Undang - Undag tenaga kerja

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia,

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :  a. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materiil

maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai

peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan

pembangunan;

c. bahwa sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan

pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan

peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja

dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

d. bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja  dimaksudkan untuk menjamin hak hak

dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa

diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan

keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;

e. bahwa beberapa undang undang di bidang  ketenagakerjaan dipandang sudah tidak

sesuai lagi dengan kebutuhan dan tuntutan pembangunan ketenagakerjaan, oleh

karena itu perlu dicabut dan/atau ditarik kembali;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e

perlu membentuk Undang undang tentang Ketenagakerjaan;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28, dan Pasal 33 ayat (1)

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN.

Page 1 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan :

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada

waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun

untuk masyarakat.

3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan

dalam bentuk lain.

4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau

imbalan dalam bentuk lain.

5. Pengusaha adalah :

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu

perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri

menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia

mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang

berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

6. Perusahaan adalah :

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan,

milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara

yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam

bentuk lain;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan

mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk

lain.

7. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan

secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan,

strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang

berkesinambungan.

8. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang

berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai

dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.

9. Pelatihan kerja adalah keseluruhan  kegiatan untuk memberi, memperoleh,

meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap,

dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang

dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

10. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu  yang mencakup aspek

pengetahuan, keterampilan, dan sikap  kerja yang sesuai dengan standar yang

ditetapkan.

11. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara

terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di

bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih

berpengalaman, dalam proses produksi  barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam

Page 2 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

12. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga

kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang

sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat

memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.

13. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud

bekerja di wilayah Indonesia.

14. Perjanjian kerja adalah perjanjian  antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau

pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

15. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

16. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku

dalam proses produksi barang dan/atau  jasa yang terdiri dari unsur pengusaha,

pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

17. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk  dari, oleh, dan untuk

pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas,

terbuka, mandiri, demokratis, dan  bertanggung jawab guna memperjuangkan,

membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan

kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

18. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal

yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri

dari pengusaha dan serikat pekerja/ serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.

19. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah

tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi

pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.

20. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang  dibuat secara tertulis oleh pengusaha

yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

21. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara

serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat

pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha,

atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat

kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

22. Perselisihan hubungan industrial adalah  perbedaan pendapat yang mengakibatkan

pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau

serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan

kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar

serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

23. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan

secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan

atau memperlambat pekerjaan.

24. Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk menolak

pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan.

25. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal

tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan

pengusaha.

26. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

27. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.

28. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.

29. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari.

30. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang

sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang

ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan

Page 3 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas

suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

31. 31. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau

keperluan yang bersifat jasmaniah dan  rohaniah, baik di dalam maupun di luar

hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi

produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

32. Pengawasan ketenagakerjaan adalah  kegiatan mengawasi dan menegakkan

pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan.

33. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

 

BAB II

LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui

koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.

Pasal 4

Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :

a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;

b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai

dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;

c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan

d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

 

BAB III

KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA

Pasal 5

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh

pekerjaan.

Pasal 6

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari

pengusaha.

BAB IV

PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN

INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Page 4 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

Pasal 7

(1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan

menyusun perencanaan tenaga kerja.

(2) Perencanaan tenaga kerja meliputi :

a. perencanaan tenaga kerja makro; dan

b. perencanaan tenaga kerja mikro.

 

(3) Dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan

ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada

perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

(1) Perencanaan tenaga kerja disusun atas  dasar informasi ketenagakerjaan yang antara

lain meliputi :

a. penduduk dan tenaga kerja;

b. kesempatan kerja;

c. pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;

d. produktivitas tenaga kerja;

e. hubungan industrial;

f. kondisi lingkungan kerja;

g. pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan

h. jaminan sosial tenaga kerja.

(2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh dari semua

pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.

(3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan

serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

BAB V

PELATIHAN KERJA

Pasal 9

Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan

mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan

kesejahteraan.

Pasal 10

(1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia

usaha, baik di da-lam maupun di luar hubungan kerja.

(2) Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu pada

standar kompetensi kerja.

(3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.

(4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 11

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau

Page 5 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya

melalui pelatihan kerja.

Pasal 12

(1) Pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi

pekerjanya melalui pelatihan kerja.

(2) Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) diwajibkan bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan

Keputusan Menteri.

(3) Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja

sesuai dengan bi-dang tugasnya.

Pasal 13

(1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau

lembaga pelatihan kerja swasta.

(2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.

(3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam

menyelenggarakan pe-latihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta.

Pasal 14

(1) Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau

perorangan.

(2) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

memperoleh izin atau men daftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan di kabupaten/kota.

(3) Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah mendaftarkan

kegiatannya kepada instansi  yang bertanggung jawab di  bidang ketenagakerjaan di

kabupaten/kota.

(4) Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 15

Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan :

a. tersedianya tenaga kepelatihan;

b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;

c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan

d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja.

Pasal 16

(1) Lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memperoleh izin dan lembaga pelatihan

kerja pemerintah yang telah terdaftar dapat memperoleh akreditasi dari lembaga

akreditasi.

(2) Lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat independen terdiri

atas unsur masya rakat dan pemerintah ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(3) Organisasi dan tata kerja lembaga akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

diatur dengan Kepu tusan Menteri.

Pasal 17

Page 6 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

(1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota dapat

menghentikan seme ntara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja, apabila dalam

pelaksanaannya ternyata :

a. tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;

dan/atau

b. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

(2) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), disertai alasan dan saran perbaikan dan berlaku paling lama 6

(enam) bulan.

(3) Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja hanya dikenakan

terhadap program pelatihan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 dan Pasal 15.

(4) Bagi penyelenggara pelatihan kerja dalam waktu 6 (enam) bulan tidak memenuhi dan

melengkapi saran per baikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi

penghentian program pelatihan.

(5) Penyelenggara pelatihan kerja yang tidak menaati dan tetap melaksanakan program

pelatihan kerja yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dikenakan

sanksi pencabutan izin dan pembatalan pendaftaran penyelenggara pelatihan.

(6) Ketentuan mengenai tata cara penghentian sementara, penghentian, pencabutan izin,

dan pembatalan pen daftaran diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 18

(1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti

pelatihan kerja yang di selenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga

pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.

(2) Pengakuan kompetensi kerja sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui

sertifikasi kompe tensi kerja.

(3) Sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat pula diikuti

oleh tenaga kerja yang telah berpengalaman.

(4) Untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi  kerja dibentuk badan  nasional sertifikasi

profesi yang inde penden.

(5) Pembentukan badan nasional sertifikasi profesi yang independen sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

Pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang cacat dilaksanakan dengan memperhatikan

jenis, derajat kecacatan, dan kemampuan tenaga kerja penyandang cacat yang

bersangkutan.

Pasal 20

(1) Untuk mendukung peningkatan pelatihan kerja dalam rangka pembangunan

ketenagakerjaan, dikembang kan satu sistem pelatihan kerja nasional yang merupakan

acuan pelaksanaan pelatihan kerja di semua bidang dan/atau sektor.

(2) Ketentuan mengenai bentuk, mekanisme, dan kelembagaan sistem pelatihan kerja

nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

Pelatihan kerja dapat diselenggarakan dengan sistem pemagangan.

Pasal 22

Page 7 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

(1) Pemagangan dilaksanakan atas dasar perjanjian pemagangan antara peserta dengan

pengusaha yang di buat secara tertulis.

(2) Perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya

memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha serta jangka waktu

pemagangan.

