nangroe Aceh Darussalam</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Lain – Lain</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/nangroe_aceh_darussalam/non_kab/lain_lain/2011">1350000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nangroe Aceh Darussalam</td>
<td>Kota Banda Aceh</td>
<td>Otomotif</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nusa Tenggara Barat</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/nusa_tenggara_barat/non_kab/non_sektor/2010">730000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Nusa Tenggara Timur</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/nusa_tenggara_timur/non_kab/non_sektor/2010">800000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/nusa_tenggara_timur/non_kab/non_sektor/2011">850000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Papua</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/papua/non_kab/non_sektor/2010">1210000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Papua</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Pertambangan</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/papua/non_kab/pertambangan/2010">1328000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Papua</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Perminyakan</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/papua/non_kab/perminyakan/2010">1328000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Papua</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Properti / Real Estat</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/papua/non_kab/properti_real_estate/2010">1328000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Riau</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/riau/non_kab/non_sektor/2010">1016000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/riau/non_kab/non_sektor/2011">1120000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/riau/non_kab/non_sektor/2012">1238000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Riau</td>
<td>Kabupaten Bengkalis</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/riau/kabupaten_bengkalis/non_sektor/2012">1270000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Riau</td>
<td>Kabupaten Indragiri Hilir</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/riau/kabupaten_indragiri_hilir/non_sektor/2011">1250000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Riau</td>
<td>Kabupaten Indragiri Hulu</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/riau/kabupaten_indragiri_hulu/non_sektor/2012">1389000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Riau</td>
<td>Kabupaten Kampar</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/riau/kabupaten_kampar/non_sektor/2012">1345000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Riau</td>
<td>Kabupaten Kuantan Singingi</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/riau/kabupaten_kuantan_singingi/non_sektor/2012">1270000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Riau</td>
<td>Kabupaten Pelalawan</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/riau/kabupaten_pelalawan/non_sektor/2012">1250000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Riau</td>
<td>Kabupaten Rokan Hulu</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/riau/kabupaten_rokan_hulu/non_sektor/2012">1265000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Riau</td>
<td>Kabupaten Rokan Hilir</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/riau/kabupaten_rokan_hilir/non_sektor/2012">1287000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Riau</td>
<td>Kabupaten Siak</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/riau/kabupaten_siak/non_sektor/2012">1310000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Riau</td>
<td>Kota Dumai</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/riau/kota_dumai/non_sektor/2012">1287000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Riau</td>
<td>Kota Pekanbaru</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/riau/kota_pekanbaru/non_sektor/2012">1260000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Sulawesi Barat</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sulawesi Selatan</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sulawesi_selatan/non_kab/non_sektor/2010">1000000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sulawesi_selatan/non_kab/non_sektor/2011">1100000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sulawesi Tengah</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sulawesi_tengah/non_kab/non_sektor/2010">777500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sulawesi_tengah/non_kab/non_sektor/2011">827500</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sulawesi Tengah</td>
<td>Kota Palu</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sulawesi_tengah/kota_palu/non_sektor/2010">785.000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sulawesi Tenggara</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sulawesi_tenggara/non_kab/non_sektor/2011">930000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sulawesi Tenggara</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Pertambangan</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sulawesi_tenggara/non_kab/pertambangan/2010">900000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sulawesi Tenggara</td>
<td>Kota Kendari</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sulawesi_tenggara/kota_kendari/non_sektor/2011">970000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sulawesi Tenggara</td>
<td>Kota Kendari</td>
<td>Lain – Lain</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sulawesi_tenggara/kota_kendari/lain_lain/2010">1100000</a></td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sulawesi Utara</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sulawesi_utara/non_kab/non_sektor/2011">1035500</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumatera Barat</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sumatera_barat/non_kab/non_sektor/2011">1055000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sumatera_barat/non_kab/non_sektor/2012">1150000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Sumatera Selatan</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sumatera_selatan/non_kab/non_sektor/2010">927825</a></td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sumatera_selatan/non_kab/non_sektor/2012">1195220</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Sumatera Selatan</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Pertambangan</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sumatera_selatan/non_kab/pertambangan/2010">974216</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sumatera_selatan/non_kab/pertambangan/2011">1130000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumatera Selatan</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Lain – Lain</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sumatera_selatan/non_kab/lain_lain/2011">1100900</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumatera Selatan</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>IT / Telekomunikasi</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sumatera_selatan/non_kab/it_telekomunikasi/2011">1100862</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumatera Selatan</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Keuangan / Asuransi</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sumatera_selatan/non_kab/keuangan_asuransi/2011">1155000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumatera Selatan</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Perdagangan / Jasa</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sumatera_selatan/non_kab/perdagangan_jasa/2010">974216</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sumatera_selatan/non_kab/perdagangan_jasa/2011">1154000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumatera Selatan</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Properti / Real Estat</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sumatera_selatan/non_kab/properti_real_estate/2011">1750000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumatera Utara</td>
<td>Non Kabupaten</td>
<td>Non Sektor</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sumatera_utara/non_kab/non_sektor/2010">965000</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sumatera_utara/non_kab/non_sektor/2011">1035500</a></td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sumatera_utara/non_kab/non_sektor/2012">1200000</a></td>
</tr>
<tr>
<td>Sumatera Utara</td>
<td>Kota Binjai</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sumatera_utara/kota_binjai/non_sektor/2011">1170000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumatera Utara</td>
<td>Kota Medan</td>
<td>Non Sektor</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sumatera_utara/kota_medan/non_sektor/2011">1197000</a></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>Sumatera Utara</td>
<td>Kota Medan</td>
<td>Makanan / Minuman</td>
<td>0</td>
<td><a href="http://www.hrcentro.com/umr/sumatera_utara/kota_medan/makanan_minuman/2011">1316700</a></td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div style="text-align: right;">
Sumber: <a href="http://www.hrcentro.com/" target="_blank">hrcentro.com</a></div>
</div>ozzyhttp://www.blogger.com/profile/05255376610395800446noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6665610902995758368.post-10990792864086130942012-02-16T22:06:00.000-08:002012-03-18T07:23:46.264-07:00SURAT AL FATIHAH<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<br />
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<span style="font-size: large;"><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; line-height: 150%;">INILAH ARTI/MAKNA DARI SURAT AL FATIHAH:</span></i></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: center; text-indent: -.25in;">
<b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Ayat 1: “Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi
Maha Penyayang”.</span></i></b></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: 0.5in; text-align: center; text-indent: -0.25in;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Rasakan betapa besar kasih sayang
Allah kepada kita semua, bayangkan semua nikmat yang telah kita terima dariNya.
Nikmat udara yang kita hirup, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat
sehat. Apakah kita sudah berterima kasih padaNya??. Rasakan kasih sayang dan
sifatnya yang maha pengasih serta pemurah. Rasakan getaran dihati anda, hingga
timbul dorongan untuk menangis. Silahkan menangis jika dorongan itu memang
kuat. Jangan tahan tangisan anda.</span></i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: center;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: center; text-indent: -.25in;">
<b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Ayat 2: “Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam”</span></i></b><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Rasakan betapa mulianya Allah,
betapa Agungnya Dia , hanya Dialah yang berhak dipuji. Dialah Tuhan penguasa
Alam semesta yang maha mulia dan Maha terpuji. Rasakan betapa hina dan tidak
berartinya kita dihadapan Dia. Lenyapkan semua kesombongan diri dihadapaNya.
Rasakan getaran yang dahsyat didada anda…</span></i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: center; text-indent: -.25in;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: center; text-indent: -.25in;">
<b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Ayat 3: “Maha Pemurah lagi Maha Penyayang”</span></i></b><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Rasakan seperti pada ayat pertama</span></i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: center; text-indent: -.25in;">
<b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Ayat 4: “Yang menguasai hari pembalasan”</span></i></b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"> </span></i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Bayangkan seolah olah anda berada
dihapan Allah di padang Mahsyar kelak. Dia lah penguasa tunggal dihari itu.
Bagaimana keadaan anda dihari itu? Rasakan dan hayati ayat tadabbur yang anda
dengar. Biarkan airmata anda mengalir . Menangislah dihadapan Allah pada hari
ini , disaat pintu taubat masih terbuka. Jangan sampai anda menangis kelak
dihari berbangkit ketika pintu taubat telah tertutup</span></i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: center; text-indent: -.25in;">
<b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Ayat 5: “Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya
kepada Engkaulah kami mohon pertolongan”</span></i></b><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Inilah pengakuan anda bahwa hanya
Dia yang anda sembah, dan hanya padaNya anda mohon pertolongan. Buatlah
pengakuan dengan tulus dan iklas.</span></i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: center; text-indent: -.25in;">
<b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Ayat 6: “Tunjukilah kami jalan yang lurus”</span></i></b><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: justify;">
<i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Mohonlah padanya agar ditunjuki
jalan yang lurus. Jalan yang penuh dengan rahmat dan berkahNya. Dengarkan dan
hayati kalimat tadabbur yang anda dengar</span></i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: center; text-indent: -.25in;">
<br /></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; margin-left: .5in; text-align: center; text-indent: -.25in;">
<b><i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Ayat 7: “(yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan
(pula jalan) mereka yang sesat”.</span></i></b><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Bayangkan jalan orang orang yang
telah mendapat nikmat , kebahagian dan kesuksesan sebagai karunia dari sisinya.