(3) Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), dianggap tidak  sah dan status peserta berubah menjadi

pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 23

Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi

kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.

Pasal 24

Pemagangan dapat dilaksanakan di perusahaan  sendiri atau di tempat penyelenggaraan

pelatihan kerja, atau perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia.

Pasal 25

(1) Pemagangan yang dilakukan di luar wilayah Indonesia wajib mendapat izin dari Menteri

atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggara

pemagangan harus ber bentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(3) Ketentuan mengenai  tata cara perizinan  pemagangan di luar wilayah Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 26

(1) Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia harus memperhatikan :

a. harkat dan martabat bangsa Indonesia;

b. penguasaan kompetensi yang lebih tinggi; dan

c. perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk melaksanakan

ibadahnya.

(2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk  dapat menghentikan pelaksanaan pemagangan di

luar wilayah Indo nesia apabila di dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 27

(1) Menteri dapat mewajibkan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk

melaksanakan program pemagangan.

(2) Dalam menetapkan persyaratan sebagaimana  dimaksud dalam ayat (1), Menteri harus

memperhatikan ke pentingan perusahaan, masyarakat, dan negara.

Pasal 28

(1) Untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam penetapan kebijakan serta

melakukan koordinasi pela tihan kerja  dan pemagangan dibentuk lembaga koordinasi

pelatihan kerja nasional.

(2) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga koordinasi pelatihan kerja

sebagaimana dimaksud da lam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden.

Page 8 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

Pasal 29

(1) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah  Daerah melakukan pembinaan pelatihan kerja

dan pemagangan.

(2) Pembinaan pelatihan kerja dan pemagangan  ditujukan ke arah peningkatan relevansi,

kualitas, dan efisien si penyelenggaraan pelatihan kerja dan produktivitas.

(3) Peningkatan produktivitas  sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan melalui

pengembangan buda ya produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi,

menuju terwujudnya produktivitas nasional.

Pasal 30

(1) Untuk meningkatkan produktivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)

dibentuk lembaga pro duktivitas yang bersifat nasional.

(2) Lembaga produktivitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berbentuk jejaring

kelembagaan pelayanan peningkatan produktivitas, yang bersifat lintas sektor maupun

daerah.

(3) Pembentukan, keanggotaan, dan tata kerja lembaga produktivitas nasional sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan Keputusan Presiden.

 

BAB VI

PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pasal 31

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan  kesempatan yang sama untuk memilih,

mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam

atau di luar negeri.

Pasal 32

(1) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta

adil, dan setara tanpa diskriminasi.

(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan

yang tepat sesuai de ngan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan

dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan

kesempatan kerja dan penye diaan tenaga  kerja sesuai dengan kebutuhan program

nasional dan daerah.

Pasal 33

Penempatan tenaga kerja terdiri dari :

a. penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan

b. penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Pasal 34

Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang.

Pasal 35

Page 9 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

(1) Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang

dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.

(2) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

memberikan perlindu ngan sejak rekrutmen sampai penempatan tenaga kerja

(3) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga

kerja wajib memberi kan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan

kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja.

Pasal 36

(1) Penempatan tenaga kerja oleh pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat

(1) dilakukan dengan memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja.

(2) Pelayanan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat

terpadu dalam satu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur :

a. pencari kerja;

b. lowongan pekerjaan;

c. informasi pasar kerja;

d. mekanisme antar kerja; dan

e. kelembagaan penempatan tenaga kerja.

(3) Unsur-unsur sistem penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dapat dilaksanakan secara terpisah yang  ditujukan untuk terwujudnya penempatan

tenaga kerja.

Pasal 37

(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)

terdiri dari :

a. instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenaga-kerjaan; dan

b. lembaga swasta berbadan hukum.

(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf

b dalam melak sanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memiliki izin tertulis

dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38

(1) Pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)

huruf a, dilarang memungut biaya penempatan, baik langsung maupun tidak langsung,

sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja.

(2) Lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat

(1) huruf b, hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna

tenaga kerja dan dari tenaga kerja golongan dan jabatan tertentu.

(3) Golongan dan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan

Keputusan Menteri.

 

BAB VII

PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 39

(1) Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di

dalam maupun di luar hubungan kerja.

(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja

baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

Page 10 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

(3) Semua kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah di setiap sektor diarahkan untuk

mewujudkan per luasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.

(4) Lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan, dan dunia usaha perlu

membantu dan mem berikan kemudahan bagi setiap kegiatan masyarakat yang dapat

menciptakan atau mengembangkan perluasan kesempatan kerja.

Pasal 40

(1) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan

kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber

daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.

(2) Penciptaan perluasan kesempatan kerja  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan dengan pola pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri, penerapan

sistem padat karya, penerapan teknologi  tepat guna, dan pendayagunaan tenaga kerja

sukarela atau pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.

Pasal 41

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan ketenagakerjaan dan perluasan kesempatan kerja.

(2) Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengawasi pelaksanaan kebijakan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud dalam ayat (2) dapat dibentuk

badan koordinasi yang beranggotakan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai perluasan kesempatan kerja, dan pembentukan badan koordinasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan ayat (3) dalam pasal ini diatur

dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 42

(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis

dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga kerja asing.

(3) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),  tidak berlaku bagi

perwakilan negara asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai

diplomatik dan konsuler.

(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk

jabatan tertentu dan waktu tertentu.

(5) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam

ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

(6) Tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) yang masa kerjanya habis

dan tidak dapat di perpanjang dapat digantikan oleh tenaga kerja asing lainnya.

Pasal 43

(1) Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana

penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

sekurang-kurangnya me muat keterangan :

a. alasan penggunaan tenaga kerja asing;

Page 11 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

b. jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi

perusahaan yang bersangkutan;

c. jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing; dan

d. penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga

kerja asing yang dipekerjakan.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi instansi pemerintah,

badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing

diatur dengan Keputu san Menteri.

Pasal 44

(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar

kompetensi yang berlaku.

(2) Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 45

(1) Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib :

a. menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping

tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari

tenaga kerja asing; dan

b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia

sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang

diduduki oleh tenaga kerja asing.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kerja asing

yang menduduki ja batan direksi dan/atau komisaris.

Pasal 46

(1) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau

jabatan-jabatan ter tentu.

(2) Jabatan-jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan

Keputusan Menteri

Pasal 47

(1) Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang

dipekerjakannya.

(2) Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku

bagi instansi pe merintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga

sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

(3) Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

(4) Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja

Page 12 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.

Pasal 49

Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja  asing serta pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan Keputusan Presiden.

 

BAB IX

HUBUNGAN KERJA

Pasal 50

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh.

Pasal 51

(1) Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.

(2) Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan

peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 52

(1) Perjanjian kerja dibuat atas dasar :

a. kesepakatan kedua belah pihak;

b. kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;

c. adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan

d. pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum,

kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

(2) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b dapat dibatalkan.

(3) Perjanjian kerja yang dibuat oleh para pihak yang bertentangan dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dan d batal demi hukum.

Pasal 53

Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja

dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.

Pasal 54

(1) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang kurangnya memuat :

a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;

b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;

c. jabatan atau jenis pekerjaan;

d. tempat pekerjaan;

e. besarnya upah dan cara pembayarannya;

f. syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;

g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;

h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan

i. tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e dan f,

Page 13 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

tidak boleh ber-tentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan

peraturan perundang undangan yang berlaku.

(3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang kurangnya

rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan

pengusaha masing masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.