Berharaplah untuk mendapat kebahagian seperti orang itu.</span></i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Bayangkan pula jalan orang orang
yang mendapat murka dan azabnya</span></i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: 150%; text-align: center;">
<i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;">Bayangkan pula jalan yang ditempuh
orang yang sesat mohon agar dijauhkan dari jalan itu.</span></i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt; line-height: 150%;"></span></div>
<div align="center" class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt;">Jika anda orang yang berhati peka pasti anda akan menangis,
mendengar bacaan tadabbur ini. Jika anda belum merasakan getaran apapun dihati
anda. Ulangi terus tadabbur ini. Gunung saja akan hancur mendengar ayat Qur’an
, hati anda tidak sebesar gunung bukan? Mudah mudahan Allah tidak mengunci mati
hati anda ..</span></i></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="line-height: normal; text-align: justify;">
<i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt;">Terima kasih semoga bermanpaat... Amin </span></i><br />
<i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt;">Dan berikiut ini kami tambahkan keistimewaan surat yasin...</span></i><br />
<br />
<i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt;"><br /><b>KEISTIMEWAAN SURAT YASIN ANTARA LAIN :</b><br /><br /><br /><br /><br />• UNTUK MELUMPUHKAN LAWAN<br /><br />Selesai salat subuh baca yasin 23 x bacaan selama 27 hari.terus baca lagi setelah salat subuh 3x selama 13 hari,dapatnya surat yasin 93x<br /><br />• MENCEGAH RAMPOK<br /><br />Baca surat yasin dari mulai dari ayat 1 sampai ayat 9, terus anda ambil abu kemudian disebarkan<br /><br />• UNTUK MENOLAK BENCANA<br /><br />Puasa satu hari satu malam pati geni,malam nya baca 41x,tiap mendapat satu kali bacaan ditiupkan di air kendi<br /><br />• PUTER GILING<br /><br />Baca 41x yasin pada ayat ke 13 berdo,a agar supaya orang yang di tuju balik kembali<br /><br />• UNTUK MENGOBATI SANTET<br /><br />Bacakan surat yasin secara berjamaah selama 40 hari<br /><br />• UNTUK MEMELET ORANG<br /><br />Puasa 3 hari, malam baca 41x yasin<br /><br />• INGIN MENGETAHUI SUATU PERKARA<br /><br />Tiap malam baca 3x sebelum tidur dan sebelum nya salat istikhoroh.<br /><br /><br />Demikiankah ringkasan surat yasin semoga bermanpaat untuk kita semua amin...</span></i><span style="font-family: "Times New Roman","serif"; font-size: 12pt;"></span></div>
<div class="MsoNormal">
<br /></div>
</div>ozzyhttp://www.blogger.com/profile/05255376610395800446noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6665610902995758368.post-88298003247249950292012-02-15T09:20:00.000-08:002012-02-15T09:21:45.251-08:00<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx88aeXEGkvPHpZEvm8b0pstAyzAMwWPCEOpgLu4CL5WZ5KiMMAIi6zd7ppddypt3J13MqlP1iDC3o0B2o8k6J-whIVYMUvNL-8hvNGqLWZwO8w5BSFHi_XDiHEV9KrCepJvf3CJgVwJGt/s1600/PEnjAh@T.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx88aeXEGkvPHpZEvm8b0pstAyzAMwWPCEOpgLu4CL5WZ5KiMMAIi6zd7ppddypt3J13MqlP1iDC3o0B2o8k6J-whIVYMUvNL-8hvNGqLWZwO8w5BSFHi_XDiHEV9KrCepJvf3CJgVwJGt/s320/PEnjAh@T.jpg" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXykXu_TfIKEErZI9Ml8LLd_9xH2HcNaddLJsd041bMxTvKw3S-KbumNsiCL1ZWsyVpNbGH-fchQNPF9pnu74hTy9S31A7eY7J6tps9-CyGsDzhXigQkkzFLwaHzWzbp8VMZV-14p7mEP5/s1600/21042011018_1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="400" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhXykXu_TfIKEErZI9Ml8LLd_9xH2HcNaddLJsd041bMxTvKw3S-KbumNsiCL1ZWsyVpNbGH-fchQNPF9pnu74hTy9S31A7eY7J6tps9-CyGsDzhXigQkkzFLwaHzWzbp8VMZV-14p7mEP5/s400/21042011018_1.jpg" width="223" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<br /></div>ozzyhttp://www.blogger.com/profile/05255376610395800446noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6665610902995758368.post-63520767411221934012012-02-13T08:10:00.000-08:002012-02-14T20:56:20.612-08:00HUBUNGAN DAKWAH DAN POLITIK<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
</div>
<div class="MsoNormal" style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: normal; text-align: center;">
<u><span style="font-size: large;"><b><a href="http://pusat-akademik.blogspot.com/2008/09/hubungan-dakwah-dan-politik.html"><span style="color: blue;">HUBUNGAN DAKWAH DAN POLITIK</span></a></b></span></u></div>
<div class="MsoNormal" style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: normal; text-align: center;">
<u><span style="font-size: large;"><b><span style="color: blue;"><br /></span></b></span></u></div>
<div class="MsoNormal" style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: normal;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPT7U2TaNB-2xL4-JcvFfN9Ix6g55zHaI2cQZvqfekMZMOYUepWGnQwv_tG3QOI0J7Kxc7sau1eYABB3W6ItiyYIqjd8KtQ4DXh96eVyhpbooMX8YfaM-hIdBhmqBjHWudeY2R4tFmg_qR/s1600/Tess-I'm+A+Big+Kid+Now+-+1o9xB-15H+-+normal.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPT7U2TaNB-2xL4-JcvFfN9Ix6g55zHaI2cQZvqfekMZMOYUepWGnQwv_tG3QOI0J7Kxc7sau1eYABB3W6ItiyYIqjd8KtQ4DXh96eVyhpbooMX8YfaM-hIdBhmqBjHWudeY2R4tFmg_qR/s200/Tess-I'm+A+Big+Kid+Now+-+1o9xB-15H+-+normal.jpg" width="200" /></a></div>
<div class="MsoNormal" style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt;">
<span style="font-size: 12pt;">Allah SWT. Berfirman<br />
Dan hendakalh ada diantara kalian sekelompok umat yang mengajak kepada
kebajikan dan menyeru kepada ma’ruf serta mencegah dari yang mungkar. Merekalah
orang –orang yang beruntung (QS. Ali – Imran {3}: 104 )<br />
<br />
Allah memerintahkan kaum muslimin agar di tengah – tengah mereka terdapat
kelompok yang melakukan aktivitas untuk mengemban dakwah kepada islam serat
amar ma’ruf dan nahi mungkar. Kata umat pada ayat diata ditujukan untuk jamaah
(bukan sekedar jamaah atau sekelompok orang ). Jadi tidak bisa diartikan
sebagai jamaah secara mutlak. Sebab ( kumpulan ) manusia itu sendiri sudah
merupakan jamaah. Mereka, pernyataan : waltakum minkum ummatun tidak memiliki
arti lain kecuali sebuah perintah bagi kaum muslimin agar mereka mebentuk
jamaah yang melakukan tugas ini ( dakwah kepada islam, amar ma’ruf dan nahi
mungkar).<br />
<br />
Hal ini membuktikan pula bahwa Allah memerintahkan untuk mewujudkan di tengah –
tengah kaum muslimin kelompok yang mengajak kepada islam dan memerintah pada
ma’ruf serta mencegah dari mungkar. Ayat ini juga merupakan dalil bahwa adanya
kelompok tersebut adalah untuk mengemban dakwah islam dan melangsungkan kemabali
kehidupan islam. Denagan kata lain memerangi sistem hukum kufur beserta
kekuasaannya dan mewujudkan sistem hukum islam dan kekuasaanya adalah fardu
bagi kaum muslimin. Sebab, dakwah kepada keabjikan adalah dakwah kepada islam.
Dalam tafsir jalalain dinyatakan “ yad’una ilal khairi adalah islam.<br />
<br />
Sistem hukum ditengah – tengah kaum muslimin tidak sesuai dengan apa yang
diturunkan Allah.. itu adalah bentuk kemungkaran yang sangat gamblang.
Sedangkan mewujudkan jamah ditengah tengah mereka untuk melakukan tugas ini
adalah dalil , bahwa Allah telah mengharuskan kepada kaum muslimin untuk
mewujudkan partai politik yang mengemban dakwah islam serta bekerja untuk
melangsungkan kemabali kehidupan islam. Ayat ini juga menjadi dalil hanya orang
muslim saja yang berada dalam partai politik yang menyeru kepada islam.
Berupaya menghancurkan sistem hukum kufur dan mewujudkan sistem hukum islam
adalah fardu, sama persis halnya wajibnya shalat. Sedikitpun tidak ada
perbedaan antara keduanya. Haram hukumnya bagi mereka untuk tidak berada dalam
kelompok (politik) tersebut.<br />
<br />
Penyebutan kelompok tersebut dengan sebutan partai (hizb ) adalah sesuatu yang
alami. Allah menyebutnya di dalam al – quran dan menyebut orang orang yang
menolongnya dengan sebuatn ‘hizb’. Allah berfirman dalam surat al Maidah:<br />
Barang siapa yang menolonbg allah dan rasulnya seta orang orang yang beriman,
maka sebenarnya ‘hizbullah’ yang menang.<br />
Dalam surat al –Mujadalah:<br />
Merakalah kelompok (hizb) Allah, ingatlah kelompok Allah itulah yang menang.<br />
Karena itulah, secara syar’I kaum muslim wajib berkelompok dalam partai –
partai politik yang menegmban dakwah islam dan melakukan aktivitas untuk
melangsungkan kehidupan islam. Dan mereka diharamkan untuk tidak melakukannya
sebagaimana haram hukumnya mereka meninggalkan shalat.<br />
<br />
Hadis ini menjelaskan bahwa berpolitik adalah fardu. Politik menurut bahasa
adalah, pemeliharaan ( dan pengaturan ) kepentingan. Dalam kamus dikatakan:<br />
Sustu arraiyata siyasatan, ai amartuha wa nahaituha ai ra’itu syu’unaha bil
awamir wan nawahi ( aku memimpin rakyat denagan sungguh sungguh , yaitu aku
memerintah dan melarangnya, atau aku mengatur urusan – urusan mereka dengan
perintah dan larangan – larangan tertentu ).<br />
Dan rasullah sawa. Juga bersabda<br />
Bani israil dahulu ( urusannya ) dipimpin oleh para nabi. Tatkala seorang nabi
wafat, maka diganti dengan nabi baru, dan sesungguhnya tidak ada nabi lagi
sesudahku, tetapi akan ada para khalifah yang jumlahnya banyak.<br />
<br />
Menyibukan diri dalam p[olitik, adalah memperhatikan kepentingan kaum muslimin
, yaitu dengan cara menolak tindakan aniaya penguasa, serta mencegah seranagan
musuh terhadap kaum muslimin. Berdasarkan hal ini , yang fardu itu tidak hanya
menyibukan diri dalam berpolitik didalam negeri saja, melainkan juga berpolitik
luar negeri. Karena yang diwajibkan adalah menyibukan diri dalam berpolitik
secara mutlak, baik politik dalam negeri maupun di luar negeri. Oleh karena
aktivitas penguasa yang berklaborasi dengan negara - negara lain adalah bagian
dari politik luar negeri, maka salah satu aktivitas berpolitik luar negeri itu
adalah mengoreksi akivitas penguasa yang berkalborasi dengan negara – negara
lain.<br />
<br />
Mengemban dakwah keseluruh dunia serta mengusir musuh dari negeri negeri islam,
kini tidak mungkin terlaksana melainkan dengan memahami hakekat ( konstelasi )
politik internasional dan mengetahui secara rinci peta politik internasional
secara sempurna. Sebab, tidak mungkin bisa sempurna memahaminya melainkan
dengan mengetahinya secara rinci. Demikian pula tidak mungkin mampu mengemban dakwah
dan menguir musuh pada sat ini. Kecuali dengan mengikuti secra terus menerus
perkembangan politik internasional, serta memahami negara – negara yang
memiliki penagaruh secara riil dalam peta perpolitikan dunia, termasuk negara –
negara yang akan berpenagruh di masa yan datang.</span></div>
<div class="MsoNormal" style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt;">
<br /></div>
<div class="MsoNormal" style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt;">
<span style="font-size: 12pt;">Wassalam.... </span></div>
<div class="MsoNormal" style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif; line-height: normal; margin-bottom: 0.0001pt;">
<span style="font-size: 12pt;"><br style="mso-special-character: line-break;" />
<br style="mso-special-character: line-break;" />
</span></div>
<div class="MsoNormal" style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
</div>ozzyhttp://www.blogger.com/profile/05255376610395800446noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6665610902995758368.post-23825166635386682612012-02-11T20:37:00.000-08:002012-02-11T20:37:47.446-08:00KATA MUTIARA<div style="color: blue; font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;"><b>Kata-Kata Mutiara Bijak - Kumpulan Kata Bijak Terbaik</b></span></div>
<div style="color: blue; font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;"><b> </b>
Kata-Kata Bijak.</span></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="color: purple; font-family: Verdana,sans-serif;">
<b><i>Manusia tak lepas dari problema, permasalahan dan dinamika kehidupan. Hanya orang-orang yang mampu menyikapi dengan bijak lah yang mampu bertahan.
Bagi Anda yang tengah mencari kata-kata motivasi, atau kata-kata bijak untuk memotivasi, baik itu buat teman-teman yang tengah di rundung kesulitan atau permasalahan, ataupun untuk diri anda sendiri yang tengah terombang-ambing dalam kegalauan, atau juga untuk di koleksi sebagai bahan renungan, Anda kamu telah tepat masuk ke sini.
Kata-kata bijak ini khusus buat anda, dikumpulkan dari berbagai sumber yang sangat kredibel dalam memberikan berbagai petuah atau kata-kata bijaksana.
KATA-KATA MUTIARA BIJAK </i></b></div>
<br />
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">S</span>etiap orang seharusnya melakukan 2 hal dengan kesungguh-sungguhan : mengerjakan hal yang sangat ia sukai, dan mengerjakan hal yang sangat ia benci</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">K</span>emarahan adalah keadaan dimana lidah bekerja lebih cepat daripada pikiran, dan tindakan lebih cepat dari nurani.