Pasal 55

Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali  dan/atau diubah, kecuali  atas persetujuan para

pihak.

Pasal 56

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan

atas :

a. jangka waktu; atau

b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Pasal 57

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan

bahasa Indonesia dan huruf latin.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu  yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan

ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja

untuk waktu tidak tertentu.

(3) Dalam hal perjanjian kerja dibuat dalam  bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila

kemudian terdapat perbedaan penafsiran  antara keduanya, maka yang berlaku

perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Pasal 58

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan

kerja.

(2) Dalam hal disyaratkan masa percobaan  kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.

Pasal 59

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang

menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu,

yaitu :

a. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;

b. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama

dan paling lama 3 (tiga) tahun;

c. pekerjaan yang bersifat musiman; atau

d. pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk

tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat

tetap.

(3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui.

(4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat

Page 14 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk

jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut,

paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah

memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

(6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa

tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang

lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali

dan paling lama 2 (dua) tahun.

(7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu  yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum

menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

(8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Menteri.

Pasal 60

(1) Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja

paling lama 3 (tiga) bulan.

(2) Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha

dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

Pasal 61

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila :

a. pekerja meninggal dunia;

b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;

c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga

penyelesaian perselisihan  hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap; atau

d. adanya keadaan atau kejadian tertentu  yang dicantumkan dalam perjanjian kerja,

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan

berakhirnya hubungan kerja.

(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas

perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.

(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung

jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak

mengurangi hak-hak pekerja/buruh.

(4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha

dapat mengakhiri per-janjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh.

(5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/ buruh berhak

mendapatkan hak haknya se-suai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

atau hak hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau

perjanjian kerja bersama.

Pasal 62

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu

yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja

bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang

mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar  ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar

upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Page 15 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

Pasal 63

(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tidak tertentu dibuat secara lisan, maka pengusaha

wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan.

(2) Surat pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang kurangnya

memuat keterangan :

a. nama dan alamat pekerja/buruh;

b. tanggal mulai bekerja;

c. jenis pekerjaan; dan

d. besarnya upah.

Pasal 64

Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan

lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang

dibuat secara tertulis.

Pasal 65

(1) Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dilaksanakan

melalui perjanjian pem borongan pekerjaan yang dibuat secara tertulis.

(2) Pekerjaan yang dapat diserahkan kepada  perusahaan lain sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;

b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;

c. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan

d. tidak menghambat proses produksi secara langsung.

(3) Perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berbentuk badan hukum.

(4) Perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi pekerja/buruh pada perusahaan lain

sebagaimana dimak-sud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan

kerja dan syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Perubahan dan/atau penambahan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

(6) Hubungan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diatur dalam perjanjian kerja secara tertulis antara perusahaan lain dan pekerja/buruh

yang dipekerjakannya.

(7) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat didasarkan atas perjanjian

kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu apabila memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.

(8) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak terpenuhi,

maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima

pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan

pemberi pekerjaan.

(9) Dalam hal hubungan kerja beralih ke perusahaan pemberi pekerjaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (8), maka hubungan kerja pekerja/buruh dengan pemberi

pekerjaan sesuai dengan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (7).

Pasal 66

(1) Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh tidak boleh digunakan oleh

pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan

langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan

yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

(2) Penyedia jasa pekerja/buruh untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak

Page 16 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

berhubungan lang-sung dengan proses produksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa

pekerja/buruh;

b. perjanjian kerja yang berlaku dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada

huruf a adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan/atau perjanjian kerja waktu tidak

tertentu yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak;

c. perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang

timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; dan

d. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain

yang bertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara

tertulis dan wajib memuat pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

(3) Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan

memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b,

dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja

antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi

hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan.

BAB X

PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN, DAN

KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu

Perlindungan

Paragraf 1

Penyandang Cacat

Pasal 67

(1) Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan

perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

(2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Anak

Pasal 68

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Pasal 69

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang

berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk

melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan

kesehatan fisik, mental, dan sosial.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagai-mana dimaksud

Page 17 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

dalam ayat (1) ha-rus memenuhi persyaratan :

a. izin tertulis dari orang tua atau wali;

b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;

c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;

d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;

e. keselamatan dan kesehatan kerja;

f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan

g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f, dan g dikecualikan bagi

anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 70

(1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum

pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.

(2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas)

tahun.

(3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat :

a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan

pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan

b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 71

(1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan anak  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

memenuhi syarat :

a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;

b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan

c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial,

dan waktu sekolah.

(3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 72

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama  dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat

kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 73

Anak dianggap bekerja bilamana berada di  tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan

sebaliknya.

Pasal 74

(1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang

terburuk.

(2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;

b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk

pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;

Page 18 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

c. segala pekerjaan yang memanfaatkan,  menyediakan, atau melibatkan anak untuk

produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif

lainnya; dan/atau

d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

(3) Jenis-jenis pekerjaaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak

sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 75

(1) Pemerintah berkewajiban melakukan upaya  penanggulangan anak yang bekerja di luar

hubungan kerja.

(2) Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

Paragraf 3

Perempuan

Pasal 76

(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang

dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut

keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun

dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai

dengan pukul 07.00 wajib :

a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan

b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

(4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan

yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan

Menteri.

Paragraf 4

Waktu Kerja

Pasal 77

(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.

(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

a. 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam)

hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau

b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5

(lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sektor

usaha atau peker-jaan tertentu.

(4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Page 19 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

Pasal 78

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat :

a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan

b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu)

hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.

(2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.

(3) Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak

berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu.

(4) Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 79

(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.

(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi :

a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja

selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk

jam kerja;

b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk  6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu

atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;

c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua  belas) hari kerja setelah pekerja/buruh

yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan

d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2  (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun

ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah

bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama

dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat

tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan  dan selanjutnya berlaku untuk setiap

kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.

(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c

diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi

pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.

(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan

Menteri.

Pasal 80

Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja/ buruh untuk

melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.

Pasal 81

(1) Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan

kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) diatur dalam perjanjian

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Page 20 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

Pasal 82

(1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah)

bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah

melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

(2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh

istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter

kandungan atau bidan.

 

Pasal 83

Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan

sepatutnya untuk menyusui anaknya  jika hal itu harus dilakukan selama waktu

kerja.

  

Pasal 84

Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud

dalam  Pasal 79  ayat (2) huruf   b, c, dan d,  Pasal  80, dan Pasal 82 

berhak mendapat upah penuh. 

  

Pasal 85

(1) Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.

(2) Pengusaha dapat mempekerjakan pekerja/buruh untuk bekerja pada hari-hari

libur resmi apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebut harus dilaksanakan atau

dijalankan secara terus- menerus atau pada keadaan lain berdasarkan

kesepakatan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.  

(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan pada

hari libur resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib membayar  upah

kerja lembur.      

(4) Ketentuan mengenai jenis dan sifat  pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

 

Paragraf 5

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

 

 Pasal 86

(1)  Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :

a.   keselamatan dan kesehatan

kerja;                                        

b.   moral dan kesusilaan;

dan                                                     

c.   perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta

nilai-nilai agama.

 

(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas

kerja yang optimal   diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.   

           

Pasal 87

(1) Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan

Page 21 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan

kerja sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.     

              

Bagian Kedua

Pengupahan.

  

Pasal 88

(1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi

penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan.                              

(2) Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi

kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan

kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.  

(3) Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana  dimaksud

dalam ayat (2) meliputi :

a.    upah  minimum;                            

                           

b.    upah  kerja

lembur;                                                      

c.   upah tidak masuk kerja karena berhalangan;     

d.   upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar

pekerjaannya;

e.   upah karena menjalankan  hak waktu istirahat kerjanya;  

f.     bentuk  dan  cara  pembayaran  upah;                   

                      

g.   denda dan potongan

upah;                                                        

h.   hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;

                           

i.    struktur dan  skala pengupahan yang proporsional;        

j.    upah untuk pembayaran pesangon;  dan

k.   upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

(4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

huruf   a   berdasarkan  kebutuhan  hidup layak dan dengan mem-perhatikan

produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 89

(1)  Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  88  ayat (3)   huruf 

a   dapat  terdiri atas :

a.   upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

b.   upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau

kabupaten/kota.

(2) Upah  minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan kepada  

pencapaian kebutuhan hidup layak.

(3) Upah minimum sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) ditetapkan oleh

Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi

dan/atau Bupati/Walikota.

(4) Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

  

Page 22 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

Pasal 90

(1) Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

(2) Bagi pengusaha yang tidak mampu  membayar upah minimum sebagaimana

dimaksud dalam  Pasal 89 dapat dilakukan  penangguhan.

(3) Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan

Keputusan Menteri.

  

Pasal 91

(1) Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha

dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah

dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan   peraturan  perundang-undangan

yang berlaku.    

(2) Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah

atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesepakatan tersebut

batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  

Pasal 92

(1) Pengusaha menyusun struktur dan  skala upah dengan memperhatikan 

golongan,  jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.        

(2) Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan mem-perhatikan 

kemampuan perusahaan dan produktivitas.

(3) Ketentuan mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

  

Pasal 93

(1) Upah  tidak  dibayar  apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha

wajib membayar upah apabila :

a.  pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;    

b.  pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa

haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;

c.  pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah,

menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau

keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau

orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal

dunia;

d.  pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang

menjalankan kewajiban terhadap negara;                      

e.  pekerja/buruh  tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalan-kan

ibadah yang diperintahkan agamanya;

f.   pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi

pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun

halangan yang seharusnya dapat dihindari  pengusaha;

g.  pekerja/buruh  melaksanakan  hak

istirahat;                                        

h.  pekerja/buruh  melaksanakan  tugas  serikat pekerja/serikat buruh atas

persetujuan pengusaha;

dan                                                      

i.   pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan.

(3) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang sakit sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) huruf  a sebagai berikut :

Page 23 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

a.   untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100%  (seratus perseratus) dari

upah;

b.   untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus)

dari upah;

c.   untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari

upah; dan

d.   untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari

upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

(4) Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c sebagai berikut :        

a.   pekerja/buruh menikah, dibayar untuk  selama 3 (tiga) hari;            

b.   menikahkan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua)

hari;                

c.   mengkhitankan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari           

d.   membaptiskan anaknya, dibayar untuk selama 2 (dua) hari;           

e.   isteri melahirkan atau keguguran kandungan, dibayar untuk selama 2

(dua) hari;

f.   suami/isteri, orang tua/mertua atau anak atau menantu meninggal dunia,

dibayar untuk selama 2 (dua) hari; dan               

g.  anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk

selama 1 (satu) hari.

(5) Pengaturan pelaksanaan ketentuan   sebagaimana dimaksud  dalam ayat (2)

ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,  atau perjanjian kerja

bersama.

  

Pasal 94

Dalam  hal komponen upah  terdiri dari upah pokok dan tunjangan  tetap maka

besarnya  upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari

jumlah upah pokok dan tunjangan tetap.

  

Pasal 95

(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja/buruh karena kesengajaan atau

kelalaiannya dapat dikenakan denda.                      

(2) Pengusaha yang karena kesengajaan  atau kelalaiannya mengakibatkan

keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase

tertentu dari upah pekerja/buruh.

(3) Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada pengusaha dan/atau

pekerja/buruh, dalam pembayaran upah.

                                         

(4) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit  atau dilikuidasi berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari

pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pem-bayarannya.

  

Pasal 96

Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari

hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu    2 (dua) 

tahun sejak  timbulnya hak.

                                                                

Pasal 97

Ketentuan  mengenai penghasilan yang layak, kebijakan pengupahan, kebutuhan

hidup layak, dan perlindungan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 88,

penetapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 89,  dan

pengenaan denda  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), ayat (2) dan

Page 24 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

ayat (3)  diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

  

Pasal 98

(1) Untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan

yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem

pengupahan nasional dibentuk Dewan  Pengupahan Nasional, Provinsi, dan

Kabupaten/Kota.

(2) Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri

dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/-serikat buruh,

perguruan tinggi, dan pakar.  

(3) Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat  Nasional diangkat dan diberhentikan

oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi,

Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubenur/

Bupati/Walikota.        

(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, komposisi keanggotaan, tata cara

pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan, serta tugas dan tata kerja

Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur

dengan Keputusan Presiden. 

      

Bagian Ketiga

Kesejahteraan

  

Pasal 99

(1) Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial

tenaga kerja.         

(2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

        

Pasal 100

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan  bagi pekerja/buruh dan keluarganya,

pengusaha wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan.                

(2) Penyediaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilak-sanakan dengan  memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran

kemampuan perusahaan.

(3) Ketentuan mengenai jenis dan kriteria fasilitas kesejahteraan sesuai dengan

kebutuhan pekerja/buruh dan ukuran kemampuan perusahaan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.   

                     

Pasal 101

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh, dibentuk koperasi pekerja/buruh

dan usaha-usaha produktif di perusahaan.  

(2) Pemerintah,  pengusaha,  dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh

berupaya menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh, dan mengembangkan

usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.         

(4) Upaya-upaya untuk menumbuhkembangkan koperasi pekerja/buruh sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

  

BAB XI

HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bagian Kesatu

Umum

Page 25 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

  

Pasal 102

(1) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi

menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan, dan

melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan

ketenagakerjaan.

(2) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja/buruh dan serikat

pekerja/serikat buruhnya mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan

kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan

aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta

ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta

keluarganya.

(3) Dalam melaksanakan hubungan industrial, pengusaha dan organisasi

pengusahanya mempunyai fungsi menciptakan kemitraan, mengembang-kan

usaha, memperluas lapangan kerja, dan  memberikan kesejahteraan pekerja/buruh

secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.   

                                

Pasal 103

Hubungan Industrial dilaksanakan melalui

sarana :                                       

a. serikat pekerja/serikat buruh;     

b. organisasi pengusaha;

c. lembaga kerja sama bipartit;

d. embaga kerja sama tripartit;

e. peraturan perusahaan;

f. perjanjian kerja bersama;

g. peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan; dan

h. lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

 

Bagian Kedua

Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Pasal 104

(1) Setiap pekerja/buruh berhak membentuk  dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat

buruh.

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, serikat

pekerja/serikat buruh ber-hak menghimpun dan mengelola keuangan serta

mempertanggungjawabkan keuangan organisasi termasuk dana mogok.

(3) Besarnya dan tata cara pemungutan dana mogok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

diatur dalam ang-garan dasar dan/atau anggaran rumah tangga serikat pekerja/serikat

buruh yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Organisasi Pengusaha

Pasal 105

(1) Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha.

Page 26 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

(2) Ketentuan mengenai organisasi pengusaha diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ber-laku.

Bagian Keempat

Lembaga Kerja Sama Bipartit

Pasal 106

(1) Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/ buruh atau lebih

wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit.