Tak ada yang mampu mengubah masa lalu, tapi anda dapat merusak masa depan dengan menangisi masa lalu dan merisaukan masa depan. </div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">K</span>ekayaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak investasi yang dia lakukan untuk memperoleh uang, tetapi seberapa besar investasi yang dia lakukan untuk memperoleh akhirat.</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">S</span>enyum adalah anugrah Tuhan bagi setiap manusia yang mengandung cahaya kebaikan dan kesucian, membawa kedamaian bagi yang melihat, dan menumbuhkan welas asih bagi yang memberi. Maka tersenyumlah kepada semua orang.
Lebih mudah untuk melawan ribuan orang bersenjata lengkap dibandingkan melawan kesombongan diri sendiri.</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">A</span>pa yang anda lakukan hari ini, merupakan kunci kebaikan ataupun juga kehancuran hari esok anda. Lakukanlah yang terbaik untuk hari ini.</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">B</span>etapa sulitnya manusia bersyukur atas nafas yang masih berhembus di badan. Namun betapa mudahnya manusia mengeluh hanya karena kakinya menginjak kotoran.</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">A</span>papun yang terjadi pada anda esok hari itu karena apa yang anda lakukan hari ini.
Tuhan tidak menurunkan takdir begitu saja. Tuhan memberikan takdir sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jika kita maju dan berusaha, Tuhan akan memberikan takdir kesuksesan. Jika kita lengah dan malas, maka Tuhan akan memberikan takdir kegagalan.
Kepada orang bodoh sekalipun TUHAN mengirimkan keberuntungan, kepada orang gila sekalipun TUHAN memberikan rejeki kehidupan</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
.</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">S</span>aat kita menatap ke belakang sesungguhnya kita telah tertinggal dengan orang yang merangkak ke depan. Sesungguhnya masa lalu adalah guru bagi kita untuk menatap dan membangun masa depan. </div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">H</span>al tersulit dalam kehidupan ini bukanlah untuk melampaui orang lain, tetapi melampaui ego dan diri kita sendiri. </div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">B</span>anggalah pada dirimu sendiri, Meski ada yang tak Menyukai. Kadang mereka membenci karena Mereka tak mampu menjadi seperti dirimu.</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">D</span>uri dalam kaki sulit ditemukan, Apalagi duri dalam hati. Jika ada orang yang melihat duri di hatinya, mana mungkin kesedihan akan berkuasa? </div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">T</span>uhan menciptakan segala sesuatu berpasang pasangan.Ada tangan kanan,ada tangan kiri.Ada yang pintar,ada yang bodoh.Jangan bilang kau tak pernah mengecap manisnya keberhasilan,jangan bilang kau gak pernah mengecap pahitnya kegagalan </div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
Tapi biarlah semua seperti air mengalir dan lakukanlah yang terbaik didalam keseharianmu</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">J</span>ika kamu takut melangkah, lihatlah bagaimana seorang bayi yang mencoba berjalan. Niscaya akan kau temukan, bahwa setiap manusia pasti akan jatuh. Hanya manusia terbaik lah yang mampu bangkit dari ke jatuhannya. </div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">T</span>uhan adalah sebagaimana yang kamu pikirkan, Jika kau berpikir Tuhan itu Baik, maka Tuhan akan baik padamu. Namun jika kamu pikir Tuhan itu Buruk, maka Tuhan akan memperlakukan mu dengan Buruk. </div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">J</span>ika kamu tidak suka apa yang ada di sekeliling mu, ubahlah, setidaknya ubahlah dirimu sendiri. Ingat, kamu bukan sebatang pohon.
Manusia terbaik adalah yang selalu berusaha membuat orang lain senang. Lakukanlah walaupun kamu harus meninggalkan mereka dan sendirian.</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">K</span>elebihan kita adalah, kita mampu memulai, dan kita juga mampu untuk MENGAKHIRI. </div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">K</span>ita Selalu punya pilihan tiap hari. Tinggal kita memilih, memulai niat baik yang kemarin, ataukah menunggu dan mendapatkan rasa penyesalan besok. </div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">J</span>ika kamu melihat dunia, maka lihatlah kebawah, karena jika kau menengadah, maka yang kau dapatkan adalah sakit leher dan mata yang berkunang-kunang.</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">H</span>idup ibarat menaiki sepeda, agar tidak terjatuh dari sepeda dan menjaga keseimbangan, kita harus terus bergerak, dan mengayuhkan kaki. </div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">S</span>ebaik-baiknya perdagangan, adalah menjual amal baik untuk ditukarkan dengan surga. </div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">Y</span>ang terbaik adalah : "Aku telah mencobanya", dan yang terburuk adalah : "Aku akan mencobanya" </div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">K</span>adang kita lupa, bahwa untuk melihat diri kita, jalan terbaik adalah melalui mata orang lain. </div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">I</span>ngatlah, kepedihan kita hari ini akan terasa indah dan manis saat kita mengingatnya kelak.</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">K</span>umpulkanlah kesalahan saat ini, karena kelak kumpulan kesalahan yang bernama pengalaman itu akan membawamu kepada puncak ke suksesan. </div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">T</span>uhan sebenarnya tengah bermain catur dengan kehidupan kita. Dia menggerakkan bidak-bidaknya bernama tantangan, cobaan dan godaan, kemudian duduk kembali melihat reaksi kita. Jadi buatlah langkah terbaik sebelum Tuhan memberi kita Skak Mat.</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">P</span>erlakukanlah setiap orang dengan kebaikan hati dan rasa hormat yang tulus, meski mereka berlaku buruk padamu.lngatlah bahwa penghargaan pada orang lain bukan karena siapa mereka, tapi karena siapakah dirimu.</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">B</span>urung Hantu dijadikan simbol kebijakan, karena Seekor burung hantu yang bijaksana duduk di sebatang dahan. Semakin banyak ia melihat, semakin sedikit ia berbicara. Semakin sedikit ia bicara, semakin banyak ia mendengar. Mengapa kita tidak mencoba menjadi seperti burung hantu yg bijaksana itu?</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">B</span>erduka, berkabung dan menyesali tak kan pernah mampu mengubah keadaan. Hanya bergerak, melangkah dan berbuatlah yang bisa menggantikan kedukaan menjadi kebahagiaan.</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">B</span>erbuatlah dan jalankan semua impianmu, karena sebenarnya dalam dirimu telah terdapat energi dan kemampuan untuk melakukan apapun.</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">K</span>esalahan kita yang paling buruk adalah terlalu sibuk mengamati dan mengurusi kesalahan orang lain.</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">O</span>rang yang gagal selalu mencari jalan untuk menghindari kesulitan, sementara orang yang sukses selalu menerjang kesulitan untuk menggapai kesuksesan.</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">S</span>ebenarnya kegagalan kita bukanlah karena adanya kesulitan yang menghambat langkah kita, Tetapi karena ketidak beranian untuk melawan rasa takut dalam diri.</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">J</span>adilah manusia yang pada saat kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tapi hanya kamu sendiri yang menangis. Dan pada saat kematianmu semua orang menangis sedih, tapi hanya kamu sendiri yang tersenyum. </div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">B</span>ila kegagalan itu bagai hujan, dan keberhasilan bagaikan matahari, maka butuh keduanya untuk melihat pelangi. </div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">A</span>nda bisa memiliki apa pun yang Anda inginkan, jika Anda mampu menghilangkan keyakinan bahwa anda tidak akan mendapatkan yang anda inginkan.</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">J</span>ika Anda menginginkan sesuatu yang belum anda miliki, maka Anda akan harus melakukan sesuatu yang belum pernah anda lakukan.</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<span style="font-size: large;">K</span>ebesaran Seseorang Tidak Terlihat Ketika Dia Berdiri Dan Memberi Perintah, tetapi ketika dia berdiri sama tinggi dengan orang lain, dan membantu orang lain untuk mencapai yang terbaik dari diri mereka.</div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
Wassalam... ozzy chastello </div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
<br /></div>
<div style="font-family: "Helvetica Neue",Arial,Helvetica,sans-serif;">
Original Source : Kata-Kata Mutiara Bijak - Kumpulan Kata Bijak Terbaik http://www.poztmo.com/2011/09/kata-kata-bijak-terbaik-terbaru.html#ixzz1j3gUJvv7
Under Creative Commons License: Attribution
</div>ozzyhttp://www.blogger.com/profile/05255376610395800446noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-6665610902995758368.post-43747974658844074772012-02-11T08:44:00.000-08:002012-02-14T20:52:35.312-08:00FOTO<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOnlFDeJU-f7KZbMdzOC75ed0xXjXG0gtjDT0YcIbf7lgahuRDpFTqMvtzPR3pevu1LlRMMSS8hKQq5CpIhVkYkaRatUjws9ATqafmAH_Jtx7A6SskDQAG4_UCbVf4_6dpOMhb52YotLhg/s1600/FunPhotoBox101841s3gdhqzt.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiOnlFDeJU-f7KZbMdzOC75ed0xXjXG0gtjDT0YcIbf7lgahuRDpFTqMvtzPR3pevu1LlRMMSS8hKQq5CpIhVkYkaRatUjws9ATqafmAH_Jtx7A6SskDQAG4_UCbVf4_6dpOMhb52YotLhg/s640/FunPhotoBox101841s3gdhqzt.jpg" width="480" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg34SO0kRais1Qq-_4hbdVvh9AsD0Wl2hH-cmabGRvNh3rTmkJcpuO1_xtyKiqG890YJw-NY9g0FFErJ40KF8GmjQ34_byj6RwEkhityze5HVT19FLhclGBj850RLtgdmlDECELjkjkegR6/s1600/FunPhotoBox101850s3xlimqp.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="426" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg34SO0kRais1Qq-_4hbdVvh9AsD0Wl2hH-cmabGRvNh3rTmkJcpuO1_xtyKiqG890YJw-NY9g0FFErJ40KF8GmjQ34_byj6RwEkhityze5HVT19FLhclGBj850RLtgdmlDECELjkjkegR6/s640/FunPhotoBox101850s3xlimqp.jpg" width="640" /></a></div>
<br /></div>ozzyhttp://www.blogger.com/profile/05255376610395800446noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6665610902995758368.post-77719933462521409582012-02-11T07:11:00.000-08:002012-02-14T20:49:27.258-08:00SEJARAH TANGERANG DAN BALARAJA<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div style="background-color: white; color: black;">
<u><span style="font-size: large;"><b>Asal Mula Nama Daerah Tangerang dan Penduduk Tangerang</b> </span></u></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; font-size: small;">Kamis, 24-04-2008 10:02:22 oleh: Ign. Taat Ujianto
Kanal: Iptek</span></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; font-size: small;">
<span style="font-size: large;">Dulu bernama Tanggeran </span></span></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; font-size: small;">Menurut tradisi lisan yang menjadi pengetahuan masyarakat Tangerang, nama daerah Tengerang dulu dikenal dengan sebutan Tanggeran yang berasal dari bahasa Sunda yaitu tengger dan perang. Kata “tengger” dalam bahasa Sunda memiliki arti “tanda” yaitu berupa tugu yang didirikan sebagai tanda batas wilayah kekuasaan Banten dan VOC, sekitar pertengahan abad 17. Oleh sebab itu, ada pula yang menyebut Tangerang berasal dari kata Tanggeran (dengan satu g maupun dobel g). Daerah yang dimaksud berada di bagian sebelah barat Sungai Cisadane (Kampung Grendeng atau tepatnya di ujung jalan Otto Iskandar Dinata sekarang). Tugu dibangun oleh Pangeran Soegiri, salah satu putra Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tugu tersebut tertulis prasasti dalam huruf Arab gundul dengan dialek Banten, yang isinya sebagai berikut:</span></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; font-size: small;">