(2) Lembaga kerja sama bipartit sebagaimana  dimaksud dalam ayat  (1) berfungsi sebagai

forum komunikasi, dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan.

(3) Susunan keanggotaan lembaga kerja sama  bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) terdiri dari unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh

pekerja/buruh secara demokratis untuk mewakili kepentingan pekerja/buruh di

perusahaan yang bersangkutan.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan susunan keanggotaan lembaga kerja

sama bipartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan

Keputusan Menteri.

Bagian Kelima

Lembaga Kerja Sama Tripartit

Pasal 107

(1) Lembaga kerja sama tripartit memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat kepada

pemerintah dan pihak terkait dalam penyusunan kebijakan dan pemecahan masalah

ketenagakerjaan.

(2) Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :

a. Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/ Kota; dan

b. Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

(3) Keanggotaan Lembaga Kerja sama Tripartit  terdiri dari unsur pemerintah, organisasi

pengusaha, dan seri-kat pekerja/serikat buruh.

(4) Tata kerja dan susunan organisasi Lembaga Kerja sama Tripartit sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam

Peraturan Perusahaan

Pasal 108

(1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang

wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri

atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Kewajiban membuat peraturan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak

berlaku bagi peru-sahaan yang telah memiliki perjanjian kerja bersama.

Pasal 109

Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang

bersangkutan.

Page 27 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

Pasal 110

(1) Peraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari

wakil pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

(2) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan telah terbentuk serikat pekerja/serikat

buruh maka wakil pe-kerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah

pengurus serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Dalam hal di perusahaan yang bersangkutan belum terbentuk serikat pekerja/serikat

buruh, wakil pekerja/ buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pekerja/buruh

yang dipilih secara demokratis untuk mewakili kepentingan para pekerja/buruh di

perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 111

(1) Peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat :

a. hak dan kewajiban pengusaha;

b. hak dan kewajiban pekerja/buruh;

c. syarat kerja;

d. tata tertib perusahaan; dan

e. jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan.

(2) Ketentuan dalam peraturan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang undangan yang berlaku.

(3) Masa berlaku peraturan perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui

setelah habis masa berlakunya.

(4) Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/ serikat buruh di

perusahaan meng hendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka

pengusaha wajib melayani.

(5) Dalam hal perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud

dalam ayat (4) tidak mencapai kesepakatan, maka peraturan perusahaan tetap berlaku

sampai habis jangka waktu berlakunya.

Pasal 112

(1) Pengesahan peraturan perusahaan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) harus sudah diberikan dalam waktu

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak naskah peraturan perusahaan diterima.

(2) Apabila peraturan perusahaan telah sesuai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 111

ayat (1) dan ayat (2), maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sudah terlampaui dan peraturan perusahaan belum disahkan

oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk,  maka peraturan perusahaan dianggap telah

mendapatkan pengesahan.

(3) Dalam hal peraturan perusahaan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 111 ayat (1) dan ayat (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk harus

memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha mengenai perbaikan peraturan

perusahaan.

(4) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan

diterima oleh pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pengusaha wajib

menyampaikan kembali peraturan perusahaan yang telah diperbaiki kepada Menteri atau

pejabat yang ditunjuk.

Pasal 113

(1) Perubahan peraturan perusahaan sebelum berakhir jangka waktu berlakunya hanya

dapat dilakukan atas dasar kesepakatan antara pengusaha dan wakil pekerja/buruh.

(2) Peraturan perusahaan hasil perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

Page 28 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

mendapat pengesa-han dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 114

Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan

perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh.

Pasal 115

Ketentuan mengenai tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan diatur

dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketujuh

Perjanjian Kerja Bersama

Pasal 116

(1) Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat

pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di

bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.

(2) Penyusunan perjanjian kerja bersama  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilaksanakan secara musya-warah.

(3) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuat secara

tertulis dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.

(4) Dalam hal terdapat perjanjian kerja bersama yang dibuat tidak menggunakan bahasa

Indonesia, maka per-janjian kerja bersama tersebut harus diterjemahkan dalam bahasa

Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan terjemahan tersebut dianggap sudah

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 117

Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) tidak mencapai

kesepakatan, maka penyelesaiannya dilakukan melalui prosedur penyelesaian perselisihan

hubungan industrial.

Pasal 118

Dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) perjanjian kerja bersama yang

berlaku bagi seluruh pekerja/buruh di perusahaan.

Pasal 119

(1) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh, maka

serikat pekerja/seri-kat buruh tersebut berhak mewakili pekerja/buruh dalam perundingan

pembuatan perjanjian kerja bersama dengan pengusaha apabila memiliki jumlah

anggota lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di

perusahaan yang bersangkutan.

(2) Dalam hal di satu perusahaan hanya terdapat satu serikat pekerja/serikat buruh

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetapi tidak memiliki jumlah anggota lebih dari 50%

(lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di perusahaan maka serikat

pekerja/serikat buruh dapat mewakili  pekerja/buruh dalam  perundingan dengan

pengusaha apabila serikat pekerja/serikat buruh yang bersangkutan telah mendapat

dukungan lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di

perusahaan melalui pemungutan suara.

Page 29 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

(3) Dalam hal dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai maka serikat

pekerja/serikat buruh yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permintaan untuk

merundingkan perjanjian kerja bersama  dengan pengusaha setelah melampaui jangka

waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak dilakukannya pemungutan suara dengan mengikuti

prosedur sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 120

(1) Dalam hal di satu perusahaan terdapat lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh

maka yang berhak mewakili  pekerja/buruh melakukan perundingan dengan pengusaha

yang jumlah keanggotaannya lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah

pekerja/buruh di perusahaan tersebut.

(2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka

serikat pekerja/serikat buruh dapat melakukan koalisi sehingga tercapai jumlah lebih dari

50% (lima puluh perseratus) dari seluruh jumlah pekerja/buruh di perusahaan tersebut

untuk mewakili dalam perundingan dengan pengusaha.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) tidak

terpenuhi, maka para seri-kat pekerja/serikat buruh membentuk tim perunding yang

keanggotaannya ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota masing-masing serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 121

Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan

Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota.

Pasal 122

Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) diselenggarakan oleh

panitia yang terdiri dari wakil-wakil pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh

yang disaksikan oleh pihak pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan

pengusaha.

Pasal 123

(1) Masa berlakunya perjanjian kerja bersama paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang

masa berlakunya pa-ling lama 1 (satu) tahun  berdasarkan kesepakatan tertulis antara

pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat

3 (tiga) bulan se-belum berakhirnya perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.

(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak mencapai

kesepakatan maka perjan-jian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk

paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 124

(1) Perjanjian kerja bersama paling sedikit memuat :

a. hak dan kewajiban pengusaha;

b. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh;

c. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; dan

d. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.

(2) Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

(3) Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-Page 30 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka ketentuan yang

bertentangan tersebut batal demi hukum  dan yang berlaku adalah ketentuan dalam

peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Dalam hal kedua belah pihak sepakat mengadakan perubahan perjanjian kerja bersama,

maka perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja

bersama yang sedang berlaku.

Pasal 126

(1) Pengusaha, serikat pekerja/serikat  buruh dan pekerja/buruh wajib melaksanakan

ketentuan yang ada da-lam perjanjian kerja bersama.

(2) Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan isi perjanjian kerja

bersama atau peru-bahannya kepada seluruh pekerja/ buruh.

(3) Pengusaha harus mencetak dan membagikan naskah perjanjian kerja bersama kepada

setiap pekerja/ buruh atas biaya perusahaan.