<i>Bismillah peget Ingkang Gusti
Diningsun juput parenah kala Sabtu
Ping Gasal Sapar Tahun Wau
Rengsena Perang nelek Nangeran
Bungas wetan Cipamugas kilen Cidurian
Sakebeh Angraksa Sitingsung Parahyang-Titi
Terjemahan dalam bahasa Indonesia :
Dengan nama Allah tetap Maha Kuasa
Dari kami mengambil kesempatan pada hari Sabtu
Tanggal 5 Sapar Tahun Wau
Sesudah perang kita memancangkan Tugu
Untuk mempertahankan batas Timur Cipamugas
(Cisadane) dan Barat yaitu Cidurian
Semua menjaga tanah kaum Parahyang</i></span></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; font-size: small;">
Sedangkan istilah “perang” menunjuk pengertian bahwa daerah tersebut dalam perjalanan sejarah menjadi medan perang antara Kasultanan Banten dengan tentara VOC. Hal ini makin dibuktikan dengan adanya keberadaan benteng pertahanan kasultanan Banten di sebelah barat Cisadane dan benteng pertahanan VOC di sebelah Timur Cisadane. Keberadaan benteng tersebut juga menjadi dasar bagi sebutan daerah sekitarnya (Tangerang) sebagai daerah Beteng. Hingga masa pemerintahan kolonial, Tangerang lebih lazim disebut dengan istilah “Beteng”.</span></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; font-size: small;">
Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, sekitar tahun 1652, benteng pertahanan kasultanan Banten didirikan oleh tiga maulana (Yudhanegara, Wangsakara dan Santika) yang diangkat oleh penguasa Banten. Mereka mendirikan pusat pemerintahan kemaulanaan sekaligus menjadi pusat perlawanan terhadap VOC di daerah Tigaraksa. Sebutan Tigaraksa, diambil dari sebutan kehormatan kepada tiga maulana sebagai tiga pimpinan (tiga tiang/pemimpin). Mereka mendapat mandat dari Sultan Agung Tirtoyoso (1651-1680) melawan VOC yang mencoba menerapkan monopoli dagang yang merugikan Kesultanan Banten. Namun, dalam pertempuran melawan VOC, ketiga maulana tersebut berturut-turut gugur satu persatu.</span></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; font-size: small;">
Perubahan sebutan Tangeran menjadi Tangerang terjadi pada masa daerah Tangeran mulai dikuasai oleh VOC yaitu sejak ditandatangani perjanjian antara Sultan Haji dan VOC pada tanggal 17 April 1684. Daerah Tangerang seluruhnya masuk kekuasaan Belanda. Kala itu, tentara Belanda tidak hanya terdiri dari bangsa asli Belanda (bule) tetapi juga merekrut warga pribumi di antaranya dari Madura dan Makasar yang di antaranya ditempatkan di sekitar beteng. Tentara kompeni yang berasal dari Makasar tidak mengenal huruf mati, dan terbiasa menyebut “Tangeran” dengan “Tangerang”. Kesalahan ejaan dan dialek inilah yang diwariskan hingga kini.</span></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; font-size: small;">
Sebutan “Tangerang” menjadi resmi pada masa pendudukan Jepang tahun 1942-1945. Pemerintah Jepang melakukan pemindahan pusat pemerintahan Jakarta (Jakarta Ken) ke Tangerang yang dipimpin oleh Kentyo M Atik Soeardi dengan pangkat Tihoo Nito Gyoosieken seperti termuat dalam Po No. 34/2604. Terkait pemindahan Jakarta Ken Yaskusyo ke Tangerang tersebut, Panitia Hari Jadi Kabupaten Tangerang kemudian menetapkan tanggal tersebut sebagai hari lahir pemerintahan Tangerang yaitu pada tanggal 27 Desember 1943. Selanjutnya penetapan ini dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Tangerang Nomor 18 Tahun 1984 tertanggal 25 Oktober 1984.</span></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; font-size: small;">
<span style="font-size: large;">Asal Mula Penduduk Tangerang</span></span></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; font-size: small;">Latar belakang penduduk yang mendiami Tangerang dalam sejarahnya dapat diketahui dari berbagai sumber antara lain sejumlah prasasti, berita-berita Cina, maupun laporan perjalanan bangsa kulit putih di Nusantara.</span></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; font-size: small;">
“Pada mulanya, penduduk Tangeran boleh dibilang hanya beretnis dan berbudaya Sunda. Mereka terdiri atas penduduk asli setempat, serta pendatang dari Banten, Bogor, dan Priangan. Kemudian sejak 1526, datang penduduk baru dari wilayah pesisir Kesultanan Demak dan Cirebon yang beretnis dan berbudaya Jawa, seiring dengan proses Islamisasi dan perluasan wilayah kekuasaan kedua kesultanan itu. Mereka menempati daerah pesisir Tangeran sebelah barat”.</span></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; font-size: small;">[1]
Orang Banten yang menetap di daerah Tangerang diduga merupakan warga campuran etnis Sunda, Jawa, Cina, yang merupakan pengikut Fatahillah dari Demak yang menguasai Banten dan kemudian ke wilayah Sunda Calapa. Etnis Jawa juga makin bertambah sekitar tahun 1526 tatkala pasukan Mataram menyerbu VOC. Tatkala pasukan Mataram gagal menghancurkan VOC di Batavia, sebagian dari mereka menetap di wilayah Tangeran.</span></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; font-size: small;">
Orang Tionghoa yang bermigrasi ke Asia Tenggara sejak sekitar abad 7 M, diduga juga banyak yang kemudian menetap di Tangeran seiring berkembangnya Tionghoa-muslim dari Demak. Di antara mereka kemudian banyak yang beranak-pinak dan melahirkan warga keturunan. Jumlah mereka juga kian bertambah sekitar tahun 1740. Orang Tionghoa kala itu diisukan akan melakukan pemberontakan terhadap VOC. Konon sekitar 10.000 orang Tionghoa kemudian ditumpas dan ribuan lainnya direlokasi oleh VOC ke daerah sekitar Pandok Jagung, Pondok Kacang, dan sejumlah daerah lain di Tangeran.. Di kemudian hari, di antara mereka banyak yang menjadi tuan-tuan tanah yang menguasai tanah-tanah partikelir.</span></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; font-size: small;">
Penduduk berikutnya adalah orang-orang Betawi yang kini banyak tinggal di perbatasan Tangerang-Jakarta. Mereka adalah orang-orang yang di masa kolonial tinggal di Batavia dan mulai berdatangan sekitar tahun 1680. Diduga mereka pindah ke Tangeran karena bencana banjir yang selalu melanda Batavia.</span></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; font-size: small;">
Menurut sebuah sumber, pada tahun 1846, daerah Tangeran juga didatangi oleh orang-orang dari Lampung. Mereka menempati daerah Tangeran Utara dan membentuk pemukiman yang kini disebut daerah Kampung Melayu (Thahiruddin, 1971)[2]. Informasi mengenai seputar migrasi orang Lampung, akan dibahas dalam tulisan ini di bagian bab berikutnya, </span></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; font-size: small;">
Di jaman kemerdekaan dan Orde Baru, penduduk Tangerang makin beragam etnis. Berkembangnya industri di sana, mengakibatkan banyak pendatang baik dari Jawa maupun luar Jawa yang akhirnya menjadi warga baru. Menurut sensus penduduk tahun 1971, penduduk Tangerang berjumlah 1.066.695, kemudian di tahun 1980 meningkat menjadi 1.815.229 dan hingga tahun 1996 tercatat mencapai 2.548.200 jiwa. Rata-rata pertumbuhan per-tahunnya mencapai 5,23% per tahun.</span></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; font-size: small;">
Untuk sekedar memetakan persebaran etnis-etnis di Tangerang, dapat disebutkan di sini bahwa daerah Tangerang Utara bagian timur berpenduduk etnis Betawi dan Cina serta berbudaya Melayu Betawi. Daerah Tangerang Timur bagian selatan berpenduduk dan berbudaya Betawi. Daerah Tangeran Selatan berpenduduk dan berbudaya Sunda. Sedang daerah Tangeran Utara sebelah barat berpenduduk dan berbudaya Jawa[3]. Persebaran penduduk tersebut di masa kini tidak lagi bisa mudah dibaca mengingat banyaknya pendatang baru dari berbagai daerah. Maka, apabila ingin mengetahui persebaran etnis di Tangerang, tentunya dibutuhkan studi yang lebih mendalam.</span></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<br /></div>
<div style="background-color: white; color: black;">
<span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; font-size: small;">
Jakarta, 23 April 2008
________________________________________
[1] Halim, Wahidin. Ziarah Budaya Kota Tangeran Menuju Masyarakat Berperadaban Akhlakul Karimah, Tangerang, 2005
[2] Migrasi orang Lampung ke Tangerang, diduga terkait perlawanan penguasa Lampung terhadap pemerintahan kolonial pada tahun 1826. Perlawanan ini di pimpin Raden Imba dari Keratuan Darah Putih. Tahun 1826 sampai dengan 1856 merupakan masa perang Lampung (Perang Raden Intan). Namun sayang, pada tanggal 5 Oktober 1856 Raden Intan II gugur dalam peperangan menghadapi tentara jajahan dibawah pimpinan Kolonel Waleson. Perang Lampung pun akhirnya berakhir. (Bandingkan Ekadjati, Edi S. Sejarah Kabupaten Tangerang, Pemda Tangerang: 2004, halaman 110)
[3] Ibid. </span><br />
<br />
<br />
<br />
<span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; font-size: small;">sekelumit kami tambahkan tentang SEJARAH BALARAJA,Era "kompeni" hingga kini</span><br />
<span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; font-size: small;">Oleh : Supiatna (Balaraja)</span><br />
<br />
Historis Tangerang Barat (Tangbar) dan identitasnya tak lepas dari
sejarah sebuah kota Balaraja. Gagasan pemekaran Tangbar pun di lontarkan
oleh Bupati Tangerang, Ismet Iskandar di kota ini. Balaraja merupakan
kota icon Tangbar sesuai dengan perjalanan sejarahnya dari masa ke masa
sebagai daerah kewedanaan yang wilyahnya meliputi wilayah Tangbar pada
saat ini didesak untuk segera dimekarkan.<br />
<br />
<br />
<span id="more-260"></span><br />
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><strong>I. Balaraja dari Masa ke Masa</strong></span></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
<span style="font-size: small;"><strong>A. Balaraja Masa Kerajaan Banten</strong></span></div>
<div style="text-align: left;">
<br />
Balaraja yang terletak di Tangerang bagian barat yang menyimpan bukti
sejarah dan titik nadirnya dimulai dari nama daerah ini. Nama kota
Balaraja terdapat dua versi akar nama sejarah kota ini.</div>
<div style="text-align: left;">
Pertama, Balaraja berasal dari kata bala (bale) dan raja. Bale berarti
balai atau tempat persinggahan. Dan raja yang dimaksud di sini adalah
raja yang berasal dari kerajaan Banten. Artinya tempat peristirahatan
raja. Pernyataan ini dikuatkan dengan sebuah tempat pemandian yang
dikenal dengan nama Talagasari (Tempat ini kemudian menjadi nama desa).</div>
<div style="text-align: left;">
Letak tempat pemandian tersebut tepat berada di depan balai dulu gedung
Kewedanaan Balaraja dan sekarang dijadikan gedung Kecamatan Balaraja
tersebut. Diperkirakan berada di Klinik Aroba, tepatnya di belakang
Mesjid Al-Jihad. Hal ini mengingatkan kita pada Tasik Ardi dekat Situs
Surosowan, Banten.</div>
<div style="text-align: left;">
Ada berbagai versi mengenai diri raja yang
beristirahat di wilayah ini. Pertama ada yang menyatakan Raja Brawijaya
dari Majapahit dan Sultan Agung dari Mataram yang tercatat dalam sejarah
pernah menyerang Batavia.<br />
Versi kedua dan ketiga ini sebenarnya kurang kuat. Jika dilihat dari
bukti yang tersebar di sekitaran Balaraja kini. Bukti pertama, Patung
Balaraja yang dikenal masyarakat sebagai patung Ki Buyut Talim sebagai
salah satu icon pejuang Banten.</div>
<div style="text-align: left;">
Kedua, terdapat makam Buyut Sanudin letaknya
berada di Kampung Leuweung Gede Desa Parahu Kecamatan Sukamulya.