Pasal 127

(1) Perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha dan pekerja/buruh tidak boleh bertentangan

dengan perjanjian kerja bersama.

(2) Dalam hal ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

bertentangan dengan perjanjian kerja bersama, maka ketentuan dalam perjanjian kerja

tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam perjanjian kerja

bersama.

Pasal 128

Dalam hal perjanjian kerja tidak memuat aturan-aturan yang diatur dalam perjanjian kerja

bersama maka yang berlaku adalah aturan-aturan dalam perjanjian kerja bersama.

Pasal 129

(1) Pengusaha dilarang mengganti perjanjian kerja bersama dengan peraturan perusahaan,

selama di perusa-haan yang bersangkutan masih ada serikat pekerja/serikat buruh.

(2) Dalam hal di perusahaan tidak ada lagi serikat pekerja/serikat buruh dan perjanjian kerja

bersama diganti dengan peraturan perusahaan, maka ketentuan yang ada dalam

peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan yang ada dalam perjanjian

kerja bersama.

Pasal 130

(1) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan

diperpanjang atau diper-baharui dan di perusahaan tersebut hanya terdapat 1 (satu)

serikat pekerja/serikat buruh, maka perpanjangan atau pembuatan pembaharuan

perjanjian kerja bersama tidak mensyaratkan ketentuan dalam Pasal 119.

(2) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan

diperpanjang atau diper-baharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu)

serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang dulu berunding tidak

lagi memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau pembuatan

pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan oleh serikat pekerja/serikat buruh yang

anggotanya lebih 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah seluruh pekerja/buruh di

perusahaan bersama-sama dengan serikat pekerja/serikat buruh yang membuat

perjanjian kerja bersama terdahulu dengan membentuk tim perunding secara

Page 31 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

proporsional.

(3) Dalam hal perjanjian kerja bersama yang sudah berakhir masa berlakunya akan

diperpanjang atau diper-baharui dan di perusahaan tersebut terdapat lebih dari 1 (satu)

serikat pekerja/ serikat buruh dan tidak satupun serikat pekerja/serikat buruh yang ada

memenuhi ketentuan Pasal 120 ayat (1), maka perpanjangan atau pembuatan

pembaharuan perjanjian kerja bersama dilakukan menurut ketentuan Pasal 120 ayat (2)

dan ayat (3).

Pasal 131

(1) Dalam hal terjadi pembubaran serikat pekerja/serikat buruh atau pengalihan kepemilikan

perusahaan maka perjanjian kerja bersama  tetap berlaku sampai berakhirnya jangka

waktu perjanjian kerja bersama.

(2) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) dan masing-masing perusahaan

mempunyai perjan-jian kerja bersama maka perjanjian kerja bersama yang berlaku

adalah perjanjian kerja bersama yang lebih menguntungkan pekerja/buruh.

(3) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) antara perusahaan yang

mempunyai perjanjian kerja bersama dengan perusahaan yang belum mempunyai

perjanjian kerja bersama maka perjanjian  kerja bersama tersebut berlaku bagi

perusahaan yang bergabung (merger) sampai dengan berakhirnya jangka waktu

perjanjian kerja bersama.

Pasal 132

(1) Perjanjian kerja bersama mulai berlaku pada hari penandatanganan kecuali ditentukan

lain dalam perjanjian kerja bersama tersebut.

(2) Perjanjian kerja bersama yang ditandatangani oleh pihak yang membuat perjanjian kerja

bersama selan-jutnya didaftarkan oleh pengusaha pada instansi yang bertanggung

jawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 133

Ketentuan mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan, dan

pendaftaran perjanjian kerja bersama diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 134

Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan  kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha,

pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 135

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam mewujudkan

hubungan industrial merupakan tanggung jawab pekerja/buruh, pengusaha, dan

pemerintah.

Bagian Kedelapan

Lembaga Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial

Paragraf 1

Perselisihan Hubungan Industrial

Pasal 136

Page 32 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan

pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) tidak tercapai, maka  pengusaha dan pekerja/ buruh atau serikat

pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang.

Paragraf 2

Mogok Kerja

Pasal 137

Mogok kerja sebagai hak dasar  pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh dilakukan

secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Pasal 138

(1) Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh yang bermaksud mengajak

pekerja/buruh lain untuk mogok kerja pada saat mogok kerja berlangsung dilakukan

dengan tidak melanggar hukum.

(2) Pekerja/buruh yang diajak mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat

memenuhi atau tidak memenuhi ajakan tersebut.

Pasal 139

Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani

kepentingan umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatan-nya membahayakan

keselamatan jiwa manusia diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan

umum dan/atau membahayakan keselamatan orang lain.

Pasal 140

(1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja

dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan

secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan setempat.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;

b. tempat mogok kerja;

c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan

d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan sekretaris

serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja.

(3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak menjadi anggota

serikat pekerja/ serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) ditandatangani oleh perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator

dan/atau penanggung jawab mogok kerja.

(4) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka

demi menyelamat kan alat produksi dan aset perusahaan, pengusaha dapat mengambil

tindakan sementara dengan cara :

a. melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi kegiatan proses

produksi; atau

b. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi

Page 33 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

perusahaan.

Pasal 141

(1) Instansi pemerintah dan pihak perusahaan yang menerima surat pemberitahuan mogok

kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 wajib memberikan tanda terima.

(2) Sebelum dan selama mogok kerja berlangsung, instansi yang bertanggung jawab di

bidang ketenagakerjaan wajib menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya

pemogokan dengan mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang

berselisih.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan

kesepakatan, maka harus dibuatkan perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para

pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

sebagai saksi.

(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan

kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya mogok

kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang.

(5) Dalam hal perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dengan serikat pekerja/serikat

buruh atau penanggung jawab mogok kerja, mogok kerja dapat diteruskan atau

dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali.

Pasal 142

(1) Mogok kerja yang dilakukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 139 dan Pa-sal 140 adalah mogok kerja tidak sah.

(2) Akibat hukum dari mogok  kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

akan diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 143

(1) Siapapun tidak dapat menghalang-halangi  pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat

buruh untuk mengguna kan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan

damai.

(2) Siapapun dilarang melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap

pekerja/buruh dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh yang melakukan mogok kerja

secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 144

Terhadap mogok kerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 140, pengusaha dilarang :

a. mengganti pekerja/buruh yang mogok kerja dengan pekerja/buruh lain dari luar

perusahaan; atau

b. memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapun kepada pekerja/buruh

dan pengurus serikat pekerja/serikat buruh selama dan sesudah melakukan mogok

kerja.

Pasal 145

Dalam hal pekerja/buruh yang melakukan mogok kerja secara sah dalam melakukan

tuntutan hak normatif yang sungguh-sungguh dilanggar oleh pengusaha, pekerja/buruh

Page 34 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

berhak mendapatkan upah.

Paragraf 3

Penutupan Perusahaan (lock-out)

Pasal 146

(1) Penutupan perusahaan (lock out) merupakan hak dasar pengusaha untuk menolak

pekerja/buruh sebagian atau seluruhnya untuk menjalankan pekerjaan sebagai akibat

gagalnya perundingan.

(2) Pengusaha tidak dibenarkan melakukan penutupan perusahaan (lock out) sebagai

tindakan balasan sehubungan adanya tuntutan normatif dari  pekerja/buruh dan/atau

serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Tindakan penutupan perusahaan (lock out) harus dilakukan sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku.

Pasal 147

Penutupan perusahaan (lock out) dilarang dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang

melayani kepentingan umum dan/atau jenis kegiatan yang membahayakan keselamatan

jiwa manusia, meliputi rumah sakit, pelayanan jaringan air bersih, pusat pengendali

telekomunikasi, pusat penyedia tenaga listrik, pengolahan minyak  dan gas bumi, serta

kereta api.

Pasal 148

(1) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/buruh dan/atau serikat

pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum penutupan perusahaan (lock

out) dilaksanakan.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri penutupan  perusahaan (lock out);

dan

b. alasan dan sebab-sebab melakukan penutupan perusahaan (lock out).

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh pengusaha

dan/atau pimpinan perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 149

(1) Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dan instansi yang bertanggung jawab di

bidang ketenaga-kerjaan yang menerima secara langsung surat pemberitahuan

penutupan perusahaan (lock out) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus

memberikan tanda bukti penerimaan dengan  mencantumkan hari, tanggal, dan jam

penerimaan.

(2) Sebelum dan selama penutupan perusahaan (lock out) berlangsung, instansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berwenang langsung menyelesaikan

masalah yang menyebabkan timbulnya  penutupan perusahaan (lock out) dengan

mempertemukan dan merundingkannya dengan para pihak yang berselisih.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menghasilkan

kesepakatan, maka harus dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para

pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

sebagai saksi.

(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menghasilkan

kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang menyebabkan terjadinya

Page 35 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

penutupan perusahaan (lock out) kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan

industrial.

(5) Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha dan serikat pekerja/serikat

buruh, penutupan perusahaan (lock out) dapat diteruskan atau dihentikan untuk

sementara atau dihentikan sama sekali.

(6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 148 ayat (1) dan ayat (2) tidak

diperlukan apabila :

a. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar prosedur mogok kerja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140;

b. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar ketentuan normatif yang

ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama,

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 150

Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi

pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak,

milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik  badan hukum, baik milik swasta

maupun milik negara,  maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai

pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam

bentuk lain.

Pasal 151

(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala

upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.

(2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat

dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha

dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang

bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak

menghasilkan persetu-juan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja

dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian

perselisihan hubungan industrial.

Pasal 152

(1) Permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja diajukan secara tertulis kepada

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan  industrial disertai alasan yang menjadi

dasarnya.

(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diterima oleh

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila telah dirundangkan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2).

(3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan  industrial jika ternyata maksud untuk

memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak

menghasilkan kesepakatan.

Pasal 153

Page 36 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

(1) Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan :

a. pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter

selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;

b. pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban

terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

c. pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;

d. pekerja/buruh menikah;

e. pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui

bayinya;

f. pekerja/buruh mempunyai pertalian  darah dan/atau ikatan perkawinan dengan

pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam

perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama;

g. pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat

pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat

buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau

berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,

atau perjanjian kerja bersama;

h. pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai

perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;

i. karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis

kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;

j. pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit

karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu

penyembuhannya belum dapat dipastikan.

(2) Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali

pekerja/buruh yang bersangkutan.

Pasal 154

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) tidak diperlukan dalam hal :

a. pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan

secara tertulis sebelumnya;

b. pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan

sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya

hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali;

c. pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja,

peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan;

atau

d. pekerja/buruh meninggal dunia.

Pasal 155

(1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151

ayat (3) batal demi hukum.

(2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum

ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala

kewajibannya.

(3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang

Page 37 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh.

Pasal 156

(1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang

pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang

seharusnya diterima.

(2) Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit

sebagai berikut :

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan

upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan

upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat)

bulan upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima)

bulan upah;

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam)

bulan upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh)

bulan upah.

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih  tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8

(delapan) bulan upah;

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

(3) Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

ditetapkan sebagai be-rikut :

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan

upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga)

bulan upah;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4

(empat) bulan upah;

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun,

5 (lima) bulan upah;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas)

tahun, 6 (enam) bulan upah;

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh

satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh

empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

(4) Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

meliputi :

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana

pekerja/buruh diterima bekerja;

Page 38 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

c. penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima

belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi

yang memenuhi syarat;

d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau

perjanjian kerja bersama.

(5) Perubahan perhitungan uang pesangon, perhitungan uang penghargaan masa kerja,

dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 157

(1) Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang

penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang

tertunda, terdiri atas :

a. upah pokok;

b. segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada

pekerja/buruh dan keluarganya, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan

kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar

pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga

pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

(2) Dalam hal penghasilan pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan harian, maka

penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali penghasilan sehari.

(3) Dalam hal upah pekerja/buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan hasil,

potongan/borongan atau komisi, maka penghasilan sehari adalah sama dengan

pendapatan rata-rata per hari selama 12 (dua belas) bulan terakhir, dengan ketentuan

tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota.

(4) Dalam hal pekerjaan tergantung pada  keadaan cuaca dan upahnya didasarkan pada

upah borongan, maka perhitungan upah sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 (dua

belas) bulan terakhir.

Pasal 158

(1) Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan

pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut :

a. melakukan penipuan, pencurian,  atau penggelapan barang dan/atau uang milik

perusahaan;

b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan

perusahaan;

c. mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau

mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;

d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;

e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau

pengusaha di lingkungan kerja;

f. membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya

barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan;

h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam

keadaan bahaya di tempat kerja;

i. membongkar atau membocorkan  rahasia perusahaan yang seharusnya

Page 39 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau

j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

(2) Kesalahan berat sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) harus didukung dengan bukti

sebagai berikut :

a. pekerja/buruh tertangkap tangan;

b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan; atau

c. bukti lain berupa laporan kejadian  yang dibuat oleh pihak yang berwenang di

perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang

saksi.

(3) Pekerja/buruh yang diputus hubungan kerjanya berdasarkan alasan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), dapat memperoleh uang penggantian hak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 156 ayat (4).

(4) Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) yang  tugas dan fungsinya

tidak mewakili kepentingan  pengusaha secara langsung,  selain uang penggantian hak

sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besarnya dan

pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian

kerja bersama.

Pasal 159

Apabila pekerja/buruh tidak menerima pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 158 ayat (1), pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan ke

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 160

(1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak

pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah

tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi

tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah;

b. untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima perseratus) dari upah;

c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45% (empat puluh lima perseratus) dari upah;

d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih : 50% (lima puluh perseratus) dari upah.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling lama 6 (enam)

bulan takwin ter-hitung sejak hari pertama pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang

berwajib.

(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh yang

setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena

dalam proses perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh dinyatakan tidak

bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh kembali.

(5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan

berakhir dan pekerja/ buruh dinyatakan  bersalah, maka pengusaha dapat melakukan

pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.

(6) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5)

dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

(7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan

hubungan kerja sebagai-mana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan

masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai

ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Pasal 161

Page 40 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian

kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan

pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan

surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk

paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan

perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

(3) Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan

Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal

156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 162

(1) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri  atas kemauan sendiri, memperoleh uang

penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(2) Bagi pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan

fungsinya tidak me-wakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima

uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang

besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau

perjanjian kerja bersama.

(3) Pekerja/buruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

memenuhi syarat :

a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri;

b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan

c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri.