Ketiga, Makam Nyi Mas Malati di Kampung Bunar, Desa Bunar Kecamatan
Sukamulya. Pejuang wanita Banten di Tangerang.</div>
<div style="text-align: left;">
Dan yang terakhir Makam Uyut Ambiya. Makam
yang pernah membuat heboh seantaro Nusantara karena makam ini mendadak
membesar seperti orang hamil. Dari beberapa hikayat bahwa Uyut Ambiya
ini salah satu pemimpin perang Banten versus Kompeni Belanda. Sebagian
orang ada yang mengatakan Uyut Ambiya ini orang yang sama dengan Buyut
Talim.</div>
<div style="text-align: left;">
Jika ditinjau dari persebaran bahasa. Di
Balaraja terdapat pulau bahasa Jawa Banten yang berada di Kampung Pekong
Desa Saga Kecamatan Balaraja. Kemiripan kosa kata dengan bahasa di
bantaran sungai dan pesisir pantai di wilayah kerajaan Banten.</div>
<div style="text-align: left;">
Dari bukti-bukti tersebut Balaraja sangat
kental dengan perjuangan Banten melawan Kompeni Belanda yang berada di
batas demarkasi sebelah Timur Cisadane. Wajar saja sebab wilayah ini
dibelah oleh sungai Cimanceri sebagai jalan menuju Batavia pada waktu
itu.</div>
<div style="text-align: left;">
Adapun versi etimologi, Balaraja yang kedua.
Kata Balaraja berasal dari dua kata, Yakni kata bala tentara raja
kemudian untuk memudahkan sebuta disingkat menjadi balaraja. Versi ini
juga mengakui bahwa bala tentara raja ini berasal dari Banten.</div>
<div style="text-align: left;">
Jika kita kaitkan dengan bukti yang tersebar
di sekitaran kota ini sangat cocok. Sebab bukti makam yang berada
disekitaran Balaraja pun dipenuhi oleh makam para pejuang yang berasal
dari Banten.</div>
<div style="text-align: left;">
Nama Kota Balaraja pernah diinterpretasi
oleh Emha Ainun Nadjib (Cak Nun) dalam tausiyah di Mesjid At-Taqwa,
Tanjung Karang, Bandar Lampung, 1998. Ketika itu penulis masih menjadi
mahasiswa di sana. Beliau mengatakan bahwa tanda-tanda kejatuhan
Soeharto itu ditandai oleh membesarnya (baca: Hamilnya) makam para
pejuang Banten di desa Tobat.</div>
<div style="text-align: left;">
<em>Sign</em> pada kata “Bala” bermakna
bencana dan “raja” itu presiden yang berkuasa dalam hal ini, Soeharto.
Tempat makam tersebut berada di desa Tobat. Bencana bagi presiden
menandakan bencana yang menimpa Soeharto dan kroninya untuk segera
bertobat. Kata bertobat itu merujuk pada nama desa tempat makam berada.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
<strong> B. Balaraja Masa Kolonial</strong></div>
<div style="text-align: left;">
<br />
Sejarah Balaraja ketika zaman Kolonial Belanda tak lepas dari sejarah
berdirinya Tangerang yang pada waktu itu ditetapkan sebagai kontroleur
afdeling yang dikepalai seorang kontroleur. Daerah itu dibagi dalam
beberapa wilayah administrasi distrik (orang Balaraja bilang:
kewedanaan) yang dikepalai seorang demang (dimulai 1881)—tahun 1907
kemudian diganti dengan wedana.</div>
<div style="text-align: left;">
Berdasarkan Staatblad van het Nederlands Indie No. 185 tahun 1918 luas
wilayah tersebut 1309 Km2 yang terdiri dari distrik Tangerang, Belaraja
(Blaraja) dan Mauk. Pada perkembanganya dimekarkan menjadi empat
sehingga pada tahun 1934 berdirilah Kewedanaan Curug.</div>
<div style="text-align: left;">
Dalam ranah birokrasi kolonial Belanda
jabatan yang paling tinggi untuk bumiputera adalah wedana dan kepala
jaksa. Jabatan ini pun pada umumnya dipegang oleh bangsawan Sunda dari
Priangan atau Cirebon.<br />
Dalam catatan sejarah kolonial Belanda yang menjabat sebagai Wedana
Balaraja, antara lain: Rangga Jaban Abdoel Moehi (17 Maret 1881-1907),
Mas Martomi Abdoelhardjo (17 Juli 1907-1910), Soeid bin Soeoed (31
Oktober 1910-1924), R. Soeria Adilaga (22 Mei 1924-1925), R. Abas Soeria
Nata Atmadja (26 Februari 1925-1925), R. Kandoeroen Sastra Negara (28
November 1925-1918), R. Achmad Wirahadi Koesoemah (11 Mei 1928-1930),
Mas Sutadiwirja (27 Oktober 1930-1932), R. Momod Tisna Wijaya (28 Mei
1932-…), Toebagoes Bakri (1 Februari 1934-1935), R. Moehamad Tabri Danoe
Saputra (20 Juni 1935-1940), dan Mas Moehamad Hapid Wiradinata (17 Juni
1940-…) .</div>
<div style="text-align: left;">
Adapun wilayah distrik tak lepas dari tanah
partikelir. Jika kita konversikan sekarang tanah partikelir di Balaraja
(1900-1910) tersebut terdiri dari Antjol Victoria of Daroe (sekarang
masuk ke wilayah Kecamatan Jambe dan sebagian Kab. Bogor), Antjol Pasir
(sekarang masuk kecamatan Jambe), Blaradja en Boeniajoe (sekarang masuk
wilayah kecamatan Balaraja dan Sukamulya), Tigaraksa (sekarang masuk
wilayah kecamatan Tigaraksa), Tjikoeja (sekarang masuk wilayah Kecamatan
Cisoka dan Solear), Karangserang dalem of Kemiri (sekarang masuk
wilayah kecamatan Kemiri), Pasilian (sekarang masuk wilayah kecamatan
Kronjo), Djenggati (sekarang masuk wilayah Kabupaten Serang), Tjakoeng
of Kresek (sekarang masuk wilayah kecamatan Kresek).<br />
Tanah partikelir ini digelontorkan kepada pihak swasta untuk disewakan
oleh Kompeni Belanda akibat kebangkrutan VOC. Swastanisasi tanah milik
Negara merupakan solusi untuk menutupi kebangkrutan kas VOC waktu itu.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
<strong>C. Balaraja Masa Revolusi</strong></div>
<div style="text-align: left;">
<br />
Pergolakan di Balaraja terjadi ketika pasca perang dunia II saat bom
atom Hirosima-Nagasaki meluluhlantakan Jepang. Jepang menyerah tanpa
syarat kepada sekutu, 1945. Efeknya Indonesia mampu merebut kemerdekaan,
17 Agustus 1945. Anehnya berita kemerdekaan Republik Indonesia telat
diterima oleh warga Tangerang, termasuk daerah-daerah di bawah
kewenangan Kewedanaan Balaraja pada saat itu.</div>
<div style="text-align: left;">
Pergolakan Tangerang tak lepas dari peran
serta komando Resimen Tangerang yang di dalamnya terdapat lasykar
rakyat. Berita dari pelaku lasykar pernah di dengar penulis dari
almarhum Sersan Sawinan (mantan TRI) ketika terjadi baku tembak antara
Tentara Belanda (Gurkha) dan Lasykar rakyat di Pasar Balaraja lama.</div>
<div style="text-align: left;">
Beliau menceritakan bangunan pasar
dibombardir (baca: digranat) oleh tentara Belanda. Kekaguman penulis
saat itu mengarah pada struktur kekuatan beton bangunan pasar yang tetap
tangguh. Mungkin sesuatu yang susah dicari tandingannya dengan bangunan
di zaman sekarang.<br />
Peperangan yang dimulai dari Cikande akhirnya membuat lasykar rakyat
bergerilya masuk desa keluar desa. Korban dari kedua belah pun tak
terelakan lagi.</div>
<div style="text-align: left;">
Masa revolusi yang menjadi catatan pahit
adalah zaman gedoran Cina. Peristiwa ini tercatat dalam berita
jurnalistik sekitar awal Juni 1946. Kampung Parahu dan Kampung Ceplak
Kewedanaan Balaraja adalah kampung yang paling banyak menelan korban
warga Cina.</div>
<div style="text-align: left;">
Peristiwa kelam ini bukan berarti melulu
kesalahan pribumi tetapi memang kesalahan sistem kolonial yang membuat
pribumi tertindas. Peristiwa ini pun diperparah dengan identifikasi
pribumi terhadap warga Cina yang menjadi mata-mata Belanda. Kerusuhan
muncul mulai dari Tangerang merambah ke daerah hingga pecah di kawasan
Kewedanaan Balaraja.</div>
<div style="text-align: left;">
Syahrir sebagai perdana menteri pada 6 Juni
1946 menyesali peristiwa penggedoran Tangerang. Esoknya Soekarno pun
menyinggung peristiwa tersebut dalam pidatonya yang berjudul “Keadaan
Bahaya”.<br />
Sebagai tindak lanjut pemerintah menginstruksikan kepada Resimen
Tangerang untuk melucuti senjata yang berada di tangan rakyat. Di
samping itu, pemerintah pusat mengirimkan misi yang dipimpin menteri
penerangan M. Natsir disertai pejabat kementrian dalam negeri, wakil
Tentara Republik Indonesia (TRI) bersama wakil golongan Cina, Oey Kim
Seng menginspeksi tempat-tempat terjadinya kerusuhan.</div>
<div style="text-align: left;">
Di Balaraja M. Natsir berpidato dihadapan
massa dan menasihati masyarakat Balaraja. Agar kerusuhan semacam ini
tidak terulang kembali karena akan merugikan pemerintah RI yang baru
saja berdiri dalam meraih citra publik di mata internasional. Dibantu
oleh tokoh daerah seperti Achmad Chotib, Syamoen dan Sutalaksana.
Akhirnya warga pribumi dan Cina pun memahami kekeliruannya.</div>
<div style="text-align: left;">
Ada hal yang patut menjadi perhatian bagi
pembaca bahwa Balaraja pernah menjadi ibukota Kabupaten Tangerang ketika
diduduki tentara Gurkha, Belanda. Pemerintah RI mengangkat R. Achyad
Penna sebagai Patih Pemerintah RI beserta seluruh staf dan aparat
pemerintah RI Kabupaten Tangerang mutasi ke Balaraja, jabatannya
pertamanya dari 1945 hingga 1949. Selanjutnya Bupati RI di Balaraja
dijabat oleh KH Abdulhadi (Juli 1946), R. Djajarukmana (1947) hingga
jabatan ini kembali ke R. Achyad Penna tahun (1950-1952).</div>
<div style="text-align: left;">
Sebagai catatan bahwa pada masa revolusi
kedudukan pemerintah RI Kabupaten Tangerang berkedudukan di Balaraja
kurang lebih selama 7 tahun. R. Achyad Penna sebagai orang Tangerang
lulusan OSVIA Serang kemudian menjabat kembali sebagai Bupati Tangerang
(1950-1952) setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada pemerintah
RI.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
<strong>D. Balaraja Masa Kini</strong></div>
<div style="text-align: left;">
<br />
Kewedanaan Balaraja berkembang seiring dengan perkembangan zaman sistem
ini pun dihilangkan dan masing-masing wilayah partikelir pun menjadi
kecamatan. Kecamatan Balaraja, Tigaraksa, Cisoka, Kronjo dan Kresek.