(4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri

dilakukan tanpa pene-tapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pasal 163

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam

hal terjadi peru-bahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan

perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka

pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal

156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan

uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

(2) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena

perubahan status, penggabungan, atau peleburan perusahaan, dan pengusaha tidak

bersedia menerima pekerja/buruh di perusahaannya, maka pekerja/buruh berhak atas

uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan

masa kerja 1 (satu) kali ketentuan dalam Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak

sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).

Pasal 164

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena

perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus

menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan

ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang  pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan

Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal

156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(2) Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan

Page 41 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena

perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau

bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,

dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali

ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali

ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156

ayat (4).

Pasal 165

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ buruh karena

perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas  uang pesangon  sebesar 1

(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali

ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat

(4).

Pasal 166

Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli

warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2

(dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang

penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak

sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

Pasal 167

(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena

memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha telah mengikutkan pekerja/buruh pada

program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja/buruh

tidak berhak mendapatkan uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang

penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), tetapi tetap berhak atas

uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(2) Dalam hal besarnya jaminan atau manfaat pensiun yang diterima sekaligus dalam

program pensiun se-bagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata lebih kecil daripada

jumlah uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan uang penghargaan

masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai

ketentuan Pasal 156 ayat (4), maka selisihnya dibayar oleh pengusaha.

(3) Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun

yang iurannya/premi-nya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang

diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar

oleh pengusaha.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat diatur lain

dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

(5) Dalam hal pengusaha tidak mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami

pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun pada program pensiun maka

pengusaha wajib memberikan kepada pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali

ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan

Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(6) Hak atas manfaat pensiun sebagaimana yang  dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat

(3), dan ayat (4) ti-dak menghilangkan hak pekerja/buruh atas jaminan hari tua yang

bersifat wajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 168

(1) Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa

keterangan secara ter tulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil

Page 42 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya

karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

(2) Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus

diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja/buruh masuk bekerja.

(3) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pekerja/buruh yang

bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat

(4) dan diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian

kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Pasal 169

(1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha

melakukan perbuatan sebagai berikut :

a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;

b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan

berturut-turut atau lebih;

d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/ buruh;

e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang

diperjanjikan; atau

f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan

kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada

perjanjian kerja.

(2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon  2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat

(2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang

penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).

(3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka

pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga

penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pekerja/buruh yang bersangkutan

tidak berhak atas uang pesangon sesuai  ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang

penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).

 

Pasal 170

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan tidak memenuhi keten-tuan Pasal 151 ayat (3)

dan Pasal 168, kecuali Pasal 158 ayat (1),  Pasal 160 ayat (3), Pasal 162, dan Pasal 169

batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan pekerja/buruh yang bersangkutan

serta membayar seluruh upah dan hak yang seharusnya diterima.

Pasal 171

Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162, dan pekerja/buruh yang

bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka

pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan

industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan

hubungan kerjanya.

Page 43 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

Pasal 172

Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan

kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas)

bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua)

kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan

Pasal 156 ayat (3), dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (4).

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 173

(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap unsur-unsur dan kegiatan yang

berhubungan dengan ketena-gakerjaan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat mengikut-sertakan organisasi

pengusaha, seri-kat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan secara

terpadu dan terko-ordinasi.

 

Pasal 174

Dalam rangka pembinaan ketenagakerjaan, pemerintah, organisasi peng-usaha, serikat

pekerja/serikat buruh dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja sama

internasional di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Pasal 175

(1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah

berjasa dalam pem-binaan ketenagakerjaan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam  ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk

piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.

BAB XIV

PENGAWASAN

Pasal 176

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh  pegawai pengawas ketenaga-kerjaan yang

mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan

perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pasal 177

Pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ditetapkan

oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 178

(1) Pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang

lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah

Page 44 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

(2) Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

diatur dengan Keputu-san Presiden.

Pasal 179

(1) Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 pada

pemerintah provin-si dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan

pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri.

(2) Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan

dengan Keputusan Men-teri.

Pasal 180

Ketentuan mengenai persyaratan penunjukan, hak dan kewajiban, serta wewenang pegawai

pengawas ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 181

Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai-mana

dimaksud dalam Pasal 176 wajib :

a. merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan;

b. tidak menyalahgunakan kewenangannya.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 182

(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai

pengawas ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai

negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran  laporan serta keterangan tentang tindak

pidana di bidang ketenaga-kerjaan;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di

bidang ketenagakerjaan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan

dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara

tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;

e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di

bidang ketenagakerjaan;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka  pelaksanaan tugas penyidikan tindak

pidana di bidang ketenagakerjaan; dan

g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan

tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

(3) Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Page 45 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA DAN

SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Pertama

Ketentuan Pidana

Pasal 183

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan

sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) merupakan tindak pidana

kejahatan.

Pasal 184

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (5),

dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)

tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) merupakan tindak pidana

kejahatan.

Pasal 185

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan

ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143,

dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1

(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp

100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus

juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) merupakan tindak pidana

kejahatan.

Pasal 186

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan

ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, dan Pasal 138 ayat (1), dikenakan sanksi pidana

penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda

paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp

400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) merupakan tindak pidana

pelanggaran.

Pasal 187

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2),

Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal

78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144, dikenakan

sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas)

bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling

banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) merupakan tindak pidana

Page 46 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

pelanggaran.

Pasal 188

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2),

Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal  78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111

ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148, dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp

5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta

rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) merupakan tindak pidana

pelanggaran.

Pasal 189

Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban

pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau

pekerja/buruh.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 190

(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran

ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15, Pasal 25,

Pasal 38 ayat (2), Pasal 45 ayat (1), Pasal  47 ayat (1), Pasal 48, Pasal 87, Pasal 106,

Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang ini serta

peraturan pelaksanaannya.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa :

a. teguran;

b. peringatan tertulis;

c. pembatasan kegiatan usaha;

d. pembekuan kegiatan usaha;

e. pembatalan persetujuan;

f. pembatalan pendaftaran;

g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi;

h. pencabutan ijin.

(3) Ketentuan mengenai sanksi administratif  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 191

Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetap berlaku sepanjang

tidak bertentangan dan/atau  belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan

Undang undang ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 192

Page 47 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

Pada saat mulai berlakunya Undang undang ini, maka :

1. Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar

Indonesia (Staatsblad Tahun 1887 Nomor 8);

2. Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja Anak Dan

Kerja Malam Bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);

3. Ordonansi Tahun 1926 Peraturan mengenai Kerja Anak anak Dan Orang Muda Di Atas

Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87);

4. Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan kegiatan

Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);

5. 5. Ordonansi tentang Pemulangan Buruh Yang Diterima Atau Dikerahkan Dari Luar

Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);

6. Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak anak (Staatsblad

Tahun 1949 Nomor 8);

7. Undang undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang undang

Kerja Tahun 1948 Nomor 12 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia

(Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);

8. Undang undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan Antara Serikat

Buruh Dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 598a);

9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing (Lembaran

Negara Tahun 1958 Nomor 8 );

10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran Negara

Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2270);

11. Undang undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan dan/atau

Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan, dan Badan Yang Vital (Lembaran

Negara Tahun 1963 Nomor 67);

12. Undang undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Mengenai

Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2912);

13. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara

Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);

14. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun

1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791);

15. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-undang Nomor

25 Tahun 1997 tentang Ketenaga-kerjaan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042),

dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 193

Undang undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang undang ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

 

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 25 Maret 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Page 48 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Maret 2003

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK

INDONESIA,

BAMBANG KESOWO

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 39

Penjelasan  >>>

Page 49 of 49uu13-2003

2/12/2007file://\\172.27.0.12\web\prokum\uu\2003\uu13-2003.htm