Selanjutnya Balaraja memekarkan Jayanti sebagai kecamatan.</div>
<div style="text-align: left;">
Seiring dengan perkembangan zaman otonomi
daerah, tahun 2007 Bupati Tangerang, Ismet Iskandar memekarkan kembali
Kecamatan Balaraja sehingga jadilah Kecamatan Sukamulya. Kecamatan
Kresek dipekarkan jadilah Kecamatan Gunung Kaler. Kronjo dipekarkan
jadilah Kecamatan Mekar Baru dan Kecamatan Cisoka jadilah tumbuhlah
Kecamatan Solear. Sebagai ancangan pembentukan Kabupaten baru yang
bernama Tangerang Barat.</div>
<div style="text-align: left;">
Secara historis Tangerang bagian barat ini
sudah sepantasnya menjadi kabupaten diiringi kelengkapan potensi
pendapatan asli daerah sangat memungkin. Letak geografis yang strategis
di antara jalur lalu lintas nasional yang cukup padat.</div>
<div style="text-align: left;">
Pusat Industri tumbuh dan berkembang di
Kecamatan Balaraja, Jayanti dan Cisoka. Areal perumahan sebagai daerah
salah satu penyangga Ibukota sudah berdiri di setiap kecamatan yang ada
di daerah ini.</div>
<div style="text-align: left;">
Potensi pertanian tersebar di wilayah
kecamatan Cisoka, Solear, Jayanati, Sukamulya, Kresek, Gunung kaler,
Mekar Baru, dan Kronjo. Adapun potensi kelautan dan perikanan berpusat
di Kecamatan Kronjo dan Mekar Baru.</div>
<div style="text-align: center;">
<span style="font-size: large;"><strong>II. Identitas Budaya Tangbar</strong></span></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
<strong>A. Budaya Berkesenian Di Tangbar</strong></div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
Budaya menurut Koentjoroningrat merupakan
hasil cipta, rasa dan karsa suatu masyarakat. Kaitannya adalah
berkesenian yang didorong karena pengolahan rasa sehingga kehalusan budi
tercermin dalam pribadi masyarakatnya. Kehalusan ini akan berdampak
pada aspek sosial budaya dan sosial politik.</div>
<div style="text-align: left;">
Dari proses interaksi berkesenian inilah
budaya pun menjadi pola pikir yang berpengaruh ke seluruh lini
perikehidupan masyarakat. Dan menjadi ‘ruh’ pijakan pemikiran yang
disadari ataupun tidak oleh individu tersebut.</div>
<div style="text-align: left;">
Dari berbagai pengamatan dapat
dideskripsikan diantaranya berkaitan dengan jiwa kesenian yang menjadi
landasan munculnya hal tersebut di daerah ini, diantaranya adalah budaya
yang bernafaskan religi, yang berlandaskan jejak budaya proto
masyarakat tersebut pun akulturasi dengan masyarakat luar.</div>
<div style="text-align: left;">
Di antara budaya yang berlandaskan religi,
tentunya masyarakat Tangbar yang menduduki wilayah seluas 264.03 Km
dengan jumlah penduduk 573.742 jiwa ini komposisi keberagaman pemeluk
agama masyarakatnya adalah Islam, 572.654; Katolik, 249; Protestan, 401;
Hindu, 226; Budha, 212 (Proyeksi dari Urais Kemenag Kab. Tangerang,
2008). Komposisi ini menunjukkan budaya masyarakat setempat dipengaruhi
oleh ritualitas keislaman yang sangat kental.</div>
<div style="text-align: left;">
Berkesenian secara umum berarti melahirkan
jiwa-jiwa seni atau budaya masyarakat. Di Tangbar budaya Islam yang bisa
dilihat adalah Marhaba Rakbi (dikenal dengan istilah Marhabaan).
Uniknya, akhir tahun 80-an Marhabaan dilakukan untuk prosesi khitanan
anak laki-laki. Sayangnya, prosesi ini hampir bahkan bisa dikatakan
punah di wilayah ini. Penggunaan prosesi ini berbeda di wilayah Banten
lainnya seperti yang dideskripsikan buku ”Profil Seni Budaya Banten”
(Dispendik Prov. Banten, 2003).</div>
<div style="text-align: left;">
Seperti di wilayah Banten lainnya, marhabaan
juga digunakan untuk prosesi pemberian nama kepada si cabang bayi. Sang
bayi di arak keliling ketika hadirin berdiri melantunkan Marhabaan
diikuti nampan dengan lilin dan kelapa muda yang dihiasi pernak-pernik
uang. Pada saat diarak itulah cukuran terhadap bayi tersebut dilakukan
dan rambut hasil cukuran dimasukan ke dalam kelapa muda. Menurut Ust. H.
Nawawi (alm.) jika orang tuanya berkelebihan, hasil cukuran ditimbang
kemudian digantikan dengan emas, emas pun dijual hasilnya kemudian
disedakahkan atau dijariahkan.</div>
<div style="text-align: left;">
Keunikan lain, dari kebiasaan masyarakat
islam Tangbar yakni selalu dikumandangkannya pembacaan manakib Syekh
Abdul Qodir Jaelani atau lebih dikenal dengan istilah mamaca. Saat
penduduk akan melakukan malam pengisiian rumah baru, pesta perkawinan,
ataupun acara selamatan lainnya. Moment yang paling khas pada prosesi
mamaca pengisian rumah adalah di kala sesi pantek paku.</div>
<div style="text-align: left;">
Adapun pada bagian pupuh tertentu terdapat
acara Numbak, yakni mencoba meramal nasib ke depan dengan menyelipkan
uang recehan atau kertas pada lembaran halaman manakiban tersebut.
Memorial acara ini mengingatkan penulis di rumah KH Djasmaryadi ketika
Pak Tile melantunkan pupuh demi pupuh dengan suaranya yang merdu. Mamaca
masih tumbuh subur tetapi kebiasaan ikutannya sudah jarang dilakukan
masyarakat saat ini.</div>
<div style="text-align: left;">
Kesenian rakyat Tangbar lain yang hampir
punah adalah Terbang peninggalan Ibu Nyi Mas Malati sebagaian ada yang
mengatakan peninggalan Syekh Nawawi Al-Bantani yang sekarang dipimpin
Bapak Sakib di Desa Bunar, Sukamulya. Grup kesenian dimainkan oleh lima
orang pemain (2 pemain rebana, 1 pemain kecrek, 1 pemain rebab dan
seorang sebagai pedendang shalawat). Yang menyedihkan tidak ada perawat,
penggali, dan penerus kesenian ini. Diprediksi kurang dari 1 dekade
lagi peninggalan kesenian ini tinggal nama saja.</div>
<div style="text-align: left;">
Satu alat kesenian lagi yang konon nasibnya
akan sama adalah gambang, angklung, dan bedug peninggalan Ki Buyut Kati
dari Tonjong, Kresek. Diperkirakan kemunculan kesenian buhun ini tidak
jauh dari masa keemasan Terbang Ibu Nyi Mas Malati (1658-an). Salah satu
tokoh fenomenal di wilayah ini. Pijakan hukum untuk menjaga budaya ini
yang dapat dijadikan landasan adalah UU No. 5 Thn. 1992 tentang Benda
Cagar Budaya Pasal 18 (1) dan UU No. 19 Thn. 2002 tentang 2002 tentang
Hak Cipta Pasal 10 (1) & (2) sehingga tidak ada lagi ewuh pakewuh
atau ‘kebakaran jenggot’ dikemudian hari atas pengklaiman budaya
tersebut.</div>
<div style="text-align: left;">
‘Alam’ kesenian rakyat yang tidak banyak
diminati pemuda saat ini antara lain antara lain kesenian wayang golek.
Hasil wawancara penulis dengan penggiat kesenian rakyat wilayah ini
tinggal 3 grouf wayang golek yang masih eksis di wilayah ini, antara
lain: grouf wayang golek Murta Ponah I pimpinan Dalang Murjana
(Sukamulya), Murta Ponah II pimpinan Dalang Mursidin (Sukamulya), dan
Gentra Lodaya II pimpinan Dalang Agus Baskara (Pangkat-Jayanti). Dua
dalang terakhir ini konon kabarnya, sudah diakui di kancah nasional.</div>
<div style="text-align: left;">
Dari data yang dapat dihimpun kesenian
rakyat lain yang masih eksis adalah topeng. Kesenian ini mirip dengan
lenong Betawi atau lebih mirip dengan lakon jenaka.</div>
<div style="text-align: left;">
Di antara grouf topeng yang masih aktif
berdasarkan penelusuran di daerah ini antara lain grouf Topeng Gentong
pimpinan Gr. Usup (Parahu-Sukamulya), Sinar Balebat pimpinan Bpk.
Markata (Benda-Sukamulya), Centong pimpinan Bpk. Said (Tonjong-Kresek),
Giri Asih pimpinan Bpk. Saudi (Koper-Kresek), Odah-Saputra pimpinan Ibu
Odah (Bojong Manuk-Kresek), Eroh pimpinan Bpk. Cekong (Cempaka-Cisoka),
Canung pimpinan Bpk. Canung (Cempaka-Cisoka), Mekar Wangi pimpinan Bpk.
Padil Irawan (Pangkat-Jayanti).</div>
<div style="text-align: left;">
Dari sekian grouf topeng ini
ke-eksistensian-nya ditentukan para nayaga-nya yang hanya bergantung
pada frekuensi panggilan para peminatnya saja. Oleh karena itu,
diperlukan adanya perhatian khusus para inohong sehingga keberadaanya
menjadi ikon wisata budaya daerah ini.</div>
<div style="text-align: left;">
Harapan yang diperlukan adanya design khusus
untuk memajukannya dengan inovasi kekinian dalam rangka mendongkrak
devisa daerah. Budaya-budaya rakyat yang ada pun tidak hanya sebagai
simbol dalam seremonial untuk tujuan mempresentasikan keberadaan
kesenian saja tetapi menjadikan wahana sosialisasi program kerja
unggulan Pemda dan bangsa yang berdampak pada peningkatan indeks
pembangunan manusia dan kehalusan budi masyarakat yang semakin terkikis.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
<strong>B. Budaya Politik Tangbar</strong></div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
Demokrasi menjadi pilihan bangsa kita yang
majemuk terutama dalam rangka memajukkan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pilihan ini yang kemudian menjadikan
proses yang memakan waktu dan kesabaran untuk menjadikan masyarakat kita
melek dalam berpolitik dan menyalurkan hasrat politiknya. Tentu saja
proses pengkaderan melek politik ini telah dilakukan dengan berbagai
bentuk kegiatan sejak usia dini hingga manula.</div>
<div style="text-align: left;">
Keharusan pendorong partisipasi masyarakat
bagi 399,427 jiwa dari 203,796 laki-laki dan 195,631 wanita – Total DPS
HP* pada 9 kecamatan di Tangbar – yang menjadi pemilih tetap pada
perhelatan Pilpres setahun lalu, akan menjadi ampuhkah nanti? Tentu,
jawabannya ada dikemudian hari. Bagi bukan menang atau kalah tetapi
persentase tingkat partisipasi masyarakat tersebut ketika pesta digelar.
Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa pada saat lepas dari perhelatan
tersebut? Ternyata kita masih punya PR tentang ini. Kita semestinya
mendidik masyarakat kita agar melek politik dalam rangka meminimalisir
kekurangan dan kecurangan pesta tersebut.</div>
<div style="text-align: left;">
Masih terbayang oleh ketika masih duduk di
bangku SMA, waktu itu, tidak ada bahasa money politics dalam Pilkades.
Namun di penghujung tahun ’90-an saat Pilkades kembali hadir penyakit
itu tiba-tiba menggerogoti naluri pemilih. Entahlah budaya semacam itu
muncul di Tangbar. Patogensi masyarakat pun semakin menggila-gila.
Penulis tidak ingin mengungkapkan dari mana ‘virus’ itu muncul. Tetapi
bagaimana menghilangkan perlahan-lahan atau jika mampu sekaligus,
sehingga tidak menjadi penyakit yang akut tingkat tinggi dan melumpuhkan
pesta demokrasi di kampung kita.</div>
<div style="text-align: left;">
Solusinya adalah mendidik politik bersih
dengan kesenian dan perhelatan dalam ritual keagamaan sehingga
penghematan bisa dilakukan. Karena pada saat itu semua lapisan
masyarakat hadir dan bisa tampil dalam rasa kebersamaan – atau dalam
istilah ke-guyub-an. Tumpah ruahnya masyarakat disaat jauh sebelum
menjelang pesta demokrasi menjauhkan anggapan apriori dan alergi
masyarakat terhadap politik.</div>
<div style="text-align: left;">
Kaum muda dan kalangan intelektual harus
bergerak ke depan dan mulai diberi kesempatan untuk sebuah tanggung
jawab atas kemajuan yang dimulai dari perubahan atas kampung halamannya.
Stagnasi akan lincah dengan sendirinya dalam proses dinamisasi zaman
jika ditata dengan sebuah harapan baru. Maka budaya politik baru akan
muncul di tanah ini dengan optimisme yang dipandu oleh jiwa bijak dari
sesepuh sebagai pengejawantahan janji yang telah terucapkan!</div>
<div style="text-align: left;">
Tinjauan kesenian sebagai dagangan yang
bermartabat belum muncul di wilayah ini. Padahal kesenian akan
memberikan dampak yang infiltratif yang halus, lembut dan tumbuh dalam
jiwa setiap insan. Plus disokogurui dengan kegiatan ritual religi yang
mampu mengarahkan keguyuban dalam membelai manusianya untuk berfikir dan
menjadikan wilayahnya baldatun toyibatun warabun gofur.</div>
<div style="text-align: left;">
Dari kesadaran menjaga warisan budaya guyub
inilah warga Tangbar tetap terjaga ketentramannya dari berbagai sudut.
Masyarakatnya yang someah terhadap pendatang dan berangkulan dalam
setiap perhelatan akan tetap terjaga jika diwasiti tanpa kepentingan
oleh setiap aparatur baik oleh pemerintah dan pemerintah daerah.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: center;">
<strong>III. Globalisasi dan Prilaku Orang Tangbar</strong></div>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
Arus industrilisasi mengepung
kampung-kampung di Tangerang Barat perubahan mendasar pun terjadi dari
masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Corak tata cara ini juga
yang membuka cakrawala bahkan tujuan hidup bagi masyarakat di sini.
Masyarakat agraris akan berbeda dengan masyarakat industri sebab hal ini
berkaitan dengan kegiatan orang yang berkejaran dengan target
eksistensi personalitas.</div>
<div style="text-align: left;">
Masyarakat agraris lebih banyak menciptakan budaya guyub, gotong royong.
Yang melibatkan banyak orang tanpa pamrih atau sekedarnya. Adapun
masyarakat industri akan berlomba untuk mengumpulkan pundi-pundi pribadi
sehingga hasil dari eksistensi diri lebih menonjol daripada kolegial.</div>
<div style="text-align: left;">
Gairah masyarakat industri lebih dinamis, cepat dan praktis sehingga
waktu merupakan hal yang begitu penting, time is money. Berbeda dengan
masyarakat agraris yang lebih tergantung pada alam sehingga waktu pun
bergantung pada iklim. Waktu pun tidak begitu ketat mengatur
perikehidupan masyarakat ini.</div>
<div style="text-align: left;">
Simpelnya, masyarakat agraris itu didominasi pemilik dan masyarakat
industri didominasi buruh. Kedudukan masyarakat agraris didominasi
sebagai bos dan masyarakat industri didominasi pekerja (buruh). Maka
perbedaan ini akan mengubah sirkulasi sentuhan antarorang dan perilaku
dari kedua masyarakat secara kontras.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
<strong>A. Perilaku Masyarakat Tangbar Dahulu</strong></div>
<div style="text-align: left;">
<br />
Masyarakat Tangerang Barat dahulu terkenal dengan kekuatan
silaturahminya. Dahulu orang mengenal dengan istilah ampihan, artinya
tempat seseorang yang ditokohkan sehingga banyak orang lain berkumpul
untuk kongko-kongko saja atau memecahkan suatu masalah di tempat
tersebut.</div>
<div style="text-align: left;">
Ampihan inilah yang menyebabkan orang dari daerah lain mampu mendeteksi
letak dan posisi anggota masyarakat yang dikenalnya berada. Ampihan ini
pula yang menjadi simpul ketika undangan menggarap sawah, mendirikan
rumah, kerja bakti membersihkan kampung, musibah ketika kehilangan orang
(meninggal) atau kegiatan tahlilan yang akan dilaksanakan.</div>
<div style="text-align: left;">
Dari ampihan ke ampihan yang lain inilah yang menjadikan budaya guyub di
setiap desa di daerah Tangerang barat. Kegiatan komunikasi mulut ke
mulut waktu itu menjadi jembatan yang paling sukses. Stasiun informasi
pun cukup diparkir di satu ampihan dan setiap orang yang menjadi anggota
menyerapnya. Timbulah kegiatan ngariung sebagai pola kehidupan bukan
saja di saat momen kenduri tetapi dalam segala hal.</div>
<div style="text-align: left;">
Dahulu mudah saja menggerakan sekelompok pemuda/i untuk menggarap sawah
cukup dengan memberi makan siang dan malam. Dahulu dengan mudah melihat
sekelompok pemuda nonton hiburan wayang atau topeng berjalan beriringan
sambil saling lempar guyonan.</div>
<div style="text-align: left;">
Penghargaan terhadap pemudi (baca: wanita) pun luar biasa dari
pemuda-pemuda Tangbar. Ketika mereka mengencani kekasihnya itu tidak
sendirian tetapi diiringi teman-temannya.</div>
<div style="text-align: left;">
Jika pemuda mengajak kekasihnya nonton hiburan. Yang bergembira bukan
saja kekasihnya tetapi orang tua wanita juga sebab sang pemuda biasanya
akan membawa oleh-oleh penganan seperti bacang, leupeut, bebodor, dan
kacang sangrai yang cukup banyak. Konon, bisa sebakul bahkan sepikulan.
Hal ini dilakukan baik oleh si miskin apalagi yang kaya.</div>
<div style="text-align: left;">
Kriteria pemilihan pemuda calon mantu pun berdasarkan pada skill sang
pemuda yang sudah pintar atau mampu menyangkul, ngored, ngawaluku atau
pintar menggergaji dan mengampak kayu. Begitu pun pemilihan terhadap
pemudinya. Pemudi yang siap dinikahkan itu pemudi yang sudah pintar
ngakeul, ngejo, nandur, dan ngetem dalam tibuat, panen padi.</div>
<div style="text-align: left;">
Sistem berkelompok ini juga dilakukan oleh pemuda/i yang selepas magrib
saat berangkat mengaji. Jika pemuda, akan berada di depan atau di
belakang membawa obor dan pemudinya berada di tengah sambil menjungjung
Quran tangan kirinya, tangan kananya memegang obor sehingga jika dilihat
dari kejauhan seperti untai naga yang membelah malam.</div>
<div style="text-align: left;">
Budaya pembuatan obor ini pun berlangsung ramai saat malam takbiran. Di
setiap pojok kampung terdapat obor. Beduk langgar pun berbunyi dimainkan
oleh sekelompok pemuda. Biasanya dilanjutkan hingga 7 hari pasca
lebaran. Biasanya disebut ngadu beduk istilahnya beduk barungan.</div>
<div style="text-align: left;">
Berkumpulnya penduduk pada saat lebaran berlangsung di saat dan tempat
tertentu. Biasanya H + 1 para penduduk menjejali pemakaman. Pemakaman
yang ramai itu di antaranya Makam Salak, Balaraja; Makam Sumur Bandung,
Jayanti; Makam Keramat Solear, Solear; dan Makam Pangeran Jaga lautan,
Pulo cangkir-Kronjo.</div>
<div style="text-align: left;">
Penulis terkesan dengan banyaknya penduduk, pedagang, dan ramainya
petasan dalam berbagai jenis yang di bakar pengunjung di Makam Salak,
Balaraja. Terasa saat itu pemuda/i dari berbagai ampihan berkumpul di
tempat tersebut untuk saling sapa atau jual tampang pada lawan jenisnya.</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
<strong>B. Perilaku Masyarakat Tangbar Di Era Globalisasi</strong></div>
<div style="text-align: left;">
<br />
Seperti kita ketahui Tangerang adalah negeri seribu industri. Begitupun
Tangerang Barat menerima cipratan arus industri ini sehingga pola
perilaku masyarakat Tangerang Barat lambat laun berubah.</div>
<div style="text-align: left;">
Industri biasanya memberikan banyak peluang pekerjaan bagi banyak orang.
Orang dari berbagai daerah berkumpul di Tangerang Barat sehingga banyak
urban dari daerah Lampung, Palembang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Bima, Sulawesi, Kalimantan, Indonesia Timor pun berkumpul. Akibat
ini pun membuka pelung orang asing dari Cina, Korea, Jepang, Eropa
bekerja di sektor ini.</div>
<div style="text-align: left;">
Dari persentuhan budaya dan aktifitas pun mengubah pola pergaulan
masyarakat setempat. Walaupun di masa lalu sudah banyak warga pendatang
sudah ada seperti pedagang dari priangan, Jawa tengah, Jawa timur,
Madura dan Makasar sudah hadir di sini. Begitu juga warga Cina sudah
ratusan tahun mendiami daerah Tangerang Barat.</div>
<div style="text-align: left;">
Masyarakat Tangerang Barat pada dasarnya welcome terhadap para
pendatang. Dan tidak protektif buktinya banyak penduduk di sini yang
menikah dengan penduduk luar. Akulturasi pun membentuk pola tingkah laku
yang beragam.</div>
<div style="text-align: left;">
Pemuda Tangerang Barat pun tetap berkerumun tetapi tidak berada di
ampihan. Mereka di warung, cape, atau toserba. Sebagian ada juga yang
berkumpul di pinggir jalan, pos Kamling tetapi sifat mereka selalu
nomaden.<br />
Pola pergaulan individualistis juga menjadi trend individu. Mereka yang
memiliki kendaraan dengan mudah berkencan dengan pujaan hatinya.
Kehidupan pun berubah nafsi-nafsi atau siasia-aingaing.</div>
<div style="text-align: left;">
Yang menjadi preseden buruk bagi paradigma berfikir penduduk Tangerang
Barat yakni dalam hal pendidikan. Akibat arus industri ini paradigma
berpikir berpendidikan. Kalau dulu Orang-orang Tangerang Barat
kebanyakan sekolah untuk mendapatkan kemampuan yang mumpuni. Sekarang
banyak penduduk yang berpikir bahwa sekolah asal lulus dan muaranya
adalah bekerja di Pabrik.</div>
<div style="text-align: left;">
Masalah asal-muasal pendidikan, besar-kecilnya nilai, bahkan
tinggi-rendahnya pendidikan bukan ukuran. Fenomena ini disebabkan tidak
ada sistem yang membedakan karena pemerintah maupun perusahaan tidak
memberikan ruang untuk kreatifitas dan prestasi seseorang. Misalnya saja
seorang sarjana yang bekerja di satu bagian produksi akan digaji sama
dengan lulusan SD.</div>
<div style="text-align: left;">
Parahnya lembaga pendidikan pun tidak mampu memasok manusia yang
berkualified untuk menduduki jabatan yang disediakan juga virus KKN pun
telah menjalar di dunia industri. Akibatnya, paradigma ini menjadi
patokan dari tujuan akhir orang-orang Tangerang bersekolah.</div>
<div style="text-align: left;">
Oleh karena itu, kejelian terhadap fenomena negatif ini harus menjadi
konsen bagi pemerintah maupun pemerintah daerah. Orang-orang Tangerang
Barat perlu diberikan pencerahan dalam hal ini sehingga patut kiranya
garansi bagi orang yang berprestasi dan berkarakter oleh pemerintah,
khususnya pemerintah daerah.</div>
<div style="text-align: left;">
Walhasil, konservasi sumber daya manusia yang berprestasi perlu
digalakkan di negeri demarkasi agraris dan industri ini. Semoga era
globalisasi ini tidak mencabut otak-otak brilian dari bumi Tangbar.***</div>
</div>
</div>ozzyhttp://www.blogger.com/profile/05255376610395800446noreply@blogger.com7tag:blogger.com,1999:blog-6665610902995758368.post-38518663208683866932012-02-11T06:19:00.000-08:002012-02-14T20:51:38.511-08:00RAHASIA SUKSES ORANG JEPANG<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<ol>
</ol>
<b><span style="font-size: large;"><span style="color: blue;">10 Rahasia Sukses Orang Jepang January </span></span></b><span style="font-size: large;"><span style="color: blue;"></span></span><ol>
<li style="text-align: left;"><blockquote class="tr_bq">
<br /></blockquote>
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: small;"><b>A</b>pa sajakah sikap-sikap orang Jepang yang bisa kita contoh biar bisa sukses kayak bangsa mereka ? Berikut adalah 10 rahasia Sukses orang Jepang :</span></blockquote>
<span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">
</span><span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif; font-size: small;"><br /></span><span style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">
</span><blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: small;">1. Kerja Keras
Sudah menjadi rahasia umum bahwa bangsa Jepang adalah pekerja keras. Rata-rata jam kerja pegawai di Jepang adalah 2450 jam/tahun, sangat tinggi dibandingkan dengan Amerika (1957 jam/tahun), Inggris (1911 jam/tahun), Jerman (1870 jam/tahun), dan Perancis (1680 jam/tahun). Seorang pegawai di Jepang bisa menghasilkan sebuah mobil dalam 9 hari, sedangkan pegawai di negara lain memerlukan 47 hari untuk membuat mobil yang bernilai sama. Seorang pekerja Jepang boleh dikatakan bisa melakukan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh 5-6 orang. Pulang cepat adalah sesuatu yang boleh dikatakan “agak memalukan” di Jepang, dan menandakan bahwa pegawai tersebut termasuk “yang tidak dibutuhkan” oleh perusahaan.</span></blockquote>
<div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">
<span style="font-size: small;"><br /></span></div>
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: small;">
2. Malu
Malu adalah budaya leluhur dan turun temurun bangsa Jepang. Harakiri (bunuh diri dengan menusukkan pisau ke perut) menjadi ritual sejak era samurai, yaitu ketika mereka kalah dalam pertempuran. Masuk ke dunia modern, wacananya sedikit berubah ke fenomena “mengundurkan diri” bagi para pejabat (mentri, politikus, dsb) yang terlibat masalah korupsi atau merasa gagal menjalankan tugasnya. Efek negatifnya mungkin adalah anak-anak SD, SMP yang kadang bunuh diri, karena nilainya jelek atau tidak naik kelas. Karena malu jugalah, orang Jepang lebih senang memilih jalan memutar daripada mengganggu pengemudi di belakangnya dengan memotong jalur di tengah jalan. Mereka malu terhadap lingkungannya apabila mereka melanggar peraturan ataupun norma yang sudah menjadi kesepakatan umum.
</span></blockquote>
<div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">
<span style="font-size: small;"><br /></span></div>
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: small;">
3. Hidup Hemat
Orang Jepang memiliki semangat hidup hemat dalam keseharian. Sikap anti konsumerisme berlebihan ini nampak dalam berbagai bidang kehidupan. Di masa awal mulai kehidupan di Jepang, saya sempat terheran-heran dengan banyaknya orang Jepang ramai belanja di supermarket pada sekitar jam 19:30. Selidik punya selidik, ternyata sudah menjadi hal yang biasa bahwa supermarket di Jepang akan memotong harga sampai separuhnya pada waktu sekitar setengah jam sebelum tutup. Seperti diketahui bahwa Supermarket di Jepang rata-rata tutup pada pukul 20:00.</span></blockquote>
<div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">
<span style="font-size: small;"><br /></span></div>
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: small;">
4. Loyalitas
Loyalitas membuat sistem karir di sebuah perusahaan berjalan dan tertata dengan rapi. Sedikit berbeda dengan sistem di Amerika dan Eropa, sangat jarang orang Jepang yang berpindah-pindah pekerjaan. Mereka biasanya bertahan di satu atau dua perusahaan sampai pensiun. Ini mungkin implikasi dari Industri di Jepang yang kebanyakan hanya mau menerima fresh graduate, yang kemudian mereka latih dan didik sendiri sesuai dengan bidang garapan (core business) perusahaan.</span></blockquote>
<div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">
<span style="font-size: small;"><br /></span></div>
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: small;">
5. Inovasi
Jepang bukan bangsa penemu, tapi orang Jepang mempunyai kelebihan dalam meracik temuan orang dan kemudian memasarkannya dalam bentuk yang diminati oleh masyarakat. Menarik membaca kisah Akio Morita yang mengembangkan Sony Walkman yang melegenda itu. Cassete Tape tidak ditemukan oleh Sony, patennya dimiliki oleh perusahaan Phillip Electronics. Tapi yang berhasil mengembangkan dan membundling model portable sebagai sebuah produk yang booming selama puluhan tahun adalah Akio Morita, founder dan CEO Sony pada masa itu. Sampai tahun 1995, tercatat lebih dari 300 model walkman lahir dan jumlah total produksi mencapai 150 juta produk. Teknik perakitan kendaraan roda empat juga bukan diciptakan orang Jepang, patennya dimiliki orang Amerika. Tapi ternyata Jepang dengan inovasinya bisa mengembangkan industri perakitan kendaraan yang lebih cepat dan murah.</span></blockquote>
<div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">
<span style="font-size: small;"><br /></span></div>
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: small;">
6. Pantang Menyerah
Sejarah membuktikan bahwa Jepang termasuk bangsa yang tahan banting dan pantang menyerah. Puluhan tahun dibawah kekaisaran Tokugawa yang menutup semua akses ke luar negeri, Jepang sangat tertinggal dalam teknologi. Ketika restorasi Meiji (meiji ishin) datang, bangsa Jepang cepat beradaptasi dan menjadi fast-learner. Kemiskinan sumber daya alam juga tidak membuat Jepang menyerah. Tidak hanya menjadi pengimpor minyak bumi, batubara, biji besi dan kayu, bahkan 85% sumber energi Jepang berasal dari negara lain termasuk Indonesia. Kabarnya kalau Indonesia menghentikan pasokan minyak bumi, maka 30% wilayah Jepang akan gelap gulita. Rentetan bencana terjadi di tahun 1945, dimulai dari bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, disusul dengan kalah perangnya Jepang, dan ditambahi dengan adanya gempa bumi besar di Tokyo. Ternyata Jepang tidak habis. Dalam beberapa tahun berikutnya Jepang sudah berhasil membangun industri otomotif dan bahkan juga kereta cepat (shinkansen). Mungkin cukup menakjubkan bagaimana Matsushita Konosuke yang usahanya hancur dan hampir tersingkir dari bisnis peralatan elektronik di tahun 1945 masih mampu merangkak, mulai dari nol untuk membangun industri sehingga menjadi kerajaan bisnis di era kekinian. Akio Morita juga awalnya menjadi tertawaan orang ketika menawarkan produk Cassete Tapenya yang mungil ke berbagai negara lain. Tapi akhirnya melegenda dengan Sony Walkman-nya. Yang juga cukup unik bahwa ilmu dan teori dimana orang harus belajar dari kegagalan ini mulai diformulasikan di Jepang dengan nama shippaigaku (ilmu kegagalan). Kapan-kapan saya akan kupas lebih jauh tentang ini</span></blockquote>
<div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">
<span style="font-size: small;"><br /></span></div>
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: small;">
7. Budaya Baca
Jangan kaget kalau anda datang ke Jepang dan masuk ke densha (kereta listrik), sebagian besar penumpangnya baik anak-anak maupun dewasa sedang membaca buku atau koran. Tidak peduli duduk atau berdiri, banyak yang memanfaatkan waktu di densha untuk membaca. Banyak penerbit yang mulai membuat man-ga (komik bergambar) untuk materi-materi kurikulum sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Pelajaran Sejarah, Biologi, Bahasa, dsb disajikan dengan menarik yang membuat minat baca masyarakat semakin tinggi. Saya pernah membahas masalah komik pendidikan di blog ini. Budaya baca orang Jepang juga didukung oleh kecepatan dalam proses penerjemahan buku-buku asing (bahasa inggris, perancis, jerman, dsb). Konon kabarnya legenda penerjemahan buku-buku asing sudah dimulai pada tahun 1684, seiring dibangunnya institute penerjemahan dan terus berkembang sampai jaman modern. Biasanya terjemahan buku bahasa Jepang sudah tersedia dalam beberapa minggu sejak buku asingnya diterbitkan.</span></blockquote>
<div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">
<span style="font-size: small;"><br /></span></div>
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: small;">
8. Kerjasama Kelompok
Budaya di Jepang tidak terlalu mengakomodasi kerja-kerja yang terlalu bersifat individualistik. Termasuk klaim hasil pekerjaan, biasanya ditujukan untuk tim atau kelompok tersebut. Fenomena ini tidak hanya di dunia kerja, kondisi kampus dengan lab penelitiannya juga seperti itu, mengerjakan tugas mata kuliah biasanya juga dalam bentuk kelompok. Kerja dalam kelompok mungkin salah satu kekuatan terbesar orang Jepang. Ada anekdot bahwa “1 orang professor Jepang akan kalah dengan satu orang professor Amerika, hanya 10 orang professor Amerika tidak akan bisa mengalahkan 10 orang professor Jepang yang berkelompok”. Musyawarah mufakat atau sering disebut dengan “rin-gi” adalah ritual dalam kelompok. Keputusan strategis harus dibicarakan dalam “rin-gi”.</span></blockquote>
<div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">
<span style="font-size: small;"><br /></span></div>
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: small;">9. Mandiri
Sejak usia dini anak-anak dilatih untuk mandiri. Irsyad, anak saya yang paling gede sempat merasakan masuk TK (Yochien) di Jepang. Dia harus membawa 3 tas besar berisi pakaian ganti, bento (bungkusan makan siang), sepatu ganti, buku-buku, handuk dan sebotol besar minuman yang menggantung di lehernya. Di Yochien setiap anak dilatih untuk membawa perlengkapan sendiri, dan bertanggung jawab terhadap barang miliknya sendiri. Lepas SMA dan masuk bangku kuliah hampir sebagian besar tidak meminta biaya kepada orang tua. Teman-temen seangkatan saya dulu di Saitama University mengandalkan kerja part time untuk biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari. Kalaupun kehabisan uang, mereka “meminjam” uang ke orang tua yang itu nanti mereka kembalikan di bulan berikutnya.
</span></blockquote>
<div style="font-family: "Trebuchet MS",sans-serif;">
<span style="font-size: small;"><br /></span></div>
<blockquote class="tr_bq">
<span style="font-size: small;">
10. Jaga Tradisi & Menghormati Orang Tua
Perkembangan teknologi dan ekonomi, tidak membuat bangsa Jepang kehilangan tradisi dan budayanya. Budaya perempuan yang sudah menikah untuk tidak bekerja masih ada dan hidup sampai saat ini.
Budaya minta maaf masih menjadi reflek orang Jepang. Kalau suatu hari anda naik sepeda di Jepang dan menabrak pejalan kaki, maka jangan kaget kalau yang kita tabrak malah yang minta maaf duluan.
Sampai saat ini orang Jepang relatif menghindari berkata “tidak” untuk apabila mendapat tawaran dari orang lain. Jadi kita harus hati-hati dalam pergaulan dengan orang Jepang karena “hai” belum tentu “ya” bagi orang Jepang. Pertanian merupakan tradisi leluhur dan aset penting di Jepang. Persaingan keras karena masuknya beras Thailand dan Amerika yang murah, tidak menyurutkan langkah pemerintah Jepang untuk melindungi para petaninya. Kabarnya tanah yang dijadikan lahan pertanian mendapatkan pengurangan pajak yang signifikan, termasuk beberapa insentif lain untuk orang-orang yang masih bertahan di dunia pertanian. Pertanian Jepang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia.</span></blockquote>
</li>
</ol>
</div>ozzyhttp://www.blogger.com/profile/05255376610395800446noreply@blogger.com0